News

Gelar Pertemuan Ribuan Ulama, Taliban Desak Asing Akui Pemerintahannya dan Cabut Sanksi

Hasil pertemuan menyerukan kesetiaan kepada Akhundzada, kesetiaan kepada Taliban, dan penerimaan penuh hukum syariat sebagai prinsip dasar aturan.


Gelar Pertemuan Ribuan Ulama, Taliban Desak Asing Akui Pemerintahannya dan Cabut Sanksi
Pertemuan Taliban tertutup untuk media, meski pidatonya disiarkan oleh media pemerintah. (AFP)

AKURAT.CO Taliban menggelar pertemuan ribuan pemimpin agama dan etnis yang berakhir pada Sabtu (2/7). Mereka pun sepakat meminta pemerintah asing untuk secara resmi mengakui pemerintahan Taliban, tetapi tak memberi sinyal perubahan atas tuntutan internasional, seperti pembukaan sekolah menengah perempuan.

Dilansir dari AFP, ekonomi Afganistan telah jatuh ke dalam krisis lantaran pemerintah Barat menarik dana dan menjatuhkan sanksi ketat. Barat menuntut pemerintah Taliban untuk mengubah arah pada HAM, terutama bagi perempuan.

"Kami meminta negara-negara regional dan internasional, terutama negara-negara Islam, untuk mengakui Imarah Islam Afganistan, mencabut semua sanksi, mencairkan dana (bank sentral), dan mendukung pembangunan Afganistan," bunyi pernyataan peserta pertemuan itu.

baca juga:

Pertemuan ini digelar untuk mengesahkan aturan Taliban. Media dilarang menghadirinya, meski pidatonya disiarkan di media pemerintah.

Dalam pidato tersebut, hanya segelintir peserta yang membahas pendidikan wanita dan anak perempuan. Menurut Wakil Pemimpin sekaligus Menteri Dalam Negeri Taliban Sirajuddin Haqqani, dunia telah menuntut pemerintah dan pendidikan inklusif. Masalah ini akan memakan waktu.

Namun, menurut Pemimpin Tertinggi Haibatullah Akhundzada yang jarang muncul di depan umum, pihak asing tak boleh memberi perintah.

Otoritas Taliban menyajikan pertemuan ini sebagai kesempatan bagi para ulama untuk mengungkapkan secara independen bagaimana mereka ingin negara itu diatur. Meski begitu, deklarasi akhir pertemuan tersebut sebagian besar merupakan legitimasi atas doktrin mereka sendiri. Isinya menyerukan kesetiaan kepada Akhundzada, kesetiaan kepada Taliban, dan penerimaan penuh hukum syariat sebagai prinsip dasar aturan.

"Dengan rahmat Tuhan, sistem Islam telah berkuasa di Afganistan. Kami tak hanya sangat mendukung, tetapi juga akan mempertahankannya. Kami menganggapnya sebagai tugas nasional dan agama seluruh bangsa," bunyi deklarasi tersebut.

Deklarasi terakhir ini tak menyebutkan sekolah perempuan. Namun, pemerintah diminta untuk memberikan 'perhatian khusus' kepada pendidikan modern, serta keadilan dan hak-hak minoritas dalam 'cahaya hukum Islam'.

Pemerintah baru juga dikatakan telah membawa keamanan ke negara tersebut. Padahal, terjadi serangan pada pertemuan Kamis (30/6) oleh 2 pria bersenjata yang diklaim oleh kelompok ISIS. Kelompok itu rutin melancarkan ledakan bom dan penyergapan sejak kembalinya Taliban.

Sementara itu, yang paling disorot dalam pertemuan itu adalah tampilnya Akhundzada pada Jumat (1/7). Ia belum pernah divideo maupun difoto di depan umum sejak Taliban kembali berkuasa.

Pria yang dijuluki 'Panglima Setia' ini jarang meninggalkan tempat kelahiran sekaligus jantung spiritual Taliban di Kandahar. Selain satu fotonya tak bertanggal dan beberapa rekaman audio pidatonya, ia hampir tak memiliki jejak digital.

Di Jenewa pada Jumat (1/7), Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mendesak Taliban agar melihat negara-negara Muslim lainnya agar terinspirasi untuk meningkatkan hak-hak perempuan dalam konteks agama. Menurutnya, mereka mengalami kemunduran paling signifikan dan cepat dalam menikmati hak-hak di seluruh bidang dalam beberapa dekade.

"Saya sangat mendorong otoritas de facto untuk terlibat dengan negara-negara mayoritas Muslim yang berpengalaman dalam mempromosikan hak-hak wanita dan anak perempuan, sebagaimana dijamin dalam hukum internasional, dalam konteks agama," sarannya.

Sementara itu, otoritas Amerika Serikat mewaspadai pelepasan aset yang dapat digunakan secara langsung oleh Taliban. Mereka saat ini bertemu dengan Taliban di Qatar untuk melihat bagaimana negeri adidaya ini dapat membebaskan sejumlah dana untuk memberikan bantuan kepada puluhan ribu orang yang terdampak gempa baru-baru ini.[]