Ekonomi

Gubernur BI : Legacy Issue Presidensi Seimbangkan Agenda Global

Perry mengatakan agenda prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia akan menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik.


Gubernur BI : Legacy Issue Presidensi Seimbangkan Agenda Global
Gurbernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Jakarta, Kamis (14/11) (AKURAT.CO/Wayan Adhi Mahardhika )

AKURAT.CO 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan agenda prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia akan menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik.

“Ini juga akan menyelaraskan kepentingan berbagai pihak baik negara maju maupun negara berkembang,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).

Hal ini akan diwujudkan dalam Presidensi G20 Indonesia yang salah satunya melalui pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pada jalur keuangan atau finance track.

Dilansir dari Antara, Perry Warjiyo menuturkan pertemuan ini berperan penting untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan G20 dalam mendukung pemulihan ekonomi global baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Ia mengatakan agenda prioritas finance track dalam Presidensi G20 ini juga relevan dengan tugas BI, seperti kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter.

Kemudian juga penerapan regulasi di sektor keuangan yang harus memperhatikan kesiapan sektor keuangan serta digitalisasi sistem pembayaran, termasuk Central Bank Digital Currency (CBDC).

Perry Warjyo merinci dalam Presidensi G20 Indonesia akan melanjutkan beberapa legacy issues yaitu mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global serta Penguatan Global Financial Safety Net (GFSN).

Berikutnya meningkatkan arus modal, melanjutkan inisiatif kesenjangan data atau Data Gap Initiatives, meningkatkan reformasi regulasi sektor keuangan serta memperkuat pengelolaan dan transparansi utang.

Selanjutnya mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif serta optimalisasi dukungan pembiayaan dari bank pembangunan multilateral (MDBs).

Terakhir yaitu memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, sekaligus melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah seperti di kawasan Afrika.[]

Sumber: Antara