News

Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Temukan Aliran Uang Eks Walkot Yogya

Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Temukan Aliran Uang Eks Walkot Yogya
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai menggeledah Plaza Summarecon Bekasi pada Senin, 8 Agustus 2022. Sejumlah bukti terkait izin pembangunan apartemen di Yogyakarta ditemukan penyidik di sana.

"Adapun bukti dimaksud, antara lain berbagai dokumen dugaan aliran uang dan bukti elektronik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (9/8/2022).

Ali enggan merinci lebih lanjut terkait dokumen aliran dana yang ditemukan oleh tim penyidik. Namun, dia meyakini bukti itu menguatkan tudingan penyidik terhadap ulah para tersangka dalam kasus ini.

baca juga:

"Tim penyidik segera menganalisis dan menyita bukti-bukti ini untuk dikonfirmasi lebih lanjut pada saksi-saksi maupun para tersangka," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di Plaza Summarecon, Jakarta Timur pada Jumat (5/8/2022). Hasilnya tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen hingga alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

Dalam kasus tersebut, mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH); dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY). Sedangkan, tersangka pemberi yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA), Oon Nusihono (ON).

Haryadi diduga menerima US$27.258 dari Oon melalui Nurwidhihartana dan Triyanto sebagai imbalan menerbitkan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 2 Juni 2022.

KPK juga mengungkap Haryadi menerima minimal Rp50 juta dalam rangkaian proses penerbitan IMB Apartemen Royal Kedathon. Namun, KPK belum mengungkap total uang yang diterima Haryadi.

Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Oon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. []