News

Giliran BKN Berkeberatan LAHP Ombudsman Soal TWK Pegawai KPK

BKN tak terima proses TWK pegawai KPK disebut terjadi maladministrasi.


Giliran BKN Berkeberatan LAHP Ombudsman Soal TWK Pegawai KPK
Kantor BKN RI, Jakarta Timur (AKURAT.CO/Muslimin)

AKURAT.CO, Giliran Badan Kepegawaian Negara (BKN) keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). BKN tak terima proses TWK pegawai KPK disebut terjadi maladministrasi.

"Kami memanfaatkan ketentuan yang ada di ORI Nomor 48 Tahun 2020, pasal 25 ayat 6b. Kami BKN menggunakan hak untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan ORI, atas kesimpulan yang menyatakan terjadi maladministrasi dalam proses alih status," kata Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf dalam konferensi pers daring, Jumat (13/8/2021).

Keberatas BKN atas LAHP ORI bukan tanpa dasar. Menurutnya, pelaksanaan rapat harmonisasi yang seharusnya dipimpin oleh Dirjen Pekerjaan Umum, atas pernyataan tersebut BKN menyatakan keberatan. Salah satu pertimbangannya Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018.

"Perlu saya sampaikan pengharmonisasian bertujuan untuk menyelaraskan antara materi rancang muatan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, peraturan yang lebih tinggi atau setingkat, juga putusan peradilan," kata Yusuf.

Pada pasal 6 ayat 3 dinyatakan bahwa pengharmonisasian pekerjaan umum harus mengikutsertakan instansi pemrakarsa dan lembaga pemerintah terkait.

"Dalam ketentuan, tidak ada yang menyatakan bahwa yang hadir dalam rapat harmonisasi pejabat setingkat," papar Yusuf.

Lebih jauh Yusuf mengatakan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 13 ayat 5 dinyatakan bahwa badan maupun pejabat pemerintah yang memberikan delegasi, rapat menggunakan wewenang sendiri. Sehingga pendelegasian menjadi wewenang masing-masing lembaga.

Atas dasar itu, BKN berkesimpulan bahwa penugasan pegawai untuk mewakili BKN tersebut tidak serta merta menggugurkan kewenangan Kepala BKN untuk hadir secara langsung.

"Dengan demikian, apa yang dilakukan Kepala BKN, dalam hal ini hadir dalam rapat harmonisasi, itu sama sekali tidak menyalahi prosedur," tegas Yusuf.

Sebelumnya, ORI menyampaikan hasil akhir laporan dugaan maladministrasi terkait kebijakan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hasilnya, ditemukan sejumlah penyimpangan mulai dari awal hingga proses asesemen TWK pegawai KPK.

Hal itu ditemukan ORI berdasarkan serangkaian proses pemeriksaan atas pengaduan perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat adanya kebijakan tersebut.

Ada tiga isu utama yang menjadi fokus ORI dalam pemeriksaan itu. Pertama, berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.  Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Terakhir, pada tahap penetapan hasil asesmen TWK.

"Ombudsman memandang bahwa temuan atau hasil pemeriksaan ORI kami sampaikan kepada Ketua KPK atau Pimpinan KPK dan yang kedua adalah Kepada Kepala BKN dan yang ketiga adalah surat saran yang kami sampaikan kepada Presiden agar temuan maladministirasi yang ditemukan ORI bisa diambil langkah selanjutnya," kata Ketua ORI M Najih. []