News

Gagasan Restorative Justice Diapresiasi, Burhanuddin Tetap Galak terhadap Koruptor

Selain itu, di tangan Burhanuddin, ratusan buronan ditangkap melalui program Tim Tangkap Buronan


Gagasan Restorative Justice Diapresiasi, Burhanuddin Tetap Galak terhadap Koruptor
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Komisi III DPR bersama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rapat kerja membahas kelanjutan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain pembahasan soal gagal bayar produk JS Saving Plan senilai Rp12,4 triliun, persoalan hukum Jiwasraya juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kinerja Kejaksaan Agung di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin terus mendapat apresiasi sejumlah pihak. Tak hanya gagasan soal restorative justice, tapi juga galaknya pada koruptor.

Terbaru penetapan tersangka mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Alex yang sulit tersentuh sejak kasus Bansos Sumsel, tapi kini dia telah mendekam di Rutan Kejagung.

Rektor IAIN Pontianak Dr Syarif berharap, penegakan hukum di Indonesia harus didasari atas ‘keadilan berhati nurani’ seperti digagas Jaksa Agung. Khususnya penegakan hukum penanganan kasus-kasus besar korupsi.

"Bahwa itu (korupsi) dapat dimaknai tindakan di luar nurani ‘merampok’ uang Negara yang bersumber dari pajak yang dibayar rakyat," kata Syarif kepada media, Kamis (23/9/2021).

Sejumlah kasus besar yang ditangani Kejaksaan Agung di bawah ST Burhanuddin dapat diacungi jempol. Mulai dari kasus penyelewengan Danareksa Sekuritas dengan kerugian negara Rp105 miliar, korupsi Importasi Tekstil kerugian negara Rp1,6 triliun, Korupsi Dana Jiwasraya dengan kerugian negara Rp16 triliun, Kasus Asabri Rp22,7 triliun. Terbaru kasus korupso PDPDE Sumsel yang rugikan negara Rp400-an miliar.

Selain itu, di tangan Burhanuddin, ratusan buronan ditangkap melalui program Tim Tangkap Buronan. Di antaranya penangkapan Djoko Tjandra, buronan kasus Cesie Bank Bali dan buronaj Adelin Lis.

"Restorative justice adalah keberpihakan negara pada wong cilik, tapi di sisi yang lain kejagung galak dengan koruptor. Karena itu gagasan harus didukung," kata Syarif.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp1 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut turut melibatkan sejumlah nama tenar dan perusahaan plat merah.

ICW dalam laporannya memberi nilai C atau cukup kepada Kejaksaan terkait penanganan kasus korupsi. Nilai tersebut lebih baik dari Polri yang mendapat nilai E dan KPK yang mendapat D.

Dalam catatan ICW, Kejaksaan berhasil menangani 151 kasus atau 53 persen dari target. Nilai kerugian negara dari kasus yang ditangani Kejaksaan mencapai Rp26 triliun.

Sebelumnya, gagasan yang dilontarkan Jaksa Agung ST Burhanudin tentang “Keadilan Berhati Nurani” juga dinilai gagasan yang visioner dalam pegakan hukum di Indonesia. Dan gagasan ini dan bisa dijadikan landasan para jaksa dalam menangani persoalan hukum di Indonesia.

Syarif menilai gagasan jaksa agung tersebut bakal mengubah paradigma penegakan hukum dari keadilan retributif, yakni pembalasan menuju keadilan restoratif.

“Gagasan itu sangat bagus, visioner dan patut didukung serta diimplementasikan oleh  penegak hukum, terutama para Jaksa,” tutur Syarif.

Maka, untuk mewujudkan penegakan hukum berkeadilan diperlukan hati nurani. Karena keadilan itu baru dapat diwujudkan, hanya melalui hati nurani yang bersih.

Sebaliknya, bila hati nurani dikesampingkan, maka yang terjadi adalah penegakan hukum tidak berkeadilan. Contoh kasus, peristiwa Nenek Minah bisa terjadi di hari-hari mendatang bila penegak hukum tak kembali pada hati nurani.

Kasus Nenek Minah (55) di Banyumas, Jawa Tengah, termasuk gadis ringan. Gegara memetik 3 buah kakao di perkebunan swasta PT Rumpun Sari Antan (RSA), dia dihukum 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Ironinya, lahan garapan Minah yang biasa ditanami kedelai itu dikelola PT RSA untuk menanam kakao.

"Kasus-kasus yang relatif ringan tak perlu diselesaikan di meja hijau. Selama masih dimungkinkan untuk restorative justice, maka langkah tersebut sebaiknya diambil,”harapnya.

Kejaksaan selaku Dominus Litis (pengendali perkara  pidana) dengan berlandaskan “keadilan berhati nurani” bisa menciptakan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat. Sebab realitas saat ini banyak masyarakat yang masih belum bisa mendapat akses hukum.

“Saat tak semua kasus kecil diselesaikan dengan hukum, maka masyarakat kecil yang paling banyak menerima kemanfaatan hukum,” kata dia.

Gagasan Jaksa Agung juga dapat mengatasi penjara yang over kapasitas. Sehingga, penjara hanya untuk tindak pidana yang perlu diselesaikan di luar restorative justice.

“Oleh sebab itu, sudah saatnya penegakan hukum kita bertransformasi sebagaimana buah pikiran Jaksa Agung. Dengan demikian, keadilan masyarakat yang selama ini dicita-citakan dapat terwujud,”  pungkasnya. []