News

Gonjang-ganjing Korsel Dilanda Mogok Massal Sopir Truk, Yoon Suk-yeol Siapkan Ultimatum

Gonjang-ganjing Korsel Dilanda Mogok Massal Sopir Truk, Yoon Suk-yeol Siapkan Ultimatum
Ribuan warga Korea Selatan berdemonstrasi di pusat kota Seoul pada Sabtu (3/12) untuk mendukung tuntutan para sopir truk. (REUTERS)

AKURAT.CO Korea Selatan tengah dilanda mogok kerja massal berkepanjangan oleh sopir truk di industri semen. Tak tinggal diam, Presiden Yoon Suk-yeol menyiapkan perintah 'wajib kembali bekerja' dengan ancaman hukuman.

Dilansir dari Reuters, ribuan sopir truk Korea Selatan mogok kerja selama lebih dari 10 hari. Negosiator pemerintah dan serikat buruh pun tak kunjung berhasil membuat kesepakatan atas aturan upah minimum.

Pada Selasa (29/11), Yoon mengusulkan perintah 'wajib kembali bekerja', pertama dalam sejarah Negeri Ginseng. Dengan demikian, 2.500 sopir di industri semen tersebut wajib kembali mengaspal atau terancam hukuman.

baca juga:

Tak sampai di situ, pada Minggu (4/12), perintah wajib bekerja juga akan disiapkan untuk diterbitkan terhadap sektor-sektor seperti penyulingan minyak dan pembuatan baja, untuk mengantisipasi kerugiannya merembet ke sektor-sektor tersebut, menurut juru bicara Lee Jae-myoung.

Yoon pun mengancam hukuman bagi mereka yang melanggar undang-undang (UU) selama pemogokan. Ia memerintahkan para menterinya untuk bertindak meminimalkan kerugian, seperti merekrut sopir pengganti, personel militer, dan peralatan militer.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Buruh Korea merencanakan pemogokan massal pada Selasa (6/12).

"Saya menganggap pemogokan yang direncanakan ini sebagai aksi bermotif politik, alih-alih bertujuan mewakili hak-hak buruh. Menyandera kehidupan rakyat dan ekonomi nasional pada saat kesulitan ekonomi ini telah mempersulit kelangsungan hidup pekerja yang lemah dan tak terorganisir serta merampas pekerjaan masa depan generasi mendatang dan masyarakat umum," kecam Yoon.

Pemogokan tersebut telah mengganggu rantai pasokan Korea Selatan. Biaya pengiriman pun merugi 1,6 triliun won (Rp19 triliun) selama 7 hari pertama, menurut Kementerian Industri pada Kamis (1/12).

Pemerintah mengaku tak akan memperluas sistem upah minimum untuk sopir truk lebih dari 3 tahun. Sebaliknya, serikat buruh menuntutnya agar dijadikan permanen dan cakupannya lebih luas.

Sementara itu, ribuan orang berdemonstrasi di pusat kota Seoul pada Sabtu (3/12) untuk mendukung tuntutan para sopir truk. []