News

Gilbert PDIP Sebut Anies Alihkan Isu Robohnya Pagar Pembatas Tribun JIS ke Rumah Sehat

Gilbert Simanjuntak mengatakan, kebijakan teranyar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berdampak pada rancunya penafsiran di masyarakat.


Gilbert PDIP Sebut Anies Alihkan Isu Robohnya Pagar Pembatas Tribun JIS ke Rumah Sehat
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak saat ditemui redaksi AKURAT.CO di Jakarta, Jumat (15/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Anggota Komisi B DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan, kebijakan teranyar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berdampak pada rancunya penafsiran di masyarakat.

Anies bahkan dianggap tak melakukan apapun untuk perubahan di Rumah Sakit. Karenanya, perubahan Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat itu dinilai sekadar pengalihan isu kasus robohnya pagar pembatas penonton tribun utara Stadion JIS.

"Secara mendasar, tidak ada yang dilakukan Gubernur Anies selama menjabat, untuk RS di DKI. Selama pandemi Covid-19 sedang di puncak, malah pemerintah Pusat yang menopang pengobatan seluruh pasien, bukan dari APBD," katanya dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/8/2022).

baca juga:

Dia mengatakan, kebijakan terbaru Anies itu terkesan hanya untuk mengalihkan isu yang belakangan mencuat. Misalnya, soal robohnya pagar pembatas tribun utara JIS yang belakangan memunculkan manuver politik di DPRD DKI yakni membentuk panitia khusus (pansus).

"Kesan yang timbul adalah kebijakan yang tidak bijak, sekadar pengalihan isu misalnya dari kasus pagar JIS yang disebut mahakarya tetapi nyatanya tidak," katanya.

Dia menambahkan, perubahan itu juga membingungkan. Sebab, kebijakan Anies itu bertabrakan dengan yang berlaku secara nasional. Anies, selaku Gubernur harusnya tak boleh mengubah sembarangan kebijakan tersebut.

"Secara nasional juga RS masih singkatan Rumah Sakit, bukan Rumah Sehat. Artinya, DKI tidak boleh sembarangan menggantinya tanpa membicarakan hal ini dengan ahli tata bahasa dan meminta pendapat dari Kemenkes," katanya.

Dia juga mengingatkan Anies agar tidak menyamakan perubahan Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat itu dengan perubahan nama jalan di Jakarta. Perubahan nama Rumah Sakit itu juga harus atas persetujuan Kementerian Kesehatan. 

"Ini bukan seperti penamaan jalan yang merupakan wewenang DKI dan tidak jelas alasannya, membingungkan dan menimbulkan penolakan masyarakat. Apalagi perubahan nama RS dilakukan dua bulan menjelang berakhir jabatan," ujar epidemiolog itu. []