Ekonomi

Gawat! Tren Penyelundupan Kendaraan Mewah Meningkat Drastis di 2019


Gawat! Tren Penyelundupan Kendaraan Mewah Meningkat Drastis di 2019
Kemenkeu dan Kemenhub bersama aparat penegak hukum menangkap dan menggagalkan penyelundupan kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (17/12/2019) (AKURAT. CO/Atikah Umiyani)

AKURAT.CO,Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan tren penyelundupan mobil dan motor mewah meningkat drastis pada 2019 dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

"Di 2019 peningkatannya luar biasa tinggi, baik dari sisi motor dan mobil. Dan ini untuk kendaraan maupun non kendaraan. Ini adalah satu tantangan besar bagi kami," jelasnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (17/12/2019).B

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlihat pada 2016 dan 2017 tidak didapati kasus penyelundupan mobil mewah. Lalu pada 2018 Bea dan Cukai mendapati lima kasus penyelundupan mobil mewah, dan melonjak signifikan menjadi 57 kasus tahun ini.

Sementara itu, kasus penyelundupan motor mewah pada 2016 sebanyak tiga kasus dan satu kasus di 2017. Tahun lalu, penyelundupan motor mewah terpantau sebanyak 8 kasus dan meningkat menjadi 10 kasus tahun ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan kendaraan mewah ini menjadi rampasan negara hingga proses hukum terhadap pelaku penyelundupan selesai. Perlu diketahui, pihak yang dinyatakan secara hukum melakukan penyelundupan dapat dikenal sanksi pidana.

"Pak Jaksa Agung dan Kapolri akan sama-sama  dengan tim kami menyelesaikan proses penyidikan dan kemudian dokumen sehingga siap dimasukkan ke pengadilan," sambungnya.

Dalam data DJBC itu juga menyatakan secara total sepanjang 2016 hingga 2019, perkiraan nilai barang mobil mewah hasil selundupan mencapai Rp315,99 miliar. Sementara perkiraan nilai barang motor mewah selundupan sebesar Rp13,71 miliar.

Terkait modus penyelundupan, Sri Mulyani mengungkapkan modusnya sangat bervariasi yakni tanpa pemberitahuan, pengeluaran tanpa izin, salah pemberitahuan, bongkar luar kawasan tanpa izin, tidak mere-ekspor barang eks-impor, dan pindah lokasi impor sementara tanpa izin.

Sri Mulyani menyebut pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya secara kontinyu dalam memberantas berbagai modus penyelundupan sebagai bentuk penegakan hukum dalam rangka mengamankan hak-hak negara.

"Selain itu, DJBC Kemenkeu juga mengimbau kepada para pelaku usaha untuk selalu patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan," jelas Sri Mulyani.[]

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu