Jaring Turis, Pesawat dan Kapal Pesiar Segera Dikoneksikan dengan 5 Bali Baru

AKURAT.CO, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 baru saja dibuka pada Kamis, (26/11) di Westin Resort, Nusa Dua, Bali.

Hadir dalam kegiatan yang digelar secara hybrid ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Wahyudi Hidayat, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br. Simanungkalit, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, dan sejumlah pemimpin daerah.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa mereka akan melakukan investasi pada pelabuhan dan bandara di kawasan 5 Bali Baru. Hal ini untuk mengkoneksikan antara kota dengan obyek wisata dan bandara dengan kota.

Untuk mengakomodir turis-turis mancanegara yang menjadi konsumen potensial, Budi Karya memastikan bahwa pada masing-masing destinasi di kawasan 5 Bali Baru akan disiapkan sistem dan fasilitas khusus. Kementeriannya akan membuat fasilitas di Manado itu untuk mengakomodasi turis dari Jepang, Cina, Dan Korea, juga di Kualanamu yang mengakomodasi turis dari India.

Selain itu, Menhub juga merencanakan akan membuat konektivitas langsung penerbangan internasional, pada daerah yang dianggap memiliki potensi luar biasa seperti Labuan Bajo dan Yogyakarta.

Menhub menjelaskan, Labuan Bajo direncanakan akan terkoneksi langsung dengan Australia. Sementara Yogyakarta, dapat menerima penerbangan langsung dari Eropa, Amerika, serta Australia.

Tak hanya transportasi udara, Kementerian Perhubungan juga akan menyiapkan moda transportasi lain seperti kapal pesiar atau cruise serta seaplane, guna mendukung sektor pariwisata.

“Untuk cruise, sudah kami siapkan. Selain di Bali, kita juga persiapkan di Tanjung Mas, Labuan Bajo, dan Manado. Sedangkan, di Danau Toba kita siapkan adanya seaplane. Sehingga seaplane akan menjangkau Danau Toba, Labuan Bajo, Laut Banda, dan juga bisa menjangkau Manado,” ungkap Menhub, saat menjadi narasumber secara virtual, pada Kamis, (26/11).

Menteri Perhubungan juga menuturkan bahwa dalam upaya mendukung pemulihan sektor pariwisata, Kementerian Perhubungan perlu berkoordinasi dan melakukan sinergi dengan baik dengan kementerian lembaga teknis yang lain.

“Ada hal yang perlu dikoordinasikan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta Kementerian teknis yang lain. Karena tanpa dukungan itu maka tidak mudah untuk melakukan kegiatan ini. Sehingga saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kemenparekraf karena ini pasti memberikan suatu pengetahuan bagi semua insan pariwisata,” pungkasnya.

Menyambut program itu, Menparekraf Wishnutama mengatakan, kondisi pandemi dinilai menjadi momentum yang tepat untuk membuat pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lebih baik dengan melakukan restrategy. Di sisi lain, mengubah pola pikir pariwisata dari quantity tourism ke quality tourism juga menjadi fokusnya.

Konsekuensi dari perubahan itu sangat banyak sehingga dibutuhkan kesamaan visi, sinergi semua stakeholders pariwisata ekonomi kreatif, kerja keras, dan pemahaman yang komprehensif.

Dalam Konferensi Pers di Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis, (26/11), Wishnutama mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan K/L terkait sedang menyiapkan destinasi wisata agar dibuka kembali untuk wisatawan mancanegara (wisman).

“Membuka kembali destinasi wisata terlebih lagi untuk perbatasan internasional atau menerima wisawatan mancanegara tidak sesederhana mengatakannya, kompleksitasnya cukup tinggi, begitu juga kalau kita bicara travel bubble. Diperlukan upaya bilateral untuk menghasilkan kesepakatan antar dua negara terkait, seperti menerapkan standar protokol kesehatan yang sama,” kata Wishnutama.

Wishnutama juga menuturkan, saat ini Kemenparekraf terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur, Kementerian Perhubungan dalam menyiapkan akomodasi terkait seat capacity, dan koordinasi dengan Polri untuk memperkuat keamanan dan keselamatan melalui polisi pariwisata.

Kapasitas seat dalam penerbangan menuju Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Di samping itu, ketersediaan direct flight yang menyambungkan Indonesia dengan konsumen atau wisatawan mancanegara dengan ASPA (Average Spending Per Arrival) tinggi atau length of stay yang panjang juga masih belum maksimal.

Karenanya, kerja sama yang dilakukan Kemenparekraf dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan holding pariwisata dan rute-rute baru ini akan terus dilakukan.

Kemenparekraf juga akan mencocokkan antara demand dan supply antara pariwisata, destinasi dengan originasi yang tepat serta pengembangan trend berikutnya pascapandemi dengan kegiatan promosi end to end yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dalam memaksimalkan wisatawan domestik. Di tahun 2019, tercatat terdapat 282,90 juta perjalanan dengan pengeluaran mencapai Rp307,35 triliun. Belum dengan jumlah wisatawan Indonesia yang ke luar negeri (outbound) yang di tahun 2018 tercatat sebanyak 9,5 juta orang dengan pengeluaran 1.090 dolar AS per keberangkatan per pax.

Wakil Menteri Keungan, Suahasil Nazara, yang turut menjadi narasumber juga menyampaikan dukungan Kemenkeu terhadap upaya pemulihan sektor pariwisata. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2021 mendatang, Kemenkeu sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,1 triliun khusus untuk sektor pariwisata.

Wamenkeu berharap, anggaran ini dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga (K/L) dengan melakukan sinergi yang baik antar K/L, agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Untuk tahun 2021, khusus untuk pariwisata dianggarkan sebesar 15,1 triliun ada dari berbagai macam Kementerian. Yang sifatnya belanja K/L adalah 10 triliun, belanja non K/L hampir 1 triliun, dan transfer dana ke desa adalah 4 triliun. Dengan ini kita coba terus cari sinergi yang baik, karena dengan demikian ini akan menjadi lompatan yang baik,” ujarnya.[]