Ekonomi

Geram Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Faisal Basri Ajak Boikot Bank BUMN

Lewat cuitan twitternya ia mengajak masyarakat melawan dengan tidak membeli saham perushaan yang dikuasai oligarki.


Geram Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Faisal Basri Ajak Boikot Bank BUMN
Faisal Basri, di hotel JS Luwansa, Kamis (10/10) (AKURAT.CO/Wayan Adhi Mahardhika )

AKURAT.CO   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menjadi sorotan publik setelah resmi menonaktifan 75 orang KPK karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hal tersebut mendapat kritikan pedas dari  Ekonom Senior Faisal Basri. Lewat cuitan twitternya ia mengajak masyarakat melawan dengan tidak membeli saham perushaan yang dikuasai oligarki.

"Jangan beli saham perusahaan yang dikuasai oligark dan sarat dengan praktik KKN. Kalau masih punya saham mereka: jual segera," kata Faisal dikutip dari cuitan twitternya, Kamis (13/4/2021).

Ia pun menyerukan memboikot bank-bank BUMN maupun non BUMN yang membiayai perusahaan para oligarki.

" Kita boikot bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligark, terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan. Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluruh uang yang ada di bank-bank itu," tulisnya.

Menurutnya hal tersebut dilakukan sebagai perlawanan  hingga Presiden Joko Widodo melakukan tindakan untuk menyelamatkan KPK.

"Saya sudah mulai menarik seluruh saldo yang bisa ditarik di satu bank BUMN. Dua bank BUMN lagi menyusul," katanya.

Seperti diketahui, penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya tertuang dalam surat yang diterima AKURAT.CO pada Selasa (11/5/2021). Penonaktifan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Karena hal tersebut Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama 74 pegawai lainnya akan melawan Surat Keputusan (SK) yang menyebut mereka dinonaktifkan dari KPK.

"Yang jelas gini, kami melihat ini bukan proses yang wajar, ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara, ini bahaya!" tegas Novel saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2021).

Nantinya akan ada tim kuasa hukum yang disiapkan untuk melawan SK tersebut. 

"Nanti ada tim kuasa hukum dari Koalisi Sipil (Koalisi Masyarakat Sipil) yang ingin melihat itu, karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab," kata dia.

Diketahui nama Novel masuk dalam daftar 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi acuan peralihan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tes tersebut sempat mendapat sejumlah penolakan dari sejumlah kalangan, lantaran isinya menanyakan sejumlah pertanyaan yang tidak substansial terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"Maka sikap kami jelas: kami akan melawan!" tegas dia.[]

Denny Iswanto

https://akurat.co