News

Gara-gara Video Penganiayaan Muslim Viral, Perusahaan Twitter Digugat Kepolisian India

Twitter dituduh membiarkan penyebaran video yang diduga menghasut kebencian dan permusuhan.


Gara-gara Video Penganiayaan Muslim Viral, Perusahaan Twitter Digugat Kepolisian India
Ilustrasi penggunaan Twitter. (Foto: REUTERS)

AKURAT.CO, Kepolisian India telah melayangkan panggilan kepada petingggi Twitter di negara tersebut. Pasalnya, perusahaan media sosial asal Amerika Serikat (AS) itu telah dituduh tidak menghentikan penyebaran video yang diduga menghasut kebencian dan permusuhan.

Dilansir dari Reuters, kepolisian Ghaziabad di negara bagian Uttar Pradesh pekan ini mengajukan gugatan setelah video penganiayaan seorang Muslim viral di Twitter. Dalam video itu, terlihat beberapa pria yang tampak sebagai Hindu memukuli dan memotong jenggot seorang pria tua yang diyakini seorang Muslim.

Laporan polisi itu menyebutkan nama perusahaan Twitter Inc, unit lokalnya, dan 7 lainnya.

Kontroversi muncul ketika pemerintah federal India bersitegang dengan Twitter atas ketidakpatuhannya terhadap aturan federal tertentu. Akibatnya, dikhawatirkan platform ini tak lagi bisa menikmati perlindungan terhadap konten yang dibuat oleh penggunanya.

Menurut surat kepolisian Ghaziabad tertanggal Kamis (17/6), pemimpin Twitter India Manish Maheswari diminta menghadap otoritas dalam waktu 7 hari sejak diterimanya panggilan tersebut.

"Sebagian orang menggunakan Twitter untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan di masyarakat, tetapi Twitter tidak menyadarinya. Tulisan dan karya yang mempromosikan permusuhan dan memengaruhi keharmonisan antarkomunitas yang berbeda di negara dan negara bagian disebarkan dan pesan antikomunitas semacam itu dibiarkan viral," bunyi surat panggilan itu.

Baca Juga: Bikin Adem! Berbeda-beda Agama, Warga Desa di Pelosok India Gotong Royong Bangun Masjid

Menurut Menteri Teknologi Informasi India Ravi Shankar Prasad, Twitter belum mematuhi seperangkat aturan baru pemerintah. Menurut aturan ini, jika terjadi pelanggaran konten, perlindungan yang dinikmati perusahaan terkait dengan konsekuensi apa pun terhadap konten yang dibuat pengguna tidak akan berlaku. Akibatnya, perusahaan akan ikut bertanggung jawab atas hukumannya berdasarkan pasal apa pun.

"Jika ada pelanggaran di Twitter, perlindungannya otomatis tidak tersedia. Posisinya sangat jelas," terang Shlok Chandra, seorang pengacara di New Delhi yang mewakili pemerintah federal dalam berbagai kasus.

Di sisi lain, sejumlah aktivis kebebasan berbicara tidak menyetujuinya. Menurut mereka, pada akhirnya pengadilan yang akan memutuskan apakah Twitter dapat menikmati perlindungan itu atau tidak, berdasarkan kasus per kasus.

Kasus terhadap Twitter dan tuduhan lainnya ini berada di bawah ketentuan hukum India, seperti menghina keyakinan agama dan kerusakan publik. Prasad pun mengecam Twitter pekan ini atas insiden di Ghaziabad. Menurutnya, pembiaran itu telah menyebabkan kebingungan.[]

Ahada Ramadhana

https://akurat.co