News

Gerah Dituding Tak Serius Tangkap Harun Masiku, KPK Langsung 'Ngegas' Keluarkan Ancaman

KPK menyatakan keseriusan memburu mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku.


Gerah Dituding Tak Serius Tangkap Harun Masiku, KPK Langsung 'Ngegas' Keluarkan Ancaman
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri (Antara Foto)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keseriusan memburu mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan imbauan kepada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan Harun Masiku dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jika ada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan buronan, kami ingatkan dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Pasal 21 UU Tipikor mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Ali mengatakan hingga kini KPK masih terus berupaya menemukan Harun, baik pencarian di dalam negeri maupun kerja sama melalui National Central Bureau (NCB) Interpol. NCB Interpol Indonesia sendiri telah menerbitkan "red notice" atas nama Harun Masiku.

"Informasi terbaru yang kami terima bahwa pihak Interpol benar sudah menerbitkan "red notice" atas nama DPO Harun Masiku," kata Ali. 

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meragukan keseriuasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Harun Masiku meskipun Interpol telah menerbitkan red notice. Sebab, kalau serius, KPK sudah menangkap mantan Caleg PDIP itu sejak awal kasusnya ditangani.

"Sangat tidak serius karena dulu waktu bisa ditangkap, tapi tidak ditangkap. Waktu kabur sejak awal mestinya langsung red notice, tapi nyatanya tidak ada red notice," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada AKURAT.CO, Minggu (1/8/2021).

Boyamin menyinggung pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang percaya diri bisa menangkap Harun Masiku, namun hingga berbulan-bulan tetap saja tak ada hasil.

Bahkan terkesan KPK mengulur waktu dalam menangkap Harun Masiku karena red notice baru terbit.

"Firli sejak awal selalu ngomong akan bisa nangkap, tapi nyatanya hanya janji. Kalau baru sekarang red notice, itu artinya hanya lips service sekedar menghindari kemarahan rakyat," kata Boyamin.

Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu dan Saeful Bahri.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina  menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun Masiku dapat ditetapkan KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu. []