News

Fraksi Partai Golkar Belum Tentukan Sikapnya soal Rencana Pembentukan PPHN

Fraksi Partai Golkar Belum Tentukan Sikapnya soal Rencana Pembentukan PPHN
Fraksi Partai Golkar MPR RI melakukan Focus Group Discussion untuk mengkaji rencana pembentukan PPHN di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/9/2022) (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO, Partai Golkar menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menimbang rencana pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). 

Hasilnya, sampai saat ini Fraksi Partai berlogo Beringin itu belum memberikan sikap dan pandangannya terhadap rencana pembentukan PPHN. 

Penasihat Fraksi Partai Golkar MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, saat ini seluruh Fraksi di MPR RI masih saling menyampaikan pandangan, dan nantinya akan dibahas di sidang paripurna MPR RI.

baca juga:

"Tapi kalau kita sendiri belum memutuskan apa yang menjadi sikap Fraksi Partai Golkar dan itu akan disampaikan ketika akan menyampaikan pandangan Fraksi di sidang paripurna," kata Bamsoet dalam konferensi persnya. 

Bamsoet mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar bakal melakukan diskusi-diskusi terlebih dahulu untuk dapat merumuskan suatu keputusan apakah akan meneruskan rencana pembentukan PPHN atau bahkan menolak rencana tersebut.  

Nantinya, apabila memang seluruh Fraksi menyepakati untuk melanjutkan rencana pembentukan PPHN itu, maka MPR RI akan membentuk panitia ad hoc perumusan hukum PPHN.

"Apakah menerima meneruskan PPHN dilanjutkan kembali atau tidak, kalau dilanjutkan akan dibentuk panitia adhoc untuk merumuskan hukum sekaligus isi PPHN itu sendiri," ucap Wakil Ketua Umum DPR itu. 

Di kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena menuturkan, agenda FGD lanjutan akan kembali digelar untuk mematangkan rencana tersebut.

"Fraksi Partai Golkar akan menggelar seminar lagi minggu depan tujuannya sama untuk lebih mendalami PPHN yang sedang kita bicarakan," tutur Idris. 

Senada dengan Bamsoet, Idris mengungkapkan, saat ini setiap fraksi di MPR RI masih memberikan pandangannya sebelum nantinya akan diputuskan di sidang paripurna.  

"Kami dengarkan semua masukan nanti kita kompilasi jadi kebijakan Partai Golkar," tukas dia. 

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet memastikan, hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah disepakati bersama.

"Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN kepada MPR," ucap Bamsoet dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menurutnya, adanya PPHN justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045. []