News

Gara-gara Varian Omicron, Warga Asing di Korsel Tak Bebas Bepergian Meski Sudah Vaksin

Korea Selatan (Korsel) memberlakukan tindakan yang lebih ketat mulai Senin (6/12) hari ini


Gara-gara Varian Omicron, Warga Asing di Korsel Tak Bebas Bepergian Meski Sudah Vaksin
Korea Selatan mengakui status vaksinasi warga negara Korea yang divaksinasi di luar negeri tetapi bukan orang asing (Yonhap)

AKURAT.CO, Demi menahan varian Omicron dan infeksi Covid-19 yang terus meningkat, Korea Selatan (Korsel) memberlakukan tindakan yang lebih ketat mulai Senin (6/12) hari ini.

Namun, seperti diwartakan Straits Times, pembatasan baru itu justru akhirnya membuat sejumlah penduduk asing di Korsel menjadi 'terkungkung'. Ini terutama dalam aturannya, Korsel melarang warga asing yang divaksinasi di luar negeri datang ke tempat-tempat publik, seperti restoran, kafe, dan bioskop.

Saat ini, Negeri Ginseng mengakui status vaksinasi warga negara Korea yang divaksinasi di luar negeri tetapi bukan orang asing, kecuali mereka memasuki negara itu dengan kebijakan pengecualian karantina.

Beberapa penduduk asing, terutama dari Eropa dan Amerika Serikat (AS), divaksinasi pada awal tahun ketika Korsel belum menyediakan vaksin. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk pengecualian karantina karena kebijakan itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan dalam bisnis, pendidikan, atau karena alasan kemanusiaan.

Tidak jelas berapa banyak orang yang terkena dampak, tetapi masalah tersebut telah menarik perhatian sejumlah kedutaan asing, yang telah melobi selama berminggu-minggu untuk perubahan.

"Kami terus memperdebatkan peninjauan mendesak atas pedoman tersebut demi memastikan perlakuan yang adil bagi warga negara asing dan Korea yang divaksinasi di luar negeri," ungkap Stephen Burns, juru bicara kedutaan Inggris di Seoul, berbicara kepada Reuters.

Kedutaan Besar Australia juga telah  berupaya melakukan kontak dengan pemerintah Korsel mengenai masalah ini dan terus mengadvokasi perubahan kebijakannya, kata duta besar Catherine Raper dalam sebuah posting di Twitter pada Senin.

Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA), sementara itu, mengatakan bahwa kebijakan pembatasan hanya mempengaruhi sejumlah kecil orang. KDCA juga menegaskan bahwa tindakan yang lebih ketat itu diperlukan mengingat meningkatnya kasus Covid-19 di negaranya.

"Pendekatan yang hati-hati sangat diperlukan saat ini. Mengingat kasus varian Omicron telah dikonfirmasi secara lokal maupun global, dan kemungkinan varian memicu penyebaran komunitas lebih lanjut,," kata seorang juru bicara KDCA, menambahkan bahwa para pejabat akan terus meninjau aturan tergantung pada situasi wabah domestik.

Pada Senin, KDCA melaporkan 4.325 infeksi Covid-19 baru. Karena tambahan ini, total infeksi yang dicatat Korsel telah mencapai 477.358 kasus. Sementara jumlah kematian Covid-19 yang dibukukukan sejak pandemi berada di angka 3.893.

Kemudian dari laporan infeksi tambahan, Korsel turut mendeteksi 24 kasus varian Omicron baru.

Menanggapi meningkatnya kasus infeksi harian itu, Korsel harus menunda langkah sebelumnya, yakni memilih untuk 'hidup berdampingan dengan Covid-19'. Sebagai gantinya, mereka memberlakukan persyaratan izin vaksin baru dan mengakhiri pengecualian karantina untuk semua pelancong yang datang dari luar negeri.

Namun, aturan itu pada akhirnya justru memberi masalah akut bagi warga asing dengan vaksin yang tidak terdaftar pemerintah. Ini terutama karena pada kebijakan sebelumnya, Korsel hanya mewajibkan izin vaksin pemerintah atau tes negatif Covid-19 untuk masuk ke gym, sauna, dan bar. Sementara dalam kebijakan baru, syarat telah diperluas ke ruang-ruang publik lainnya, yang mencakup kafe, restoran, hingga bioskop.

Orang yang tidak divaksinasi atau orang yang tidak memiliki bukti vaksinasi masih dapat makan di restoran, tetapi hanya jika mereka duduk sendiri.

"(Ini) Contoh bagaimana Korea Selatan belum menjadi negara internasional serta global," cuit Jean Lee, seorang analis urusan Korea di Wilson Centre yang berbasis di AS.

Pembatasan baru Korsel yang menyasar warga asing ini tercatat bukanlah yang pertama. Pada bulan Maret lalu misalnya, pihak berwenang di beberapa kota besar Korsel, termasuk Seoul, memicu kegemparan karena memerintahkan semua pekerja asing dites virus corona.

Beberapa dari tindakan itu kemudian dibatalkan setelah pengaduan oleh kedutaan dan penyelidikan hak asasi manusia. []