News

Geram Joko Tjandra Masuk ke Indonesia Lewat Jalan Tikus, Gerindra: ini Skandal Besar Keimigrasian


Geram Joko Tjandra Masuk ke Indonesia Lewat Jalan Tikus, Gerindra: ini Skandal Besar Keimigrasian
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan dilakukan pembahasan buronan Joko Tjandra dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam hal ini Dirjen Imigrasi. 

"Saya selaku Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra di Komisi III DPR RI telah mengusulkan agar digelar raker membahas kasus Joko Tjandra," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2020). 

Ia pun menyarankan untuk menghadirkan Menkumham Yasonna Laoly terkait kabar terpidana Joko Tjandra bisa masuk ke Indonesia dan berada di Tanah Air selama 3 bulan.               

"Menkumham dan Dirjen Imigrasi harus dipanggil untuk bisa memberikan penjelasan mengapa Joko Tjandra bisa masuk Indonesia tanpa terdeteksi," ujar politikus Partai Gerindra ini. 

Diketahui keberadaan buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra di Indonesia menimbulkan tanda tanya, karena bisa lolos petugas Imigrasi. Pasalnya  buronan yang dari dulu berada di luar negeri tersebut tiba-tiba diketahui sudah ada di Indonesia.              

Habiburokhman mengaku kurang percaya dengan pernyataan Menkumham soal lolosnya Joko Tjandra masuk ke Indonesia melalui jalur tikus. 

"Sejauh ini keterangan Menkumham bahwa diduga JokoTjandra masuk lewat jalur tikus atau pakai identitas lain masih belum memuaskan," ucapnya.     

Dia pun mempertanyakan pihak Imigrasi yang tidak bisa mendeteksi saat Joko Tjandra masuk ke Indonesia. 

"Di era teknologi seperti ini seharusnya imigrasi gak bisa lagi diterobos dengan identitas palsu," tuturnya. 

Anggota Komisi III DPR ini ingin mendalami lebih lanjut soal alasan Kemenkumham yang mengatakan bahwa Joko Tjandra masuk ke Indonesia lewat jalur tikus. Jika mengacu permasalahan itu, artinya banyak orang yang bermasalah hukum itu bisa masuk ke Indonesia.            

"Begitu juga soal jalur tikus, justru kita jadi khawatir, jangan-jangan selama ini sudah banyak masuk pelanggaran hukum lain tanpa terdeteksi," tegasnya. 

Habiburokhman menilai kasus ini merupakan skandal besar di Imigrasi yang harus diusut tuntas agar permasalahan serupa tak terulang lagi.             

"Saya pikir kasus ini adalah skandal terbesar di bidang keimigrasian yang jika didiamkan bisa membahayakan negara," tandasnya.             

Sebelumnya diketahui, Djoko Tjandra sempat ditahan pada 29 September 1999 hingga 8 November 1999 dan diberi status tahanan kota hingga 13 Januari 2000. Di awal Februari 2000, kasus pidana tersebut mulai bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah melewati proses sidang yang panjang, Djoko Tjandra justru kabur sehari sebelum putusan dikeluarkan atau pada 10 Juni 2009.          

Diketahui terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra yang telah menjadi buron selama bertahun-tahun.            

Diketahui, belakangan ini Djoko Tjandra berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Nugini.               

Dalam kasusnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan melakukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).               

MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah. Djoko dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby. []

Ainurrahman

https://akurat.co