News

Geruduk DPR, Buruh Minta UU Cipta Kerja Dikeluarkan dari Prolegnas

Jika tuntutan diabaikan buruh mengancam akna melakukan aksi mogok massal 


Geruduk DPR, Buruh Minta UU Cipta Kerja Dikeluarkan dari Prolegnas
Sejumlah buruh dari berbagai serikat melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (29/11/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Massa aksi gabungan dari Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2022). Dalam aksinya mereka menuntut anggota dewan tidak membahas lagi Undang Undang Cipta Kerja. 

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa jutaan buruh akan melakukan mogok kerja jika perbaikan UU tersebut terus berlanjut pada revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP). 

"Jadi pemogokan umum itu adalah setop produksi, sekali lagi setop produksi, jutaan buruh, kelompok tani, ojek online, dan buruh migran, PRT (pembantu rumah tangga) akan terlibat dalam pemogokan ini," ujar Said di sela aksi. 

baca juga:

Ia menegaskan, UU Cipta Kerja tak berpihak pada kesejahteraan kelompok buruh sejak awal pembahasannya. Regulasi sapu jagat tersebut dinilainya hanya menguntungkan para kelompok pengusaha dan investor. 

"Saya intrusksikan secara terbuka, satu hari saja DPR mulai membahas omnibus law, outsorcing dibebaskan seumur hidup, anak-anak kita yang sekolah, tak punya masa depan," kata Said dalam orasinya. 

Said mengatakan, pihaknya akan memberikan waktu selama satu atau dua minggu kepada DPR dan Pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutannya. Jika diabaikan pihaknya mengancam melakukan aksi mogok massal. 

"Tentu, kami kasih waktu seminggu dua minggu ini, kami tidak main-main terhadap penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini. Pemogokan umum, dan mogok nasional akan jadi pilihan jika tidak didengar," kata Said. 

Tuntutan utama dari aksi ini adalah memastikan Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah dimasukkan DPR ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk tidak dibahas lagi bersama pemerintah. 

"Jadi kami minta dikeluarkan. Karena MK sudah jelas menyatakan bahwa proses pembentukan RUU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dan cacat formil. Oleh karenanya tidak layak dibahas kembali oleh DPR bersama pemerintah," katanya. 

Tak hanya menuntut tolak Omnibus Law Cipta Kerja, buruh juga akan meminta DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT), hingga membatalkan revisi undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU PPP). 

Said mengatakan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat dan cacat formal sehingga tidak perlu dibahas DPR dan Pemerintah lagi. 

Selain di Jakarta, Said juga mengatakan bahwa aksi serupa juga digelar serempak di puluhan kota industri, diantaranya di Bandung, Semarang, Jepara, Surabaya, Makassar, Aceh, Medan, dan Banjarmasin.[]