News

Gilbert Protes Rencana Penggunaan Mobil Listrik: Bukan Kebutuhan Saat Ini

Prioritas pemerintah DKI Jakarta kini mestinya difokuskan pada penambahan mobil bus Transjakarta berbahan bakar solar dan gas.


Gilbert Protes Rencana Penggunaan Mobil Listrik: Bukan Kebutuhan Saat Ini
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak saat ditemui redaksi AKURAT.CO di Jakarta, Jumat (15/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Politisi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong penggunaan bus listrik sebagai cara mengurangi beban polusi udara akibat emisi gas buang.

Menurut Gilbert saat ini masyarakat belum membutuhkan kendaraan listrik. Masyarakat membutuhkan mobil berbahan bakar solar dan gas yang layak. 

"Hasil kunjungan Gubernur ke Eropa untuk menggunakan mobil listrik juga tidak menyentuh kebutuhan rakyat saat ini. Mobil listrik adalah kebutuhan masa depan, sementara saat ini mobil listrik menjadi beban yang terlalu mahal karena harga baterainya hampir seharga mobil," ungkapnya, Kamis (26/5/2022). 

baca juga:

Dia mengatakan, saat ini, prioritas pemerintah DKI Jakarta mestinya difokuskan pada penambahan mobil bus Transjakarta berbahan bakar solar dan gas. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta mestinya memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar bus Transjakarta. 

"DKI saat ini butuh mobil solar atau gas yang layak, dan menambah armada berikut sarana pengisian bahan bakar yang diperbanyak," ungkapnya. 

Di lain sisi, Gilbert juga menyoroti dana yang sejatinya dikucurkan untuk PT Transjakarta yang disebutnya ditahan Pemprov DKI Jakarta. Dana itu, kata dia, digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk merevitalisasi halte bus. Padahal, kata dia, prioritasnya bukan perbaikan halte. 

"Di sisi lain, dana ditahan Trans Jakarta malah digunakan memoles halte yang tidak masuk akal biayanya, Rp13 miliar kalau dihitung rata per halte yang dipoles. Seharusnya bukan halte yang dipoles atau perbaiki sebagai hal mendesak. Akan tetapi penambahan jalur, frekuensi dan meningkatnya kenyamanan dalam bus malah tidak menjadi prioritas," katanya. 

Dia juga menyinggung seringnya kecelakaan bus Transjakarta yang banyak memakan korban hingga meninggal dunia. Peristiwa-peristiwa itu, kata dia, harusnya jadi catatan Pemprov DKI Jakarta untuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan keamanan dan faktor keselamatan pengguna bus. 

"Dana ditahan tersebut juga tidak pernah dilaporkan Direksi TransJakarta dalam rapat dengan DPRD. Pemprov tidak serius melihat kebutuhan dan beban rakyat dengan penunjukan Direksi dan Komisaris Trans Jakarta yang tidak berlatar belakang transportasi," katanya.[]