News

Golkar Tegaskan Tak Ada Aliran Dana PLTU Riau-1 Dalam Munaslub 2017


Golkar Tegaskan Tak Ada Aliran Dana PLTU Riau-1 Dalam Munaslub 2017
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily. (AKURAT.CO/Khalishah Salsabila)

AKURAT.CO, Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily menegaskan biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017 berasal dari iuran anggota fraksi Golkar.

"Saya tegaskan dalam pembiayaan Munaslub 2017 lalu tidak ada uang yang aneh-aneh. Semua dibiayai dari iuran anggota Fraksi Golkar yang berikan sumbangan penyelenggaraan Munaslub. Tidak seperti yang dikatakan tersangka kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih," tegas Ace dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (30/8).

Menurut dia, partainya memiliki uang kas untuk menyelenggarakan Munaslub.

"Saya kira tidak benar kalau biaya penyelenggaraan Munaslub 2017 itu berasal dari uang suap yang diperoleh Bu Eni. Kita harus tahu bahwa penyelenggaraan itu dibagi dua, ada SC dan OC. Kalau dalam pemberitaan dibilang uang suap itu dipergunakan SC untuk penginapan dan konsumsi itu salah besar, itu kan adanya di OC bukan di SC," jelas Ace.

Oleh karena itu, pihaknya secara tegas dan jelas membantah pengakuan Eni Saragih itu.

Ace menilai apa yang dikatakan Eni adalah pernyataan sepihak yang tidak memiliki dasar dan bukti apapun. Hal ini, kata dia, sudah dikonfirmasi kepada panitia Munaslub.

"Kami telah konfirmasi kepada Ketua OC Munaslub, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Pak Ibnu Munzir sebagai Ketua SC, bahwa keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Eni," jelasnya.

Ace menegaskan bahwa Partai Golkar yang kini dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berkomitmen terhadap gerakan antikorupsi melalui tagline "Golkar Bersih".

Selain itu, Partai Golkar dalam pembiayaan setiap kegiatan organisasi selalu memakai dana dari sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Posisi Bu Eni sudah dinon-aktifkan sebagai pengurus, kita tunggu saja prosesnya. Sejauh ini kami berupaya untuk memilah persoalan itu, karena itu sebenarnya tindakan yang dilakukan Bu Eni secara pribadi bukan institusi partai. Karena kalau bertindak dalam institusi partai, harusnya masuk ke rekening partai, tapi ini kan tidak, makanya saya pastikan tidak benar. Apalagi misalnya yang dilakukannya mengaku-ngaku atas nama partai padahal tidak, ini kan mengecewakan," ucapnya.[]