News

Gembong PDIP: Apa Kata Dunia Kalau Pemprov DKI Masih Kerja Sama dengan ACT?

Pemprov DKI akan jadi pergunjingan publik bila kerja sama bidang kemanusiaan itu tetap dilanjutkan. Padahal, ACT sudah dicabut izinnya.


Gembong PDIP: Apa Kata Dunia Kalau Pemprov DKI Masih Kerja Sama dengan ACT?
Nagita DPRD DKI Jakarta Komisi A dari Fraksi PDIP Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI, Selasa (28/8) (AKURAT.CO/Herry Supriyatna)

AKURAT.CO Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, kerja sama bidang kemanusiaan antara Pemprov DKI dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) harus disetop.

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan jadi pergunjingan publik bila kerja sama bidang kemanusiaan itu tetap dilanjutkan. Padahal, ACT sudah dicabut izinnya.

"Apa kata dunia kalau pemerintah pusat sudah memberikan penilaian seperti itu sementara kita di DKI masih suka dengan pendirian kita. Kerja sama yang dibangun antara ACT dengan Pemprov kan salah juga kita," katanya saat dihubungi AKURAT.CO, Rabu (6/7/2022).

baca juga:

Dia menjelaskan, selain salah, kerja sama dengan ACT menjadi tidak kredibel. Sebab, lembaga yang digandeng Pemprov DKI merupakan lembaga yang diduga telah melakukan penyelewengan dana ummat yang dihimpun.

"Yang pertama, kita salah. Yang kedua, kredibilitas dari ACT kan sudah jauh merosot. Ini kan soal persepsi publik," katanya.

Namun, DPRD DKI tak mengetahui persis besaran anggaran yang bersumber dari APBD DKI dan pernah digunakan dalam kerja sama dengan pihak ACT. Pihaknya juga tak pernah mendapat laporan resmi terkait besaran biaya kerja sama yang telah terjalin selama ini.

"Berapanya itu yang dikerja samakan kita tidak tahu kecuali dinas sosial melaporkan kepada anggota rapat kerja di DPRD," ungkapnya. 

Dia menambahkan, eksekusi dari kebijakan kerja sama itu, dilakukan oleh Dinas Sosial DKI. Mereka juga tak pernah dilaporkan Dinsos DKI terkait besaran dana yang lazim dikucurkan untuk membantu pelaksanaan kebijakan di lapangan. 

"Karena yang melakukan eksekusi kerja sama itu adalah dinas sosial jadi sifatnya dewan itu hanya menganggarkan tapi pelaksanaannya di lapangan menjadi domain eksekutif," ungkapnya. []