Ekonomi

Fraksi Golkar Tolak Revisi UU Bank Indonesia


Fraksi Golkar Tolak Revisi UU Bank Indonesia
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat memberikan keterangan mengenai pembentukan Panitia Kerja (Panja) di ruang komisi, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Komisi XI akan membentuk Panja untuk pembahasan permasalahan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Fraksi Partai Golkar di DPR tidak menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, termasuk wacana pembentukan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

“Soal revisi UU BI, kami Fraksi Golkar tidak mengirim anggota di Baleg (Badan Legislatif) untuk membahas itu,” kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dilansir dari Antara, Minggu (20/9/2020).

Dito mengatakan Fraksi Golkar sudah menyuarakan agar parlemen saat ini tidak membahas Revisi UU BI.

"Kalau soal Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, kita pasti tidak setuju, saya sudah memastikan," ujarnya.

Di Komisi XI DPR, yang merupakan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, menurut Dito, Revisi UU BI belum pernah dibahas baik secara formal maupun informal.

"Bahwa akan ada Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, kita tidak pernah membahas satu kali pun, belum pernah sama sekali dalam Komisi XI secara resmi maupun tidak resmi," ujar dia.

Dito menekankan naskah sementara revisi UU BI baru usulan dari Baleg DPR.

“Kami Komisi XI DPR adalah mitra kerja dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Keuangan. Kita saat ini berkali-kali rapatnya dengan mereka mengenai penanganan COVID-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan penyerapan anggaran,” ujar dia.

Pada akhir pekan ini, beredar naskah sementara Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Naskah tersebut masih berupa usulan awal, dan memiliki nomor maupun tahun terbit.

Di pasal 7 ayat 3 naskah amandemen UU tersebut, disebutkan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Kemudian Pasal 9 dihapus, dan digantikan Pasal 9A, 9B dan 9C,

Pasal 9A berbunyi “Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu Pemerintah dan Bank Indonesia dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7”.