News

Gak Puas Luhut Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, HNW Maunya Jokowi Langsung!

Menurutnya, saat ini Covid-19 belum bisa terkendali terlebih ada virus varian baru


Gak Puas Luhut Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, HNW Maunya Jokowi Langsung!
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali.

Hal ini membuat Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut berkomentar. Ia merasa tak puas dengan penunjukan itu dan ingin Jokowi sendiri yang turun tangan.

"Lebih baik kalau Presiden @jokowi sendiri yang langsung ambil tanggung jawab; turun ke gelanggang, Pimpin langsung dan pegang komando perjuangan atasi covid-19 dan dampak-dampaknya," kata dia sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @hnurwahid pada Rabu (30/6/2021).

Menurutnya, saat ini Covid-19 belum bisa terkendali, terlebih ada virus varian baru.

"Covid-19 dengan varian baru, Delta, makin banyak memakan korban. Sudah banyak penunjukkan dan pendelegasian," kata dia.

Sebagaimana diberitakan, kepastikan penunjukkan Luhut Pandjaitan sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali disampaikan oleh juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.

"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," ujar Jodi.

Kata dia, pemerintah saat ini tengah memformulasikan kebijakan PPKM darurat atau pengetatan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 dan pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah dalam waktu dekat.

Adapun supermarket, mal, dan sektor esensial lainnya dipastikan tetap beroperasi selama PPKM darurat berlaku. Hanya, jam operasional pusat perbelanjaan dan sektor-sektor tertentu akan dipersingkat dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sebelumnya, mencuat kabar Jokowi akan mengumumkan PPKM darurat. Kabar PPKM darurat mencuat di Kementerian Kesehatan. Nantinya skenario pembatasan darurat ini mirip Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satunya, masih mengizinkan perjalanan luar daerah.

"Namun dengan syarat sudah divaksin dan PCR," kata sumber di Kemenkes.

Kebijakan PPKM darurat diambil melihat tren penambahan kasus Covid-19 yang terus melonjak. Bahkan angka kasus Covid-19 harian tembus di angka 21 ribu.

Selain itu, klaster-klaster daerah baru juga bermunculan, diantaranya di Bangkalan, Madura, Kudus Jawa Tengah.

Kebijakan PPKM darurat mendapat dukungan dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Parlemen akan memberi dukungan rencana Jokowi tersebut.[]