Ekonomi

Pemerintah Gandeng Kadin untuk Dorong Pemberdayaan Wirausaha UMKM dan Koperasi

Pemerintah Gandeng Kadin untuk Dorong Pemberdayaan Wirausaha UMKM dan Koperasi
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Senin (3/10/2022) (AKURAT.CO/Andoy)

AKURAT.CO Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia terkait pemberdayaan wirausaha UMKM dan koperasi yang merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas hasil inisiasi KADIN Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Senin (3/10/2022) mengatakan upaya untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas memang membutuhkan kemitraan dengan usaha besar.

Namun, dia meminta kemitraan yang dimaksudkan bukan hanya bantuan saja, tapi juga membuat produk UMKM masuk ke dalam rantai pasok usaha besar. MenKopUKM pun menawarkan kemitraan ini bukan program seperti bapak asuh atau CSR. 

baca juga:

"Kami ingin bermitra ini dalam konsep rantai pasok. UMKM menjadi bagian sistem produksi usaha besar. Di Indonesia baru 4,1 persen UMKM kita masuk ke global value chain. UMKM di Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok sudah menjadi bagian dari industrialisasi. UMKM yang memasok komponen industri. Kalau di kita belum seperti itu," ucap MenKopUKM Teten Masduki.

Lebih lanjut, untuk mendorong UMKM naik kelas, Menteri Teten menambahkan para pelaku UMKM juga membutuhkan inkubator untuk pendampingan secara kontinu.

Dengan inkubasi bisnis, pelaku usaha besar dikatakan dapat mengembangkan rencana bisnis bagi para pelaku UMKM.

"Dengan masuknya UMKM dalam rantai pasok industri besar atau usaha besar, jadi ada transfer pengetahuan dan teknologi. Produk UMKM bisa masuk yang berbasis inovasi dan teknologi. Kalau enggak, nanti UMKM kita hanya akan menjadi ekonomi subsisten yang hanya memenuhi kebutuhan sendiri dan sulit naik kelas," kata Teten.

Menurutnya, saat ini Pemerintah memiliki ekosistem yang lengkap untuk mendorong UMKM naik kelas, seperti akses pembiayaan yang mendorong kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen di 2024. 

Untuk akses pasar, pemerintah memberlakukan kebijakan alokasi 40 persen dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga BUMN untuk membeli produk UMKM. Perizinan juga dipermudah melalui OSS.