Tech

Google dan Platform Lainnya Diberi Waktu Sebulan Bereskan Pendaftaran PSE

Google dan Platform Lainnya Diberi Waktu Sebulan Bereskan Pendaftaran PSE
Ilustrasi Google. (pixabay.com/firmbee)

AKURAT.CO Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan tenggat waktu selama satu bulan bagi Google dan platform lain yang telah mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) secara manual.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam konferensi pers virtual yang berlangsung pada Minggu (31/7). Ia juga mengatakan bahwa Google dan platform lain sedang melengkapi dokumen.

Google diketahui telah mendaftar PSE sejak 20 Juli secara manual. Selain Google, menurut Samuel, ada ratusan PSE lainnya yang juga mendaftar secara manual karena mengalami kesulitan sampai tenggat waktu yang diberikan habis.

baca juga:

Google sendiri sudah mendaftar sebagai PSE asing untuk YouTube, Search, Maps dan Play Store. Sementara, untuk layanan Google Cloud terdaftar sebagai PSE domestik.

Berkaitan dengan pendaftaran PSE, menurut Kominfo tidak hanya sebatas perihal pajak, tapi juga berkaitan dengan tata kelola ruang digital untuk membangun ekosistem digital di Indonesia. Menurutnya,  kewajiban PSE mendaftar merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ruang digital yang kondusif, aman dan nyaman.

Kominfo bantah bisa intip pesan WhatsApp dan Gmail lewat aturan PSE

Sebelumnya, santer juga pemberitaan bahwa lewat aturan PSE pemerintah bisa melihat pesan WhatsApp dan Gmail. Hal ini pun dibantah oleh Kominfo. Menurut Kominfo, sebagian besar aplikasi perpesanan seperti WhatsApp telah dilindungi oleh sistem keamanan enkripsi dari ujung ke ujung (end-to-end encryption). Di mana sistem tersebut tidak bisa dilihat oleh pihak mana pun, termasuk oleh WhatsApp itu sendiri.

Kominfo menjelaskan bahwa akses ke data hanya bisa diberikan jika ada permintaan oleh pihak berwenang. Pihak berwenang di sini merujuk pada penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan. Di mana permintaan data pun harus memiliki legalitas dan tujuan yang jelas.

Pemberian terkait pemerintah yang disebut bisa mengintip pesan WhatsApp dan Gmail, merujuk pada aturan Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkung Privat. Aturan ini dinilai mengancam privasi dan bermasalah karena memungkinkan disalahgunakan. 

Salah satu pasal yang dianggap bermasalah, yaitu Pasal 36 yang berbunyi, "PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Lalu Lintas (traffic data) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (Subscriber Information) yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat".