Ekonomi

GAPPRI Berharap, Kepada Industri Tembakau Lokal Pemerintah Berpihak


GAPPRI Berharap, Kepada Industri Tembakau Lokal Pemerintah Berpihak
Ilustrasi. Industri Tembakau Lokal. (Foto: Enciety.Co)

AKURAT.CO, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bukukan penerimaan cukai sepanjang kuartal I 2017. Dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, capaian penerimaan cukai mengalami penurunan 12,7%, dari Rp7,9 triliun kini menjadi Rp6,9 triliun. Capaian tersebut juga baru mencapai 4,4% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yakni Rp 157,2 triliun.

Secara rinci penerimaan cukai terbesar masih berasal dari cukai hasil tembakau (CHT) Rp5,9 triliun, tetapi baru mencapai 3,9 persen dari target Rp149,9 triliun. Disusul kemudian cukai minuman mengandung etil alkohol sebesar Rp982,7 miliar atau 17,8 persen dari target Rp5,5 triliun dan cukai etil alkohol Rp34,54 miliar atau 23 persen dari target Rp150 miliar. Sedangkan, pendapatan cukai lainnya baru mencapai Rp12,26 miliar atau 0,8 persen dari target Rp1,6 triliun.

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran menanggapi, besaran cukai itu dasar ketetapannya dari APBN.  Idealnya, rokok naik linier dengan inflasi, pertumbuhan dan faktor lain. Menurutnya setiap kenaikan di luar pertimbangan tersebut membuat beban industri nasional hasil tembakau (IHT) menjadi naik, hal ini berdampak kontra produksi. 

“Faktor lain itu yang sulit diprediksikan. Sebab, ini bersifat kebijakan atas dasar kebutuhan keuangan Negara,” ujar Ismanu di Jakarta, Jumat (14/4).

Lebih jauh Ismamu mengungkapkan, penurunan tersebut tak hanya diakibatkan oleh kondisi perlambatan secara umum di hampir semua sektor usaha. Namun juga disebabkan oleh masih berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.04/2015 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Terkait rencana Kementerian Keuangan yang akan menyederhanakan 12 layer menjadi sembilan layer dalam penetapan tarif cukai rokok, ditegaskan Ismanu, IHT di Indonesia itu sangat heterogen. Setiap pengurangan (penyederhanaan) layer akan membawa korban. Korban ini sangat relatif, tergantung layer yang mana yang disederhanakan.

“Bahwa, IHT itu memiliki 3 lapis kelas, yakni besar, menengah, dan kecil. Sementara, pola pasar IHT adalah “pasar kanibalisme”, dimana setiap ada korban pabrik, bisa menyehatkan pabrik yang lain,” terang Ismanu.

Ismanu berpendapat, sebenarnya tidak rumit bila jumlah layernya mampu mengakomodir jumlah varian jenis produksi rokok. IHT Indonesia yang heterogen, bila layernya sedikit justru menjadi rumit. Oleh karena itu, Perkumpulan GAPPRI mengusulkan untuk penyederhanaan layer yang direncanakan Pemerintah harus adil dan berani menunjukkan keberpihakannya dengan menegakkan keadilan dan genuinitas, mana yang benar-benar murni industri hasil tembakau lokal.

Ismanu menegaskan, pengertian adil itu bila Pemerintah tidak mengorbankan pabrik lokal, sebagaimana di Amerika, Pemerintahannya jelas-jelas berpihak kepada industri lokalnya, yaitu ketika kretek sejak tahun 2010 dilarang masuk ke Amerika.[]

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu