image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Atasi Ketimpangan, Pemerintah Harus Serius Susun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Maidian Reviani

Target SDGs

Image

Petugas saat melakukan pengecekan jam yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020). Pengecekan jam yang berada di jalan ini untuk memeriksa kondisi listrik karena akan dilakukan pemasangan jaringan listrik menggunakan panel solar cell atau panel surya. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, * Di Indonesia, Perempuan dua kali lebih banyak melakukan kerja perawatan dibandingkan laki-laki
* Untuk mencapai tujuan SDGs, syaratnya yang harus terpenuhi adalah adanya kerja layak bagi perempuan, kesetaraan gender, hingga pemberdayaan ekonomi.
* Perlu pembentukan tim penyusunan ARG di setiap kantor dinas untuk memastikan perencanaan berbasis gender.

***

Salah satu permasalahan tingginya ketimpangan gender dalam bidang ekonomi adalah pekerjaan perawatan (care work).

baca juga:

Pekerjaan perawatan menurut ILO (2018) terdiri dari dua kegiatan yang tumpang tindih, yakni aktivitas perawatan yang personal dan relasional, seperti merawat anak-anak, lansia, merawat yang sakit, merawat penyandang disabilitas, serta kegiatan keperawatan yang tidak langsung, seperti memasak atau membersihkan rumah, mencuci, mengambil air dan sebagainya.

Menurut data ILO pada tahun 2018, sebanyak 76 persen atau tiga kali lipat perempuan melakukan unpaid care work dibandingkan laki-laki. Tidak jauh berbeda, di Indonesia, perempuan dua kali lebih banyak melakukan kerja perawatan dibandingkan laki-laki (BPS, 2019).

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Herawati, mengatakan kondisi itu memiliki korelasi dengan tujuan pencapaian Sustainable Development Goals. Tujuan nomor satu, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Nomor lima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dan nomor delapan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Sebab, untuk mencapai tujuan SDGs, syaratnya yang harus terpenuhi adalah adanya kerja layak bagi perempuan, kesetaraan gender, hingga pemberdayaan ekonomi.

Pada 2019, Perkumpulan Prakarsa melakukan riset untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Ada dua instrumen yang digunakan dalam penyusunan PPRG. Pertama, Gender Analisis Pathway. Kedua, Gender Budget Statement.

GAP merupakan instrumen sistematis yang digunakan dalam mengkaji dan mengurai perbedaan posisi, peran, kondisi, dan pengalaman antara perempuan dan laki-laki. GAP selanjutnya digunakan untuk memberikan solusi dan rekomendasi atas masalah yang ditemui.

“Salah satu komponen penting dalam perumusan GAP adalah adanya data yang terpilah, terbaru dan sifatnya kontinyu,” ujar Herawati.

Sedangkan GBS merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun oleh pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

GBS adalah dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang disusun berdarasarkan GAP yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Jadi ini merupakan salah satu bagian pertanyaan kami ketika melakukan riset, apakah aparat pemerintahan itu mengetahui tentang ini, sebagaimana pemahaman mereka tentang PPRG dan GAP dan GBS,” tutur Herawati.

Regulasi PPRG sudah ada sejak 2000. Pada 2002, terbit Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender.

Selain itu, juga menugaskan kementerian pemberdayaan perempuan untuk memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Kemudian ada peraturan Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan penyusunan dan prioritas pembangunan daerah memuat alokasi belanja yang responsif gender.

Ketentuan lainnya yaitu surat edaran bersama empat menteri tahun 2013 tentang Strategi Nasional PPRG. Surat edaran ini mengatur sistem koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait sampai ke tingkat kabupaten.

“Jadi mungkin yang bisa jadi perhatian itu bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu harus memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah,” tutur dia.

Dalam penelitian, Perkumpulan Prakarsa mewawancarai 97 responden yang terdiri dari 60 perempuan dan 37 laki-laki. “Dengan rincian, 28 pemerintah daerah, 16 perwakilan CSO dan 53 masyarakat,” kata dia.

Sedangkan data sekunder yang digunakan dokumen APBD 2018, dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan data dari Badan Pusat Statistik.

Penelitian menemukan pemahaman pemerintah kabupaten tentang PPRG ternyata masih minim. Hal itu terjadi karena kurangnya program penguatan kapasitas, selain itu terjadi mutasi atau pergantian penanggungjawab PPRG.

“Jadi, penyusunan GAP dan GBS ini teknikal sekali sebenarnya dan itu memang butuh pendampingan yang berkelanjutan. Tidak hanya sosialisasi lagi, tapi emang harus didampingi, apalagi kapasitas setiap aparat pemerintah itu berbeda-beda di setiap provinsi,” kata Herawati.

Penelitian juga mengidentifikasi masalah pemberdayaan perempuan ternyata tidak masuk dalam skala prioritas, sehingga dana untuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sangat minim.

“Padahal, dia (P3A) adalah orang yang seharusnya memberikan bantuan teknis untuk dinas-dinas yang lain, tapi itu tidak terjadi,” kata Herawati.

Kemudian, ada missing link terkait tugas dan tanggung jawab implementasi PPRG antara kementerian terkait, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

“Dan tidak tersedianya data pilah yang terbaru dan sifatnya kontinyu,” kata Herawati.

Temuan lainnya dalam penelitian itu, civil society organization ternyata memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam ruang publik.

“Jadi, walaupun selama ini CSO pekerjaannya sembunyi dan tidak rekognisi, tapi mereka ada di sana dan sebenarnya mereka yang membantu perempuan-perempuan di sana untuk bisa lebih, termasuk unpaid care work, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan suami dengan keluarga,” kata dia.

Berkat kontribusi CSO ditemukan pergeseran yang positif dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di lingkup keluarga dan masyarakat.

“Jadi jika dulu ada beberapa orang saya temui sangat susah untuk keluar rumah untuk mengikuti pelatihan atau mengikuti pelatihan dengan CSO. Sekarang malah mereka sudah merasakan manfaatnya. Misal, ketika istri mereka pergi, mereka (suami) mengurus anaknya dan bahkan ada yang sampai memasak untuk istrinya. Jadi ada pergeseran, dan itu karena apa? Karena ada CSO di sana yang mendampingi terus menerus,” katanya.

Selain itu, perempuan juga menjadi aktif berpartisipasi di ranah publik setelah mengikuti sekolah perempuan dan pelatihan yang dilakukan oleh beberapa CSO.

“Perempuan itu sudah ada mulai ada di forum-forum, seperti musrenbang, kemudian ada yang sudah jadi kepala desa. Dan sebenarnya ini kerja yang tidak singkat untuk mendapatkan ini, butuh waktu bertahun-tahun,” katanya.

Di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ditemukan paralegal. Paralegal adalah orang-orang yang membantu kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anggotanya ketua adat, tokoh masyarakat, perempuan, dan istri kepala desa.

“Saya kira apa ya, CSO itu menjadi garda depan dalam penguatan kapsitas perempuan. Karena ketika CSO kuat, maka itu akan merembet sampai ke perempuan, pemerintah dan pelaku politik praktis,” kata Herawati.

Dengan adanya peran perempuan dalam pembangunan membuat eksistensi kelompok-kelompok perempuan di beberapa wilayah jadi ikut berpartisipasi.

“Jadi bisa juga untuk belajar apa itu gender, apa hak saya, kewajiban saya apa, laki-laki di rumah haknya apa, kewajiban apa, itu semua dibedah, sehingga mereka udah bisa masuk ke forum-forum,” kata Herawati.

Musrenbang perempuan di forum juga dapat mengakomodir usulan-usulan yang tidak hadir dalam musrenbang regular, seperti isu-isu terkait kebutuhan perempuan yang seringkali tidak mendapatkan prioritas, seperti penyediaan air bersih, penguatan kapasitas, dan fasilitas kelompok usaha.

“Yang dibutukan di daerah itu hanya hal-hal kecil yang bisa meringakan beban mereka. Saya mengutip kata-kata salah satu ibu-ibu mengatakan bahwa ‘Kalau laki-laki hanya memikirkan kebutuhan air di sawah, kami perempuan juga butuh air bersih di rumah kam, karena kami yang selama ini membutuhkan air bersih untuk mencuci, memasak, dan memandikan anak,’” katanya.

Atas berbagai temuan selama penelitian berlangsung, Perkumpulan Prakarsa memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, diperlukannya upaya yang lebih serius dalam pengarusutamaan PPRG melalui program penguatan kapasitas pemerintah yang lebih masif, seperti pelatihan dan pendampingan langsung. Sehingga pengetahuan mengenai Anggaran Responsif Gender dapat terinternalisasi secara merata di kalangan aparat pemerintah.

“Jadi, penguatan kapasitas pemerintah bukan hanya sekedar UU. Tapi harus ada pendampingan teknis yang terus menerus, karena ini sangat penting,” kata Herawati.

Kedua, perlu pembentukan tim penyusunan ARG di setiap kantor dinas untuk memastikan perencanaan berbasis gender.

Ketiga, mendorong pemerintah desa untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, dengan cara mengadakan musrenbang perempuan di masing-masing desa.

“Keempat, pemerintah daerah perlu mereplikasi praktik baik musrenbang perempuan yang ada di Lombok Timur dengan cara berkolaborasi dengan CSO dan memberikan dukungan pembiayaan,” ujar dia.

Kelima, perlu grand design dan pengumpulan data terpilah yang sifatnya elastis, untuk bisa mendeteksi perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta status sosial ekonomi dalam masyarakat.

“Dan keenam, pemerintah daerah harus meningkatkan porsi anggaran untuk DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagai dinas yang bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak, serta memfasilitasi kesetaraan gender, termasuk dalam hal implementasi anggaran yang responsif gender di tingkat kabupaten,” kata Herawati. []

Baca juga:

Tulisan 1: Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

Tulisan 3: Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Tulisan 4: Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Target SDGs

Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Pertumbuhan Modal

Image

News

Target SDGs

Dampak Kerja Perawatan Hanya Dibebankan Perempuan

Image

News

Target SDGs

Ketimpangan Ekonomi: Kekayaan 2.153 Orang Kaya Setara Harta Gabungan 4,6 Miliar Penduduk Miskin Seluruh Dunia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Arab Saudi Hentikan Sementara Visa Umrah Karena Corona, Kemenag: Jamaah Harus Sabar

Ubaidillah mengatakan, pihaknya juga meminta para pengelola biro perjalanan umrah untuk pro aktif mengelola informasi kepada para jemaahnya.

Image
News
Wabah Corona

Alami Bronkopneumonia, Ini Deretan Fakta Meninggalnya Pasien Suspect Corona di Semarang

Jenazah dibungkus plastik dan kremasi

Image
News

Pria Bersenjata Teror Ratusan Karyawan Perusahaan Bir di AS, 5 Orang Tewas

Setidaknya lima orang dinyatakan tewas setelah teror penembakan meyerang kompleks sebuah perusahaan pembuat bir di kota Milwaukee, Amerika S

Image
News

Dihantam Banjir Beruntun selama Dua Bulan, Pemprov DKI Janji Kembali Lakukan Pengerukan

Pemerintah Provinsi DKI berjanji kembali melakukan pengerukan sungai, kali dan saluran air pada pertengahan tahun ini.

Image
News

Korban Bentrokan Hindu-Muslim Capai 27 Jiwa, PM India Suruh Warga Tenang

27 orang dinyatakan tewas dan lebih dari 200 lainnya cedera selama bentrokan hebat antara gerombolan Hindutva dan pengunjuk rasa anti-CAA

Image
News

Kembali Periksa Petugas Bank, Kejagung Telusuri Transaksi Saham Perkara Jiwasraya

Jika terbukti terlibat harus diproses hukum.

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Di tengah kegiatan blusukannya, Gibran Rakabuming kerap meluangkan waktu untuk berburu kuliner

Image
News

Polri Benarkan Selenggarakan Tender di Medsos

Untuk mengamplifikasi kegiatan Polri, baik kegiatan operasional, humanis, maupun kegiatan lain supaya masyarakat tahu.

Image
News

Siang ini, DPR Bakal Sahkan Calon Anggota KPU Pengganti Wahyu Setiawan

Puan juga akan menyampaikan pidato penutup masa persidangan 2 tahun 2019 – 2020.

Image
News
Wabah Corona

Shanghai Cari Orang yang Membawa Pasien Virus Corona dari Iran

139 kasus baru di Iran

terpopuler

  1. Rumah Langganan Terendam Air, Deretan Artis Ungkapkan Kekecewaan Hadapi Banjir Jakarta

  2. Bantah Terima Rp7,5 M, Rano Karno: Seluruh Lalu Lintas Keuangan Diatur oleh Agus Uban

  3. Jakarta Dikepung Banjir, Tengku Zulkarnain: Baru di Era Anies, Gubernurnya Dibully Habis-habisan

  4. Chef Rendy Berikan Tips Bikin Nasi Goreng yang Lezat di Rumah

  5. Jokowi: Ini Sudah Menjalar ke Banyak Negara, Tiongkok, Korsel,  Jepang, Iran, Italia, Semua Keputusan Harus Hati-hati

  6. Anies Baswedan Turunkan Jabatan Kelik dari Kepala Dinas Jadi Anggota TGUPP

  7. Selidiki Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan Anies, Komrah Kerahkan Ahli Kumpulkan Sampel di Monas

  8. 5 Artis yang Pernah Boyong Pegawainya Berangkat Umrah

  9. Sepucuk Surat untuk Anies Baswedan dan Bank DKI dari Ahli Waris The Tjin Kok

  10. Begal Kembali Beraksi di Cempaka Putih, Kali ini Korbannya Pegawai Pemprov DKI

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020