News

Geger Warga Tak Bisa Divaksin karena NIK Dipakai WNA, DPR Minta Segera Dibenahi

Sangat memperlihatkan, dan menunjukkan sistim kependudukan di Indonesia masih bermasalah


Geger Warga Tak Bisa Divaksin karena NIK Dipakai WNA, DPR Minta Segera Dibenahi
Anggota Komisi II fraksi PAN, Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus merasa prihatin dengan adanya warga yang tidak bisa divaksin Covid-19 karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

Guspardi menegaskan kejadian ini memperlihatkan sistim kependudukan di Indonesia masih bermasalah.

"Kenapa NIK bisa nyasar atas nama orang lain? Seharusnya NIK hanya untuk satu orang. NIK sangat penting karena menyangkut identitas diri seseorang dan mengurus berbagai keperluan," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/8/2021).

Untuk itu dia mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah tersebut. Ia meminta fakta yang sebenarnya terkait pencatutan NIK diungkap. Selain itu dia juga meminta NIK yang tidak terdaftar ditertibkan. 

Menurut Politisi PAN itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri mesti segera melakukan koordinasi dengan Kemenkes untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem data vaksin.

"Kejadian seperti ini hendaknya tidak terulang lagi di tengah keseriusan pemerintah mempercepat vaksinasi secara nasional untuk menciptakan kekebalan komunal Herd Immunity," terangnya.

Guspardi mengatakan, warga masyarakat pemilik NIK yang sebenarnya tentu akan kecewa sebab haknya untuk divaksin menjadi terkendala. Sementara, kalaupun tetap divaksin, mereka malah tidak mendapatkan sertifikat.

"Sementara, sertifikat vaksinasi saat ini dipergunakan untuk kebutuhan administrasi dalam berbagai kepentingan. Janganlah masyarakat jadi korban dengan masalah yang timbul bukan akibat kesalahan mereka," pungkasnya.

Diketahui, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arief Fakhrulloh menjelaskan persoalan dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK) KTP milik warga Bekasi, Wasit Ridwan.

Berdasarkan informasi yang diterima Wasit, orang yang memakai NIK KTP miliknya untuk vaksinasi Covid-19 merupakan warga negara asing (WNA) bernama Lee In Wong. Menurut Zudan, penyalahgunaan NIK tersebut nantinya akan ditelusuri lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan.

"Kemarin kasus sudah selesai, data sudah dicek di dukcapil data Pak Wasit benar. Yang bersangkutan sudah divaksin kemarin," ujar Zudan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (3/8/2021).

"Kemenkes nanti yang melacak penyalahgunaan NIK tersebut di tempat vaksin," lanjutnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kemendagri, Kemenkes, Kemenkominfo, BPJS Kesehatan dan PT Telkom menggelar kesepakatan. Kesepakatan itu menyetujui bahwa untuk data vaksinasi Covid-19 harus bersumber dari NIK Dukcapil.[]