News

Guspardi Gaus: Pemerintah dan DPR Tidak Perlu Revisi UU Pemilu

Guspardi Gaus: Pemerintah dan DPR Tidak Perlu Revisi UU Pemilu
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berpandangan, Pemerintah dan DPR tidak perlu melakukan revisi terhadap UU Pemilu atau mengeluarkan Perppu dikarenakan telah disahkannya 3 DOB (Daerah Otonomi Baru) yaitu Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Pegunungan pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 30 Juni 2022 untuk mengikuti perhelatan Pemilu 2024.

Hal ini disampaikannya setelah menghadiri dan melakukan diskusi terbatas dengan para tokoh, pemerhati dan elemen masyarakat.

"Dan juga memperhatikan pendapat dan masukan dari partai politik non parlemen serta desakan partai-partai baru yang merasa lebih kerepotan memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dibanding dengan partai politik yang sudah mempunyai kursi di Senayan," kata Guspardi lewat keterangan tertulisnya, Senin (25/7/2022).

baca juga:

Lebih lanjut dia menyampaikan, saat ini tahapan pemilu 2024 sudah di mulai sejak 14 Juni 2022. Sementara tahapan yang paling dekat yang harus di penuhi oleh partai politik sangat berkejaran dengan waktu.

"Cotohnya saja, waktu pendaftaran partai politik ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2022, di mana partai  politik perlu memasukkan seluruh data keanggotaan dan kepengurusan di semua provinsi sebelum penutupan pendaftaran tanggal 14 Agustus 2022," terangnya.

"Kemudian verifikasi administrasi pada 2 Agustus-11 September 2022. Lalu verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan pada 15 Oktober-4 November 2022," sambungnya.

Politikus PAN mengatakan, untuk partai non parlemen dan partai baru disamping verifikasi administrasi, mereka juga harus melalui vetifikasi faktual. Tentu hal ini akan menimbulkan kerepotan, apalagi  saat ini sudah menjelang akhir Juli, sehingga waktunya kan terlalu mepet.

"Sementara itu pengumuman parpol peserta pemilu ditetapkan pada 14 Desember 2022," jelas Politisi PAN ini.

Guspardi menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu juga akan dituntut bekerja extra keras. Karena kantor KPU di 3 DOB juga sudah harus ada guna menerima pendaftaran dan verifikasi partai  sebagaimana yang diuangkapkan diatas tentang durasi dan kerja kerja yang harus dilakukan.