News

Gelar Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik Idul Fitri

Puan juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan makanan pokok di seluruh daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri.


Gelar Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik Idul Fitri
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang V tahun 2020-2021, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021). (Youtube DPR RI)

AKURAT.CO, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang V tahun 2020-2021, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Pada kesempatan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk menyiapkan dengan matang berbagai kebijakan tentang pelarangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Puan menjelaskan, pemerintah harus menyiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukungnya.

Dia berharap masyarakat juga memahami bahwa pelarangan mudik dilakukan demi mencegah penularan Covid-19.

“Sehingga penerapan dan pengawasan di lapangan akan konsisten,” ujar Puan.

Dirinya berjanji akan terus mengawasi dan meminta petugas bekerja dengan disiplin, tegas, namun humanis dan santun dalam menghadapi warga yang bersikeras ingin mudik.

Selanjutnya, Puan juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan makanan pokok di seluruh daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Stabilitas harganya juga harus dijaga sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok,” terangnya.

Selain itu, dalam rapat paripurna tersebut, Puan juga menyampaikan beberapa hal yang dinilainya perlu menjadi perhatian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR terkait, antara lain mengenai perkembangan terkini di beberapa kawasan India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, yang sedang menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19.

Kemudian, berbagai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, peristiwa KRI Nanggala 402 yang harus menjadi intropeksi untuk mempersiapkan sistem pertahanan negara yang andal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas.

Serta langkah-langkah pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI yang akan menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata di kawasan papua, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co