Ekonomi

Gedor Tata Kerja Baru Geber Penerimaan Pajak, DJP Rombak Organisasi

DJP melakukan perombakan organisasi demi mewujudkan tata kerja baru yang semakin mampu menopang target penerimaan pajak tahun ini


Gedor Tata Kerja Baru Geber Penerimaan Pajak, DJP Rombak Organisasi
Kantor Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id)

AKURAT.CO  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan perombakan organisasi demi mewujudkan tata kerja baru yang semakin mampu menopang target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp1.229,6 triliun.

“Penataan organisasi instansi vertikal yang dilakukan DJP cukup komprehensif cakupan perubahannya,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru DJP di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Dilansir dari Antara, Suryo menegaskan berbagai pengaturan itu merupakan bagian dari reformasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan.

Suryo mengatakan beberapa perubahan yang mendasar di antaranya terhadap cara kerja melingkupi pembagian beban yang lebih proporsional dalam menjalankan proses bisnis inti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kemudian penambahan jumlah KPP Madya, perubahan komposisi wajib pajak (WP) yang terdaftar pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi.

Ia menjelaskan melalui reorganisasi ini maka KPP Pratama akan lebih fokus pada penguasaan wilayah termasuk mengenai informasi, pendataan, pemetaan subjek dan objek pajak melalui produksi data, pengawasan formal serta material SPT Masa, dan SPT Tahunan.

Selanjutnya, KPP Madya bersama KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap WP strategis penentu penerimaan sehingga diharapkan dapat mengamankan 80 sampai 85% dari total target penerimaan pajak secara nasional.Pembagian beban yang lebih proporsional pada KPP diimplementasikan melalui penambahan jumlah seksi yang menjalankan fungsi pengawasan pada KPP.

Untuk menyederhanakan proses bisnis inti pada KPP dilakukan juga pengumpulan fungsi-fungsi yang serumpun dalam satu seksi.

Tak hanya itu, DJP turut membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP Madya di beberapa kantor wilayah dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah.

Sumber: Antara