News

Ganjar: Pak Jokowi Bilang Bangun Indonesia dari Pinggiran, Itu Bagus

Ganjar mendukung arahan Jokowi terkait pembangunan di Indonesia harus dari wilayah pinggiran.


Ganjar: Pak Jokowi Bilang Bangun Indonesia dari Pinggiran, Itu Bagus
Ganjar Pranowo (Istimewa)

AKURAT.CO, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, Presiden Joko Widodo pernah bilang bahwa membangun Indonesia harus dari pinggiran. Menurutnya, hal itu patut dirumuskan dalam sebuah kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman, beberapa waktu lalu di Ternate.

“Pak Jokowi mengatakan membangun Indonesia dari pinggiran. Itu mestinya, salah satunya dari wilayah Timur termasuk Ternate. Sehingga kalau itu bisa disampaikan atau dirumuskan dalam sebuah kebijakan, itu bagus,” kata Ganjar.

Ganjar mencontohkan, orang dari Ternate, jika ke Sofifi, harus menggunakan akses laut, begitu juga ke daerah lainnya. “Sebab itu, maindset kita harus diubah kearah archipelagic oriented,” tambahnya.

Tak hanya membahas konsep pembangunan berorientasi kepulauan, pertemuan dua kepala daerah itu juga membas tentang kolaborasi kreatif antar daerah. Ganjar menyanggupi untuk melakukan pertemuan lanjutan secara daring dengan Pemerintah Kota Ternate dan para pelaku kreatif dinsana.

“Tadi ada yang tanya, kapan Ternate dan Jawa Tengah bisa kolaborasi. Saya jawab minggu depan. Kita bisa meeting zoom. Share banyak informasi bagaimana pelatihan, pendidikan, meningkatkan literasi termasuk digital, bagaimana pendampingan, dan bagaimana harus mendampingi termasuk akses ke pemerintahan, ke perbankan, akses ke market dalam hal produk tentu. Akan sangat menarik brand lokal bisa saling kerjasama,” kata Ganjar.

Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengaku sangat mendukung pembangunan berorientasi kepulauan yang disampaikan Ganjar.

Tauhid juga membahas terkait dengan RUU Daerah Kepulauan, yang diperjuangakan oleh 8 provinsi di Indonesia yang bercirikan kepulauan. RUU tersebut kini sedang didorong di DPR untuk menjadi UU Daerah Kepulauan.

“Semangatnya adalah berkeinginan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU Daerah Kepulauan (namun) masih banyak hambatan-hambatan,” ungkapnya.[]