image
Login / Sign Up

Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Maidian Reviani

Target SDGs

Image

Petugas saat melakukan pengecekan jam yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020). Pengecekan jam yang berada di jalan ini untuk memeriksa kondisi listrik karena akan dilakukan pemasangan jaringan listrik menggunakan panel solar cell atau panel surya. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, * Di Indonesia, Perempuan dua kali lebih banyak melakukan kerja perawatan dibandingkan laki-laki
* Untuk mencapai tujuan SDGs, syaratnya yang harus terpenuhi adalah adanya kerja layak bagi perempuan, kesetaraan gender, hingga pemberdayaan ekonomi.
* Perlu pembentukan tim penyusunan ARG di setiap kantor dinas untuk memastikan perencanaan berbasis gender.

***

Salah satu permasalahan tingginya ketimpangan gender dalam bidang ekonomi adalah pekerjaan perawatan (care work).

baca juga:

Pekerjaan perawatan menurut ILO (2018) terdiri dari dua kegiatan yang tumpang tindih, yakni aktivitas perawatan yang personal dan relasional, seperti merawat anak-anak, lansia, merawat yang sakit, merawat penyandang disabilitas, serta kegiatan keperawatan yang tidak langsung, seperti memasak atau membersihkan rumah, mencuci, mengambil air dan sebagainya.

Menurut data ILO pada tahun 2018, sebanyak 76 persen atau tiga kali lipat perempuan melakukan unpaid care work dibandingkan laki-laki. Tidak jauh berbeda, di Indonesia, perempuan dua kali lebih banyak melakukan kerja perawatan dibandingkan laki-laki (BPS, 2019).

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Herawati, mengatakan kondisi itu memiliki korelasi dengan tujuan pencapaian Sustainable Development Goals. Tujuan nomor satu, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Nomor lima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dan nomor delapan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Sebab, untuk mencapai tujuan SDGs, syaratnya yang harus terpenuhi adalah adanya kerja layak bagi perempuan, kesetaraan gender, hingga pemberdayaan ekonomi.

Pada 2019, Perkumpulan Prakarsa melakukan riset untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Ada dua instrumen yang digunakan dalam penyusunan PPRG. Pertama, Gender Analisis Pathway. Kedua, Gender Budget Statement.

GAP merupakan instrumen sistematis yang digunakan dalam mengkaji dan mengurai perbedaan posisi, peran, kondisi, dan pengalaman antara perempuan dan laki-laki. GAP selanjutnya digunakan untuk memberikan solusi dan rekomendasi atas masalah yang ditemui.

“Salah satu komponen penting dalam perumusan GAP adalah adanya data yang terpilah, terbaru dan sifatnya kontinyu,” ujar Herawati.

Sedangkan GBS merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun oleh pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

GBS adalah dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang disusun berdarasarkan GAP yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Jadi ini merupakan salah satu bagian pertanyaan kami ketika melakukan riset, apakah aparat pemerintahan itu mengetahui tentang ini, sebagaimana pemahaman mereka tentang PPRG dan GAP dan GBS,” tutur Herawati.

Regulasi PPRG sudah ada sejak 2000. Pada 2002, terbit Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender.

Selain itu, juga menugaskan kementerian pemberdayaan perempuan untuk memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Kemudian ada peraturan Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan penyusunan dan prioritas pembangunan daerah memuat alokasi belanja yang responsif gender.

Ketentuan lainnya yaitu surat edaran bersama empat menteri tahun 2013 tentang Strategi Nasional PPRG. Surat edaran ini mengatur sistem koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait sampai ke tingkat kabupaten.

“Jadi mungkin yang bisa jadi perhatian itu bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu harus memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah,” tutur dia.

Dalam penelitian, Perkumpulan Prakarsa mewawancarai 97 responden yang terdiri dari 60 perempuan dan 37 laki-laki. “Dengan rincian, 28 pemerintah daerah, 16 perwakilan CSO dan 53 masyarakat,” kata dia.

Sedangkan data sekunder yang digunakan dokumen APBD 2018, dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan data dari Badan Pusat Statistik.

Penelitian menemukan pemahaman pemerintah kabupaten tentang PPRG ternyata masih minim. Hal itu terjadi karena kurangnya program penguatan kapasitas, selain itu terjadi mutasi atau pergantian penanggungjawab PPRG.

“Jadi, penyusunan GAP dan GBS ini teknikal sekali sebenarnya dan itu memang butuh pendampingan yang berkelanjutan. Tidak hanya sosialisasi lagi, tapi emang harus didampingi, apalagi kapasitas setiap aparat pemerintah itu berbeda-beda di setiap provinsi,” kata Herawati.

Penelitian juga mengidentifikasi masalah pemberdayaan perempuan ternyata tidak masuk dalam skala prioritas, sehingga dana untuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sangat minim.

“Padahal, dia (P3A) adalah orang yang seharusnya memberikan bantuan teknis untuk dinas-dinas yang lain, tapi itu tidak terjadi,” kata Herawati.

Kemudian, ada missing link terkait tugas dan tanggung jawab implementasi PPRG antara kementerian terkait, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

“Dan tidak tersedianya data pilah yang terbaru dan sifatnya kontinyu,” kata Herawati.

Temuan lainnya dalam penelitian itu, civil society organization ternyata memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam ruang publik.

“Jadi, walaupun selama ini CSO pekerjaannya sembunyi dan tidak rekognisi, tapi mereka ada di sana dan sebenarnya mereka yang membantu perempuan-perempuan di sana untuk bisa lebih, termasuk unpaid care work, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan suami dengan keluarga,” kata dia.

Berkat kontribusi CSO ditemukan pergeseran yang positif dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di lingkup keluarga dan masyarakat.

“Jadi jika dulu ada beberapa orang saya temui sangat susah untuk keluar rumah untuk mengikuti pelatihan atau mengikuti pelatihan dengan CSO. Sekarang malah mereka sudah merasakan manfaatnya. Misal, ketika istri mereka pergi, mereka (suami) mengurus anaknya dan bahkan ada yang sampai memasak untuk istrinya. Jadi ada pergeseran, dan itu karena apa? Karena ada CSO di sana yang mendampingi terus menerus,” katanya.

Selain itu, perempuan juga menjadi aktif berpartisipasi di ranah publik setelah mengikuti sekolah perempuan dan pelatihan yang dilakukan oleh beberapa CSO.

“Perempuan itu sudah ada mulai ada di forum-forum, seperti musrenbang, kemudian ada yang sudah jadi kepala desa. Dan sebenarnya ini kerja yang tidak singkat untuk mendapatkan ini, butuh waktu bertahun-tahun,” katanya.

Di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ditemukan paralegal. Paralegal adalah orang-orang yang membantu kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anggotanya ketua adat, tokoh masyarakat, perempuan, dan istri kepala desa.

“Saya kira apa ya, CSO itu menjadi garda depan dalam penguatan kapsitas perempuan. Karena ketika CSO kuat, maka itu akan merembet sampai ke perempuan, pemerintah dan pelaku politik praktis,” kata Herawati.

Dengan adanya peran perempuan dalam pembangunan membuat eksistensi kelompok-kelompok perempuan di beberapa wilayah jadi ikut berpartisipasi.

“Jadi bisa juga untuk belajar apa itu gender, apa hak saya, kewajiban saya apa, laki-laki di rumah haknya apa, kewajiban apa, itu semua dibedah, sehingga mereka udah bisa masuk ke forum-forum,” kata Herawati.

Musrenbang perempuan di forum juga dapat mengakomodir usulan-usulan yang tidak hadir dalam musrenbang regular, seperti isu-isu terkait kebutuhan perempuan yang seringkali tidak mendapatkan prioritas, seperti penyediaan air bersih, penguatan kapasitas, dan fasilitas kelompok usaha.

“Yang dibutukan di daerah itu hanya hal-hal kecil yang bisa meringakan beban mereka. Saya mengutip kata-kata salah satu ibu-ibu mengatakan bahwa ‘Kalau laki-laki hanya memikirkan kebutuhan air di sawah, kami perempuan juga butuh air bersih di rumah kam, karena kami yang selama ini membutuhkan air bersih untuk mencuci, memasak, dan memandikan anak,’” katanya.

Atas berbagai temuan selama penelitian berlangsung, Perkumpulan Prakarsa memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, diperlukannya upaya yang lebih serius dalam pengarusutamaan PPRG melalui program penguatan kapasitas pemerintah yang lebih masif, seperti pelatihan dan pendampingan langsung. Sehingga pengetahuan mengenai Anggaran Responsif Gender dapat terinternalisasi secara merata di kalangan aparat pemerintah.

“Jadi, penguatan kapasitas pemerintah bukan hanya sekedar UU. Tapi harus ada pendampingan teknis yang terus menerus, karena ini sangat penting,” kata Herawati.

Kedua, perlu pembentukan tim penyusunan ARG di setiap kantor dinas untuk memastikan perencanaan berbasis gender.

Ketiga, mendorong pemerintah desa untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, dengan cara mengadakan musrenbang perempuan di masing-masing desa.

“Keempat, pemerintah daerah perlu mereplikasi praktik baik musrenbang perempuan yang ada di Lombok Timur dengan cara berkolaborasi dengan CSO dan memberikan dukungan pembiayaan,” ujar dia.

Kelima, perlu grand design dan pengumpulan data terpilah yang sifatnya elastis, untuk bisa mendeteksi perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta status sosial ekonomi dalam masyarakat.

“Dan keenam, pemerintah daerah harus meningkatkan porsi anggaran untuk DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagai dinas yang bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak, serta memfasilitasi kesetaraan gender, termasuk dalam hal implementasi anggaran yang responsif gender di tingkat kabupaten,” kata Herawati. []

Baca juga:

Tulisan 1: Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

Tulisan 3: Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Tulisan 4: Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Target SDGs

Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Image

News

Target SDGs

Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Image

News

Target SDGs

Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Gaya Hidup

Jus Jeruk untuk Sembelit, Yay or Nay?

Jeruk adalah salah satu buah paling populer di dunia dan sebagai gudang nutrisi yang dapat bermanfaat bagi kesehatanmu

Image
Gaya Hidup

Ketua Lembaga Eijkman: Idealnya Vaksin Covid-19 Disuntik Sekali Seumur Hidup

Vaksin yang sedang dikembangkan oleh lembaga Eijkman idealnya dari sudut imunitas bisa disuntik sekali seumur hidup

Image
Gaya Hidup

Dijuluki Sexercise, Ternyata Segini Jumlah Kalori yang Dibakar Ketika Berhubungan Seks

Berhubungan seks memiliki banyak manfaat salah satunya untuk kebugaran tubuh.

Image
Gaya Hidup

Ternyata Kamu Bisa Kendalikan Kebahagiaan Lebih dari yang Dipikirkan Lho

Orang-orang menjadi semakin sadar bahwa pencapaian materialistik sebenarnya bukanlah tujuan akhir.

Image
Gaya Hidup

Ups, Ini Kesalahan Umum dalam Perawatan Wajah di Rumah

Kamu mungkin membuat beberapa kesalahan yang tidak disengaja.

Image
Gaya Hidup

Setelah 40 Tahun, Taman Kastil Windsor Dibuka untuk Umum

Terdapat 3500 semak mawar yang ditanam di sekitar air mancur di tengah-tengah taman.

Image
Gaya Hidup

Budidaya Padi di Lahan Contoh Jajar Legowo Sukses Lewati Fase Panen Perdana

Sistem tanam jajar legowo tengah menjadi andalan petani untuk tingkatkan produksi.

Image
Gaya Hidup

Kenali Virus Tick-Borne yang Mulai Meresahkan di Cina

Virus yang dapat ditularkan melalui gigitan kutu ini telah diidentifikasi sebagai Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS).

Image
Gaya Hidup

Hati-hati, Beban Kerja dan Aktivitas Fisik Berat Picu Serangan Jantung

Selain itu, olahraga jenis kompetitif seperti tenis, juga dapat menjadi faktor penyebab serangan jantung.

Image
Gaya Hidup

Jangan Ragu, Ladies! Ini Tatanan Poni yang Bisa Kamu Coba

Banyak wanita tergoda untuk memiliki poni selama bertahun-tahun, namun ragu untuk melakukannya.

terpopuler

  1. Viral karena Konten Porno Connel Twins, Apa Itu Aplikasi Onlyfans?

  2. 16 Jam Diperiksa Bareskrim, Anita Kolopaking Akhirnya Dijebloskan Penjara

  3. Mahasiswa Minta Polisi Usut Oknum Dokter yang Gunakan Gelar Palsu di RS Graha Kedoya

  4. Santunan Pemerintah ke Karyawan Swasta, Komisi IX: Pertanyaannya, Untuk Karyawan Sektor Apa Saja?

  5. 3 Zodiak Karier Topcer di Bulan Agustus, Ada Zodiakmu?

  6. Makin Romantis, 6 Potret Kedekatan Nella Kharisma dan Dory Harsa

  7. Ngarep Bantuan Rp600 Ribu dari Pemerintah, Cek Dulu Caranya!

  8. Enggan Jadi Relawan Vaksin COVID-19, Erick Thohir: Rakyat Dulu, Menteri Disuntiknya Belakangan!

  9. Ditangkap hingga Akui Perbuatannya, 5 Fakta Penting Kasus Gilang 'Bungkus'

  10. Banyak Disepelekan Manusia, Ini Tiga Perkara yang Jadi Penyebab Azab Kubur

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Menimbang Qiraa’ah Mubadalah untuk Kesetaraan Gender

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Image
UJANG KOMARUDIN

Demokrasi dalam Genggaman Oligarki

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid