News

Gasak Aset Negara, Eks Bupati di NTT Ditahan dan Dijebloskan ke Penjara

Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 9,6 miliar


Gasak Aset Negara, Eks Bupati di NTT Ditahan dan Dijebloskan ke Penjara
Ibrahim Agustinus Medah mengenakan rompi warna merah jambu saat digelandang menuju rutan Kelas II Kupang. (Foto: Istimewa)

AKURAT.CO - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapka mantan Bupati Kupang Ibrahim Agustinus Medah sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemindahtanganan aset Pemerintah Kabupaten Kupang.

Untuk mempercepat proses penyidikan Ibrahim langsung ditahan usai ditetapkan tersangka.

"Telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yaitu IAM selaku mantan Bupati Kabupaten Kupang. Tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 3 sampai 22 Desember 2021 di rumah tahanan negara Kelas II Kupang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2021).

Korupsi terjadi ketika Ibrahim menjadi Bupati Kupang periode 2004-2009. Di penghujung masa jabatan Ibrahim menerbitkan surat persetujuan penjualan rumah dinas golongan III milik Pemkab Kupang. 

Dalam surat itu tertulis tanah seluas 1.360 meter persegi dan bangunan seluas 210 meter persegi yang merupakan gedung RPD Kabupaten Kupang yang terletak di Jalan A Yani, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, disetujui untuk dijual atas nama dan untuk Ibrahim.

Pada 2016 tanpa ada pembayaran ganti rugi dan tanpa sepengetahuan Pemkab Kupang, Ibrahim mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke BPN Kota Kupang dan terbit SHM atas nama dirinya.

Kemudian aset tersebut dijual kepada pihak lain, atas nama JS pada tahun 2017 senilai Rp 8 miliar. 

"Akibat perbuatan tersangka IAM, berdasarkan perhitungan apraisal dan Inspektorat Kabupaten Kupang, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 9,6 miliar," terang Leonard. 

Ibrahim dijerat sangkaan primair yakni melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sedangkan sangkaan subsidiair-nya yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[]