News

Fraksi PKS Dukung KLHK dan Polri Berangus Tambang Emas Ilegal di Sulut

Amin AK mendukung tindakan tegas tim gabungan pusat menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI).


Fraksi PKS Dukung KLHK dan Polri Berangus Tambang Emas Ilegal di Sulut
Anggota DPR Fraksi PKS Amin Ak (Dokumentasi PKS)

AKURAT.CO, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK mendukung tindakan tegas tim gabungan pusat menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di lokasi PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Tim gabungan pusat terdiri dari Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

"Saya mendukung langkah itu. Aturan harus ditegakkan kepada semua pihak, dengan adil tanpa pandang bulu," ujar Amin dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, 21 September 2021.

Dia juga meminta agar KLHK maupun Polri terus melakukan pengawasan di lapangan sesudah sidak dan penghentian aktivitas penambangan emas tanpa izin. Sebab dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan tambang atau kebun, para pelaku usaha harus mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin tersebut adalah perbuatan ilegal dan dapat ditindak sesuai dengan ketentuan perundangan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Saat ini terdapat sekitar 17 juta hektare kebun dan tambang ilegal pada kawasan hutan.

"Keberadaan tambang dan kebun ilegal merugikan negara secara ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Negara telah bertindak tepat dalam mengatasi PETI," tegasnya. 

Amin mengatakan pihak-pihak yang berkepentingan agar mengurus kembali IPPKH. Sehingga konsekuensi ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat di pertanggung jawabkan.

"KLHK dengan Gakkum-nya harus terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk dapat mengamankan kawasan hutan agar tidak dirusak, yang akan berdampak buruk bagi rusaknya lingkungan dan meningkatkan gas rumah kaca," pungkas Amin.

Sebelumnya, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman membenarkan adanya sidak yang dilakukan Tim Gabungan Pusat tersebut pada 11 September 2021 lalu. Ia mengungkapkan bahwa setelah ada pengaduan dan protes dari warga yang mengatakan masih ada aktivitas penambangan pada area itu, ia kemudian meminta Dirjen Gakkum KLHK untuk  melakukan sidak di lapangan memastikan kebenarannya.