News

Giliran Golkar Terima Pembekalan Antikorupsi KPK

Pembekalan akan dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.


Giliran Golkar Terima Pembekalan Antikorupsi KPK
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Jajaran pengurus Partai Golongan Karya (Golkar) akan mendapatkan pembekalan antikorupsi dalam rangka kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu 2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati menyampaikan pembekalan akan dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

"Agenda pembekalan akan diberikan untuk jajaran pengurus Partai Golongan Karya  hari ini pukul 09.00 hingga 12.00 WIB," kata Ipi, Selasa (28/6/2022).

baca juga:

Materi pembekalan disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. 

"Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar akan diwakili oleh Ketua Bakumham Partai Golkar dan Wasekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar," ujar Ipi.

Executive briefing dan pembekalan antikorupsi dalam program PCB yang diperuntukkan bagi pengurus parpol ini, kata Ipi, merupakan salah satu upaya KPK untuk mendorong penguatan integritas di internal parpol.

"Kami berharap setiap parpol dapat mengikuti program ini sebagai bentuk komitmen dan keseriusan parpol untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik," ungkapnya.

Untuk diketahui, program PCB diselenggarakan KPK sebagai wujud implementasi amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf d “merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” khususnya pada sektor politik.

PCB sudah diikuti jajaran pengurus parpol di antaranya kemarin diikuti oleh para pengurus PDIP.

KPK sebelumnya telah menyelenggarakan executive briefing atau pengarahan eksekutif 'Politik Cerdas Berintegritas Terpadu' kepada 20 pimpinan dan pengurus parpol.

Sebanyak 20 partai politik yang diundang sebagai partisipan tersebut merupakan peserta Pemilu 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan data penanganan perkara di lembaga antirasuah hingga Januari 2022, tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Kemudian, 22 perkara melibatkan Gubernur, serta 148 Wali Kota/Bupati dan Wakil yang telah ditangani oleh KPK. Dari angka tersebut, menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara.[]