Ekonomi

Hadeh, Banyak PLTU Bakal 'Shutdown' Akibat Kurang Ketatnya DMO Batu Bara

Ini lantaran kekurangan pasokan batu bara, akibat produsen batu bara lebih memilih ekspor karena harga jual yang tinggi.


Hadeh, Banyak PLTU Bakal 'Shutdown' Akibat Kurang Ketatnya DMO Batu Bara
Sejumlah kapal yang membawa batubara melintasi Sungai Mahakam, Samarinda, Minggu (31/12). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target produksi batubara tahun 2018 sebesar lebih dari 477 juta ton akan melampaui penetapan produksi batubara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 406 juta ton. ( ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.)

AKURAT.CO  Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah memperketat penerapan aturan kewajiban pasok ke pasar domestik, atau domestic market obligation (DMO), produk batu bara. Ini menyusul melonjaknya harga bahan bakar tersebut sekarang ini.

"Upaya ini perlu dilakukan agar pembangkit tidak kekurangan pasokan batu bara di saat harga batu bara internasional sedang tinggi," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

Sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) diketahui akan melakukan penghentian operasi (shutdown) lantaran kekurangan pasokan batu bara, akibat produsen batu bara lebih memilih ekspor karena harga jual yang tinggi.

Mulyanto mengemukakan harga batu bara saat ini berada di angka 128,4 dolar AS/ton atau menyentuh titik tertinggi sejak 10 tahun lalu. Sementara harga batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri maksimal adalah 70 dolar AS/ton.

"Dari pengalaman sebelumnya, patut diduga pengusaha tambang batu bara domestik akan cenderung mengambil kesempatan profit dengan menjual batu baranya ke pasar ekspor. Ini tentu tidak kita inginkan. Karena akan membuat PLTU kita kekurangan bahan bakar," kata politisi PKS tersebut.

Menyikapi kabar tersebut, Mulyanto pun memastikan akan meminta Kementerian ESDM melakukan pengawasan DMO secara ketat.

Ia menambahkan jika sejumlah perusahaan swasta masih nekat tidak mau mengalokasikan batu baranya ke PT PLN, maka Kementerian ESDM bisa mengenakan denda.

"Kalau pengusaha nekat, maka izin kuotanya akan dikurangi dan kena denda oleh Kementerian ESDM," ujarnya.

Mulyanto menambahkan Indonesia mempunyai regulasi DMO batu bara sebesar 25 persen guna menjaga keterjaminan suplai untuk pembangkit listrik.