News

Gubernur Se Indonesia Bertemu Bahas Kemiskinan

Gubernur Se Indonesia Bertemu Bahas Kemiskinan
Gubernur Se Indonesia melakukan rapat di i Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (20/9) (AKURAT.CO/Damai Mandora)

AKURAT.CO, Kepala daerah se Indonesia membahas berupaya mengentaskan kemiskinan. Hal ini diwujudkan dalam rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (20/9).

Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo mengatakan, persoalan kemiskinan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

Karenanya perlu upaya merumuskan konsep serta agenda aksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

baca juga:

"Seperti apa masalah kemiskinan itu, harus bisa ditemukan formulasi baru dalam pengentasanya. Karena banyak yang menjadi perhatian kita bersama. Kita berharap dari sini dapat rumusan alternatif yang tidak biasa, termasuk bagaimana memanajemen upaya tersebut, semoga ada hal baru yang dituangkan," ujar Yasin Limpo.

Yasin Limpo menyebutkan, pengentasan kemiskinan berkaitan dengan kemandirian desa mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten, seperti potensi kemandirian.

Karena itu, dirinya menyarankan DPD RI sebagai wakil pemerintah provinsi di MPR, bisa membicarakan hal itu di Senayan.

Lebih jauh Yasin Limpo mengatakan, dalam upaya pengentasan kemiskinan, seluruh pihak terkait harus mengambil peran masing-masing untuk mendukung.

Begitu juga dari berbagai sektor seperti pangan yang seringkali menjadi masalah, pendidikan dan kesehatan yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah. Sebab, sambung dia, kemiskinan itu sendiri selalu berkembang sesuai tingkat modernisasi yang ada.

“Saya kira pertemuan yang menghadirkan seluruh Bappeda, terkait topik yang dibahas, akan menemukan solusi terbaik menurunkan angka kemiskinan nasional. Kita juga berharap anggaran yang tersebar di berbagai kementerian, bisa gabungkan di satu atau dua kementerian saja, sehingga koordinasinya akan jelas mengurai agenda aksi yang ada di lapangan. Kedua kita berharap dana desa diperuntukkan untuk memperkuat kemandirian desa khususnya kemampuan mengadakan pangan yang cukup atau usaha kecil yang jelas bisa membangkitkan kemampuan desa," katanya.

Syahrul mengingatkan tanggung jawab untuk mengatasi persoalan masyarakat tetap menjadi pembahasan di dalam pertemuan pemerintah provinsi.

Apalagi untuk mengoptimalkan dana desa, tidak seterusnya dialokasikan untuk pembangunan fisik semata.

"Harus ada sebagian atau sekitar 20-30 persen untuk pangan, pertanian yang setidaknya 100 hari bisa dikontrol hasilnya. Jadi masyarakat desa terbiasa melakukan langkah produktif, yang lebih banyak memberikan peran warga khususnya mereka yang miskin yang berada di desa. Ini yang sedang kita cari rumusannya," urainya.[]