News

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

"Jika memang ada kendala dalam penegakan hukumnya, tentu Panja Penegakan Hukum bisa langsung melakukan Pengawasan"


Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto. (AKURAT.CO/Dedi Ermansyah)

AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menilai jika kasus dugaan adanya skandal dalam proses impor emas memang perlu didalami lebih lanjut untuk memastikan adanya kendala dalam penegakkan hukumnya.

"Jika memang ada kendala dalam penegakan hukumnya, tentu Panja Penegakan Hukum bisa langsung melakukan Pengawasan," ujar Didik saat dihubungi AKURAT.CO, Rabu (16/6/2021).

Didik menjelaskan, dalam menjalankan fungsi pengawasan di DPR, Komisi III melalui Panja Penegakan Hukum akan terus melakukan pengawasan secara utuh untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, transparan, profesional dan akuntable terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

"Panja Penegakan Hukum bisa melakukan pengawasan dan mendorong agar penegak hukum dan penegakan hukumnya tidak mengalami kendala," tegas Politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, skandal impor emas di Bandara Soetta itu diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Kejaksaan Agung diminta mengusut dugaan penggelapan emas oleh petinggi Cukai di Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

"Ini ada masalah penggelapan, ini ada maling terang-terangan. Saya ingin sampaikan coba diperiksa kepala kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Ini terkait impor emas senilai Rp47,1 triliun," kata Arteria dalam rapat bersama Jaksa Agung Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021). 

Arteria mengatakan bahwa kasus tersebut telah dilakukan penyelidikan jajaran Inspektorat Bea Cukai. Bahkan telah dinyatakan jika ada kasus penggelapan. Namun hingga saat ini tak ada tindaklanjut. 

"Apa yang dilakukan? Ada indikasi perbuatan manipulasi, pemalsuan, menginformasikan yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor. Potensi kerugian negaranya Rp2,9 triliun. Ini bukan uang kecil di saat kita lagi susah, Pak," katanya. []