DPRD Kulon Progo Usulkan Destinasi Wisata Water Boom di Girimulyo
Kulon Progo | Foto: JogjaUpdate.com
AKURAT.CO, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ponimin Budi Hartono mengusulkan lokasi rencana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara di Kecamatan Girimulyo dialihfungsikan menjadi objek wisata Water Boom karena akan menjadi daya tarik dalam pengembangan wisata di wilayah utara.
Ponimin Budi Hartono mengatakan, pada era Bupati Hasto Wardoyo, Pemkab Kulon Progo mewacanakan pembangunan Taman Kerajaan Nusantara di Girimulyono, bahkan sudah ada studi kelayakan (FS) namun hingga saat ini tidak ada kelanjutannya.
"Kalau rencana Taman Kerajaan Nusantara dibatalkan, bagaimana kalau dialihfungsikan pemanfaatnya menjadi objek wisata water boom, supaya di wilayah utara semakin menarik sebagai pusat wisata baru," kata Ponimin di Kulon Progo, Kamis,(21/1/2021).
baca juga:
Ia mengatakan, saat ini wilayah utara seperti Kecamatan Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh sedang berkembang kawasan wisata berbasis agrowisata dengan menawarkan pemandangan persawahan, dan perbukitan Menoreh. Pembangunan objek wisata water boom ini bisa diusulkan dengan menggunakan dana keistimewaan.
"Kami kira, sangat disayangkan, uji kelayakan dan rencana induk yang sudah dibuat tidak dimanfaatkan. Kami yakin penunjukan Girimulyo menjadi wilayah rencana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara sudah berdasarkan kajian potensi. Hal ini tinggal dilanjutkan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo Heriyanto mengatakan Taman Kerajaan Nusantara memang sudah dibuat FSnya, namun kebutuhan anggarannya sangat tinggi, sekitar Rp8 triliun, sehingga rencana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara ditangguhkan.
"Secara tata ruang tidak ada persoalan, namun semua tergantung pada Organisasi Perangkat Daerah terkait," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Joko Mursito mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Taman Kerajaan Nusantara cukup besar karena diproyeksikan setiap anjungan satu kerajaan membutuhkan lahan seluas satu hektare.
"Jadi sampai saat ini, kami berhenti sampai proses studi kelayakan (FS)," kata Joko Mursito.
