Menkes Budi Gunadi Sadikin Pastikan Vaksinasi Dilakukan Jika Izin BPOM Sudah Keluar
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan Sekretariat Presiden, Rabu (23/12/2020). | Youtube Sekretariat Presiden
AKURAT.CO Vaksinasi Covid-19 saat ini tengah digencarkan pemerintah. Walaupun demikian isu miring mengenai vaksin tersebut terus naik. Sejak awal kedatangan jutaan vaksin Covid-19 ke Indonesia, sudah banyak yang mempertanyakan baik perihal uji klinis vaksin hingga keamanan dan efek samping dari vaksin tersebut nantinya.
Diketahui vaksin merupakan suatu hal yang tak bisa terelakkan sebagai upaya menghentikan laju pandemi Covid-19 di Indonesia yang makin cepat. Oleh karena itu, vaksin merupakan benteng pertahanan yang diharapkan akan mendorong kurva kasus Covid-19 menjadi menurun.
Pelbagai pertanyaan seputar penanganan pandemi hingga vaksinasi pun terus ditunjukkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes Budi Gunadi pun mengakui masih ada kelompok masyarakat yang tidak mau divaksin karena merasa itu sebagai hak mereka. Budi menekankan bahwa vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19.
baca juga:
“Vaksin ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid. Dan itu akan tercapai kalau 70 persen masyarakat kita sudah divaksin. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, ini untuk keluarga kita, tetangga, masyarakat Indonesia,” kata Mantan Dirut Bank Mandiri saat menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa, Rabu (6/1).
Budi Gunadi mengatakan, pemerintah juga tidak akan melakukan vaksinasi Covid-19 sebelum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin darurat penggunaan atau emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin yang akan digunakan oleh pemerintah Indonesia.
“Tidak mungkin kita vaksinasi kalau izin BPOM belum keluar. Jadi kalau belum ada hitam-putih dari BPOM soal efikasinya, kita tidak akan jalankan,” tegas Budi.
Pemerintah akan menjaga integritas dan kredibilitas dari kerja BPOM untuk melakukan uji penilaian dan memutuskannya. Oleh karena itu, distribusi vaksin tetap dijalankan untuk mengantisipasi ketika izin tersebut telah dikeluarkan.
“Karena itu tadi setiap hari kita menunda makan 150 orang meninggal, karena itu kita mengambil opsi tersebut,” kata Budi.
Sebelumnya, Indonesia telah mendistribusikan vaksin ke berbagai daerah. Salah satunya diadakannya oleh Biofarma dengan melalui seremoni pelepasan pengangkut vaksin yang dianggap menimbulkan kerumunan dan mendapat sorotan dari masyarakat. Oleh karena itu, Budi Gunadi menyampaikan seremoni seperti ini sebaiknya dikurangi.
“Aku sudah bilang ke Biofarma, seremoni-seremoni seperti kemarin sebaiknya dikurangi, masyarakat sangat sensitif,” pungkasnya.
