News

Guntur Romli Kritik Keras Pihak yang Dukung Jokowi Tiga Periode

Mohamad Guntur Romli mengkritik keras pihak yang mendukung Presiden Joko Widodo mendapat kesempatan mengikuti Pilpres 2024.


Guntur Romli Kritik Keras Pihak yang Dukung Jokowi Tiga Periode
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Aktivis Kebhinekaan Mohamad Guntur Romli (TWITTER/GunRomli)

AKURAT.CO, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli mengkritik keras pihak yang mendukung Presiden Joko Widodo mendapat kesempatan mengikuti Pilpres 2024. Artinya, kalau terpilih kembali Jokowi berkuasa selama tiga periode.

Guntur menilai apabila Jokowi menjabat tiga periode tentu melanggar konstitusi. Dalam Pasal 7 UUD 1445 amandemen pertama disebutkan bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

"3 kesalahan fatal yang dorong2 Jokowi 3 periode: 1. Langgar Konstitusi," terang Guntur sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari akun Twitter @GunRomli, Sabtu (19/6/2021).

Selain itu, Guntur mengungkit pernyataan Jokowi yang tidak bersedia menjabat tiga periode. Dalam hal ini, Jokowi menegaskan akan mengikuti konstitusi.

"Jokowi sendiri sudah menolak & marah-marah atas usulan itu," imbuhnya.

Guntur juga menyebut bahwa dukungan Jokowi menjabat tiga periode merupakan bentuk pengkhianatan demokrasi.

"Pengkhianat demokrasi & reformasi," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Komunitas Jokpro2024 M. Qodari menuturkan, di Indonesia amandemen UUD sudah dilakukan tiga kali. Apalagi amandemen yang terkait Pencapresan untuk kali ketiga Jokowi hanya pada pasal tertentu. Tidak menyeluruh. 

"UUD itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali, di Amerika lebih dari 25 kali. Jadi, amandemen juga ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Bukan tidak boleh. Ada aturannya. Sepanjang (aturannya) dipenuhi, bisa itu," ujar Qodari usai syukuran pembentukan Seknas Jokpro2024, Sabtu (19/6/2021). 

Menurut Qodari, konstitusi dibuat untuk menyelesaikan masalah. Kini dia melihat masalah penting, yakni adanya polarisasi antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Polarisasi itu sudah terjadi sejak 2014 silam. Bahkan pada Pilpres 2019 silam muncul istilah cebong dan kadrun.

"Kita sudah mengalami sendiri (adanya polarisasi). Jadi, kami harus mencari solusinya dan kami melihat solusinya adalah (duetkan) Jokowi-Prabowo, yang kemudian implikasinya harus ada amandemen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer itu.

Dia membantah upaya mereka menyatukan Jokowi dan Prabowo sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024 melawan kotak kosong sebagai pengkhianatan terhadap amanat Reformasi 1998 silam. Dia lalu membandingkan kekuasaan tak terbatas Presiden Soeharto sebelum gerakan Reformasi menggulingkannya dari kursi kekuasaan. 

"Kalau dikatakan wah ini mengkhianati reformasi, Pak Harto itu dulu tidak ada batasan masa jabatan. Ini (sekarang) bukan tidak ada batas masa jabatan, ini ada, tapi 3 (sesuai usulan Jokpro2024). Kita sebagai sebuah negara tentu tidak boleh tutup mata mengenai masalah dan situasi kondisi kita yang ada saat ini," ujarnya.[]