News

Guspardi Minta Pemerintah Libatkan Berbagai Kementerian dalam Pembahasan RUU Otsus Papua

Persoalan Papua tidak hanya ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan.


Guspardi Minta Pemerintah Libatkan Berbagai Kementerian dalam Pembahasan RUU Otsus Papua
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus Papua DPR RI, Guspardi Gaus meminta supaya berbagai kementerian terkait harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Otsus Papua.

Karena menurut Guspardi, persoalan Papua tidak hanya ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Pansus RUU Otsus Papua dengan Mendagri Tito Karnavian yang juga dihadiri oleh Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej dan wakil Menteri Keuangan (via zoom) di ruang rapat Pansus DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (24/7/2021).

“Saya berpendapat bahwa persoalan Papua tanggung jawabnya tidak hanya pada tiga kementerian ini saja. Namun juga pada beberapa kementrian karena masalah papua menyangkut berbagai sektor kehidupan yang harus juga kita bahas dalam RUU ini," ujar Guspardi.

Politisi PAN ini mencontohkan masalah pendidikan, dimana dalam alokakasi belanja pendidikan dalam UU Otsus Papua diamanahkan sebesar  30 persen, namun realisasinya tidak sampai 5 persen. Begitupun alokasi belanja untuk kesehatan yang diamanahkan sebesar 15 persen kenyataannya terealisasi hanya 7, 43 persen di Provinsi Papua dan hanya 2,56 persen di Papua Barat.

Tidak hanya itu, pihaknya juga dikagetkan oleh permasalahan listrik di Papua. Ia mengaku mendapati apa yang disampaikan dalam rapat kerja berbeda dengan yang disampaikan masyarakat.

"Makanya, perlu dilakukan kroscek terhadap beberapa persoalan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita Otsus Papua untuk mensejahterakan rakyat Papua. Saya berharap hal ini menjadi keputusan," ungkapnya.

Kemudian, Anggota Baleg DPR RI ini juga menambahkan, bahwa keterlibatan kementrian lain diperlukan guna melakukan koordinasi dan sama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap percepatan pembangunan Orang Asli Papua (OAP) dari semua sektor kehidupan.

"Jadi wajar kita minta kepada pemerintah untuk melibatkan kementerian yang terkait dengan berbagai persoalan yang ada di Papua," pungkas Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Diketahui, Pansus DPR RI sepakat untuk meminta pemerintah menghadirkan pihak kementerian dan lembaga terkait untuk ikut terlibat membahas RUU Otsus Papua ke depan. Diantaranya, Kemendikbud Ristek, Kemenkes, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan,  Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agama.[TIM]