Salamuddin Daeng

Penulis adalah Ketua Dewan Pakar Transisi Energi.
News

Gara-gara Isu Perubahan Iklim, PLN Dipelorotin

Memeloroti Perusahaan Listrik Negara (PLN) mungkin itu bahasa yang baik dan tepat untuk menggambarkan bagaimana upaya sekelompok orang dalam kekuasan.


Gara-gara Isu Perubahan Iklim, PLN Dipelorotin
Ilustrasi - Perubahan Iklim (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Memeloroti Perusahaan Listrik Negara (PLN) mungkin itu bahasa yang baik dan tepat untuk menggambarkan bagaimana upaya sekelompok orang dalam kekuasan yang tengah bertindak seolah-olah baik, namun maksudnya hendak memeloroti BUMN PLN.

Pintu masuknya adalah isu perubahan iklim (climate change/COP21-COP 26). Memang isu ini menjadi masalah dunia saat ini. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perubahan iklim akan membawa dampak ekonomi jauh lebih dahsyat dari Covid-19. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jadi gelisah karena janji kepada internasional untuk menurunkan emisi sampai saat ini belum terealisasi. Sementara perjanjian internasional di bidang perubahan iklim telah ditandatangani presiden. Bahkan perjanjian tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Sehingga tidak hanya mengikat (legally binding) ke luar, namun juga wajib karena amanat UU Indonesia sendiri.

Indonesia memang akan menjadi salah satu pimpinan dalam perundingan COP 26 di Glasgow 2021. Indonesia bahkan telah diberikan gelar Climate Super Power oleh tuan rumah COP 26 Inggris. Sebagai pimpinan tentu Presiden tidak mau dipermalukan. Presiden harus menunjukkan bukti pencapaian Indonesia sejak COP 21 Paris ditandatangani.

Kesempatan di tengah kesempitan ini langsung terbaca oleh para pemain peraturan di dalam kekuasaan. Mereka ditengarai menjadi kaki tangan para pebisnis mengelus-elus Presiden Jokowi agar melakukan langkah cepat untuk menurunkan emisi karbon, namun kebijakan dan programya bisa langsung dinikmati oleh pebisnis dalam lingkaran kekuasaan tersebut. Ada yang dapat uang, ada yang dapat pajak dan ada juga yang dapat pasar penjualan produk produk kelistrikan.

Namun kebijakan dan program tersebut diarahkan semua untuk memeloroti uang dan aset PLN. Jadi menyelamatkan agenda perubahan iklim dengan seluruh biaya agenda ini ditanggung PLN. Padahal agenda perubahan iklim tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab PLN saja. Dalam negara Indonesia yang paling besar tanggung jawabnya adalah perusahaan perusak hutan yang mengkontribusikan 60 persen emisi indonesia. Selain itu juga perusahaan batu bara, perusahaan minyak raksasa, perusahaan sawit, adalah kontributor emisi yang paling besar. 

Setidaknya tiga kebijakan dari tiga Kementerian diarahkan untuk memeloroti PLN. Pertama, pajak karbon yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Terkait peraturan pajak karbon ini, PLN setidaknya harus menbayar Rp10 triliun setiap tahun untuk pajak karbon. Ini adalah kebijakan instan dan pragmatis dari Menteri Keuangan. Memalaki PLN, untuk mencapai tujuannya sendiri.

Kedua, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap oleh Kementerian ESDM. Listrik yang dihasilkan PLTS atap 100 persen harus dibeli oleh PLN. Sementara sekarang 50 persen listrik yang dihasilkan PLN saat ini tidak dapat diserap pasar (oversupply).

Ketiga, pencopotan aset geotermal PLN oleh Menteri BUMN untuk di-subholding-kan selanjutnya dijual melalui IPO kepada swasta. Padahal pembangkit geothermal adalah pendukung utama bauran energi bagi PLN. Pembangkit geothermal prestasi PLN dalam menurunkan emisi. Lah kok malah dicomot dan dikasih ke pihak lain. Mungkin banyak yang tengah mengincar aset geotermal PLN, untuk cari muka kepada Presiden agar punya prestasi di bauran energi.