News

Gilbert Pertanyakan Dasar Perubahan Dua MoU Penyebab Selisih Anggaran Formula E

Gilbert mempertanyakan dasar perubahan besaran anggaran sebagaimana terjadi saat MoU dilakukan. 


Gilbert Pertanyakan Dasar Perubahan Dua MoU Penyebab Selisih Anggaran Formula E
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak berpose saat ditemui redaksi AKURAT.CO di Jakarta, Jumat (15/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Anggota Komisi B DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak kembali menyoal anggaran penyelenggaraan Formula E yang diselenggarakan pada Sabtu (4/6/2022) lalu. Kali ini, dia mempertanyakan dasar perubahan besaran anggaran sebagaimana terjadi saat nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU).

Gilbert menjelaskan, ada dua MoU penyelenggaraan Formula E antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak operator Formula E (FEO). Pertama pada 2019 di New York dan MoU yang dilakukan Anies Baswedan dengan pihak FEO. Kedua, MoU yang dilakuka PT Jakpro tahun 2021.

"MoU Yang ditandatangani Anies di New York 2019 kehilangan martabat. Dengan perubahan MoU Formula E menjadi 12 juta poundsterling per tahun di Singapura oleh Jakpro 2021, menimbulkan tanda tanya besar tentang dasar MoU yang ditandatangani Anies 2019 di New York sebesar 20 juta poundsterling per tahun dengan kenaikan 10% per tahun," katanya dalam keterangannya, Kamis (23/6/2022). 

baca juga:

Gilbert mengatakan, revisi MoU yang diakukan Jakpro dengan pihak FEO itu berdampak negatif. Di mana Pemprov DKI mengalami kerugian karena adanya selisih. Hanya saja, Gilbert tak menjelaskan apakah saat MoU revisi di Singapura itu Pemprov DKI Jakarta telah melunasi komitmen fee itu atau tidak. 

"Ini jelas menggambarkan bahwa MoU di New York kehilangan martabat, tanpa makna. Ini jelas sudah mengorbankan APBD, tergesa-gesa dan tanpa perencanaan yang baik. Selisih sebesar 8 juta poundsterling (Rp145,6 M) perlu dipertanyakan," katanya.

Dia mengaku curiga dengan MoU di Singapura. Selain itu, MoU yang melampaui masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dipersoalkan. Dia mengatakan, BUMD tidak bersifat otonom. Mereka mengikuti perintah dan masa kerja Gubernur. 

"Apa yang disembunyikan dalam MoU di Singapura menimbulkan kecurigaan. MoU yang ditandatangani hingga 2024 juga masih harus diperdebatkan karena melewati masa kerja Anies sebagai Gubernur. BUMD tidaklah bersifat otonom, tetapi mengikuti perintah dan masa kerja Gubernur," katanya.[]