News

Gebrakan Baru, Sandiaga Bakal Siapkan Kemudahan Berusaha di Sektor Parekraf

Sandiaga mengatakan pihaknya bakal membuat kajian untuk menilai tingkat kemudahan berusaha secara terbuka, transparan, dan akuntabel.


Gebrakan Baru, Sandiaga Bakal Siapkan Kemudahan Berusaha di Sektor Parekraf
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjadi pembicara usai disuntik dosis pertama vaksin COVID-19 produksi Sinovac Astra Zeneca di Sentra Vaksinasi Central Park dan Neo Soho Mall, Jakarta, Selasa (8/6/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno terus melakukan gebrakan untuk menarik investor di sektor pariwisata. 

Sandiaga mengaku akan membuat standar penilaian untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha di sektor pariwisata. Wacana tersebut tercetus sebagai respon pasca terkuaknya skandal penyimpangan data tingkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) oleh Bank Dunia.

“Tentunya di tengah pandemi, dengan satu skandal yang ditemukan oleh World Bank ini mengakibatkan kita di Kemenparekraf ingin ada satu assessment terhadap competitiveness,” kata Sandiaga dalam keterangan resminya, Selasa (21/9/2021).

Sandiaga mengatakan pihaknya bakal membuat kajian untuk menilai tingkat kemudahan berusaha secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah, tutur dia, tidak ingin iklim investasi di dalam negeri terpaku pada penilaian-penilaian dari lembaga internasional.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan selama belasan tahun, Indonesia terlampau mengacu pada skor EoDB. Bahkan, Indonesia mengejar menjadi peringkat 40 besar negara dengan skor kemudahan berinvestasi menurut laporan tahunan Bank Dunia itu.

“Kita tidak bisa mengecek kebenarannya secara transparan. Jadi peristiwa ini harus kita ambil hikmahnya,” ujar Sandiaga.

Bank Dunia sebelumnya mengumumkan telah menyetop sementara laporan kemudahan berusaha akibat adanya dugaan skandal yang melibatkan pejabat lembaga internasional itu. Skandal disinyalir terjadi pada 2018-2020 menurut keterangan resmi Bank Dunia.

Bank Dunia mengendus adanya permasalahan etika dan akuntabilitas, kemudian melakukan evaluasi. Manajemen juga menggelar audit atas laporan-laporan EoDB. Setelah meninjau semua informasi yang dihimpun tentang EoDB, Bank Dunia memutuskan mengambil kebijakan menghentikan laporan dan akan menyusun metode baru untuk mengukur peringkat kemudahan berusaha selanjutnya.[]