News

Gelar Sosialisasi RKUHP, Deputi V KSP: Ini Dekolonialisasi Hukum Pidana Kita

Gelar Sosialisasi RKUHP, Deputi V KSP: Ini Dekolonialisasi Hukum Pidana Kita
Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani saat memberikan sambutan pembuka pada acara sosialisasi RKUHP (Screenshot youtube Kemenkominfo)

AKURAT.CO, Pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru hasil godokan pemerintah kini masuk ke tahap sosialisasi.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani mengatakan, selama 77 Indonesia merdeka, hukum pidana yang berlaku merupakan hukum peninggalan kolonial. 

Hukum pidana peninggalan era kolonial itu khas dengan corak pemidanaan di masa lalu serta tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara merdeka dan bebas dari kolonialisasi.

baca juga:

Dia mengungkapkan, upaya pembentukan kodifikasi hukum pidana sudah berlangsung puluhan tahun membentang melewati berbagai masa pemerintahan dan kepemimpinan. Proses penyusunannya pun, kata dia, telah diwarnai dan digali oleh pemikiran bakat-bakat lintas generasi dan melibatkan publik. 

Kata dia, RUU KUHP ini lahir sebagai ikhtiar bersama seluruh komponen bangsa. Presiden Joko Widodo pun oleh karenanya sudah mengarahkan diadakan diskusi secara masif dengan masyarakat. 

"Ironisnya Indonesia masih bergantung pada kodifikasi hukum pidana di masa kolonial. Kodifikasi hukum yang sudah berusia ratusan tahun dan dibentuk dengan corak pemidanaan di masa lalu serta tidak merefleksikan Indonesia hari ini," ujar Jaleswari saat memberi kata pembuka pada acara sosialisasi RKUP yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden secara daring, Rabu (7/9/2022).

Dia mengungkapkan, RUU KUHP yang saat ini disosialisasikan, terdiri atas lebih dari 600 pasal. Tentu, kata dia, dari besarnya kuantitas pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang menyita perhatian publik dan oleh karenanya memerlukan penjelasan secara lebih mendalam.

"Selain itu diantara 600 pasal tersebut pulalah telah lahir berbagai ketentuan-ketentuan terobosan yang selama ini mungkin masih jarang terdengar," ungkapnya. 

Dia menambahkan, pada prinsipnya RUU KUHP itu dapat menjadi benchmark dalam memaknai Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia (HAM). 

"RUU KUHP ini merupakan jalan dekolonialisasi hukum pidana kita yang hingga saat ini masih terjebak di masa lalu," katanya. 

Turut hadir dalam sosialisasi itu, Menko Polhukam Mahfud MD, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Kanwilkumham Jawa Barat, Kajati Jawa Barat, para guru besar dan LSM.[]