News

Gilbert Kritik NasDem Deklarasikan Anies, Saat KPK Selidiki Kasus Formula E

Gilbert Kritik NasDem Deklarasikan Anies, Saat KPK Selidiki Kasus Formula E
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak saat ditemui redaksi AKURAT.CO di Jakarta, Jumat (15/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Deklarasi dukungan Partai Nasional Demokrat (NasDem) terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024 dikritik anggota komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak. Politisi PDIP itu menilai deklarasi Anies pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksanya pada perkara Formula E sama artinya dengan intervensi tak kasat mata terhadap KPK. 

"Pada saat seseorang dalam pemeriksaan KPK, masuknya Parpol ke area deklarasi Capres yang bersangkutan memberi kesan niat tidak baik, terlihat sebagai intervensi tidak kasat mata terhadap upaya KPK membongkar kasus Formula E," katanya dalam keterangannya, Selasa (4/10/2022). 

Menurut dia, seharusnya, Partai NasDem dan semua pihak menahan diri buru-buru mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sampai KPK menuntaskan pemeriksaan. Semua pihak, kata dia, harusnya mendorong KPK bekerja profesional. 

baca juga:

"Seharusnya semua pihak menahan diri, menunggu hasil pemeriksaan KPK, dan mendorong KPK bekerja professional. Penghormatan terhadap hukum sepatutnya ditunjukkan oleh semua pihak, termasuk Parpol," ungkapnya. 

Mantan Wakil Rektor bidang Akademik Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu menyatakan, saat ini, Anies masih menjalani proses pemeriksaan di KPK. Tetapi, kata dia, ada petinggi Parpol menyatakan pemeriksaan terhadap Anies itu merupakan bentuk kriminalisasi. Hal itu, kata dia, mengindikasikan upaya penggiringan opini. 

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK. Tetapi ada parpol yang mengatakan kriminalisasi, juga mantan wakil Ketua KPK mengatakan hal tersebut padahal seorang advokat. Ini jelas politisasi dengan menggiring opini publik," katanya. 

Sayangnya, upaya penggiringan opini tersebut dilakukan tanpa pembuktian yang kuat. Karenanya, wajar bila ia menilai itu sebagai bentuk penggiringan opini publik. Selain itu, dia menilai cara penggiringan opini tersebut sama artinya dengan tidak menghormati proses hukum. 

"(Menggiring opini) tanpa bukti otentik dari Parpol dan advokat yang tidak menghargai lembaga tempatnya bekerja dahulu dan tidak menghormati hukum," ungkapnya. []