image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Indeks Universal Health Coverage Indonesia, Dewan Jaminan Sosial Nasional: dari 49 Jadi 60, Artinya Kan Cukup Lumayan

Maidian Reviani

Universal Health Coverage

Image

Petugas puskesmas saat melakukan pemeriksaan kesehatan warga yang berobat didepan gedung puskesmas, di Jalan Moh. Hatta, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018). Pemeriksaan kesehatan warga ini dilakukan pasca 5 hari bencana gempa 7,7 Scala richer yang melanda kota Palu. Warga yang melakukan pengecekan kesehatan diberikan stok obat yang masih dimiliki puskesmas ini. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, * Tetapi hasil penelitian tersebut sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan cakupan layanan antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
* Dimensi cakupan manfaat, kata Muttaqien, akan tergantung pada keadaan masing-masing daerah atau negara.
* Program JKN terbagi menjadi dua: program yang berada dibawah wewenang JKN dan Kementerian Kesehatan.

***

Hasil penelitian yang dilakukan lembaga Perkumpulan Prakarsa pada 2019 dinilai menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional pemerintah sudah sesuai dengan rule yang ada sejak diimplementasikan.

baca juga:

Sebab, hasil penelitian yang dilakukan WHO dengan menggunakan data tahun 2015 menunjukkan indeks Universal Health Care di Indonesia masih 49. Tetapi indeksnya mengalami kenaikan signifikan (menjadi 60) pada tahun 2019 jika merujuk hasil kajian yang dilakukan Perkumpulan Prakarsa untuk mengukur perkembangan dan pencapaian UHC.

“Artinya ini kan cukup, cukup lumayan dalam artian empat tahun itu cukup besar 49 jadi 60,” kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Muttaqien. (Baca juga: Sudah Sejauh Mana Sih Capaian Universal Health Coverage di Indonesia?)

Anggota DJSN Muttaqien. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Tujuan penelitian yang dilakukan Perkumpulan Prakarsa untuk mengukur capaian layanan di seluruh provinsi dan mengukur kesulitan finansial yang dialami masyarakat akibat pengeluaran out of pocket untuk kesehatan.

Tetapi hasil penelitian tersebut sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan cakupan layanan antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Jakarta, Yogyakarta, dan Bali menjadi tiga provinsi dengan nilai indeks cakupan layanan tertinggi di Indonesia, sedangkan daerah timur, seperti Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara merupakan provinsi dengan indeks terendah.

“Dan (kalau dilihat dari penelitian), terendah saya lihat di Sulawesi Barat ya. Sulawesi Barat terendah 52, berarti dia nilainya sudah di atas 2015 (49) lalu, artinya ini kan ada peningkatan yang luar biasa untuk program (JKN) ini,” kata Muttaqien.

Ada empat dimensi dan 14 indikator yang digunakan Perkumpulan Prakarsa untuk mengukur indeks cakupan layanan UHC di Indonesia. Keempat dimensi yaitu (1) kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan anak, (2) penyakit menular, (3) penyakit tidak menular, (4) kapasitas layanan dan akses.

Dari empat dimensi itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional ingin mengetahui lebih jauh mengenai dimensi mana yang mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini diperlukan untuk bahan evaluasi pelayanan.

“Karena ini akan sangat penting, apakah dimensi ini akan kita perkuat ataukah gimana-gimana. Jadi kalau bisa, kita mendapatkan informasi soal ini, karena akan sangat penting bagi kami buat melihat kebijakan ini lebih jauh lagi,” kata dia.

Tetapi jika mengacu pada konsep WHO, kata Muttaqien, jika berbicara tentang UHC, ada tiga dimensi yang harus dipenuhi. WHO menggambarkan bentuknya dengan Kubus 3 Dimensi UHC. Ketiga dimensi dalam Kubus UHC terdiri atas kerangka penilaian seberapa luas populasi yang tercakup, perluasan cakupan manfaat, dan seberapa besar biaya langsung yang harus ditanggung dalam suatu sistem kesehatan nasional (jkn.jamsosindonesia).

“Jadi kita nggak hanya bicara populasi karena sudah 84 persen orang terjamin JKN. Tidak hanya itu, tapi juga bagaimana benefitnya dan bagaimana biayanya. Nah dibenefit ini, yang mungkin coba diturunkan oleh temen-temen Prakarsa ini jadi sejauhmana hal ini terjadi,” kata Muttaqien.

Dimensi cakupan manfaat, kata Muttaqien, akan tergantung pada keadaan masing-masing daerah atau negara.

“Jadi bagaimana menentukan benefitnya, apakah dia yang paling kecil dulu essential service-nya atau seperti apa? Ini yang ingin kita lihat,” katanya.

Program JKN terbagi menjadi dua: program yang berada dibawah wewenang JKN dan Kementerian Kesehatan.

“Misalnya dimensi reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan anak, lalu indikatornya imunisasi. Ini adalah programnya Kemenkes. Jadi ketika BPJS sebagai pengelola JKN yang diperintahkan undang-undang sebagai UU BPJS untuk mencapai program ini, dia (BPJS) tidak punya wewenang untuk mencapai program ini. Atau kemudian family planning, ini adalah program-programnya Kemenkes,” katanya.

Semenjak 2010 terjadi peningkatan kasus kelahiran dilakukan oleh tenaga kesehatan terampil. Menurut data Dewan Jaminan Sosial Nasional, pada 2010 sudah mencapai 82 persen, naik menjadi 89 persen pada 2013, kemudian melonjak lagi menjadi 92,3 pada 2018. Muttaqien menyebut peningkatan tersebut cukup luar biasa.

“Apakah ini diakibatkan oleh JKN? Apakah tidak? Ini perlu kita cari lagi lebih jauh lagi,” kata dia.

Di sisi lain, angka kematian ibu pada waktu proses persalinan juga masih tergolong tinggi. Dewan Jaminan Sosial Nasional akan mengkaji hal itu, apakah ada kaitan dengan program JKN ataukah tidak.

Temuan menarik lain yang diungkapkan Muttaqien, kasus kelahiran dengan menggunakan jasa dokter spesialis kandungan (ob/gyn) naik dari 2010 sampai 2018. Pada 2010 tercatat 2,2 persen, naik menjadi 18 persen pada 2013, kemudian pada 2018 naik lagi menjadi 28 persen.

Kasus melahirkan dengan menggunakan dokter spesialis kandungan melalui program JKN mencapai 5,3 juta kasus. Dari 5,3 juta kasus kelahiran, 3,3 juta kasus di antaranya melalui proses sesar dan sisanya melalui proses kelahiran normal.

Peningkatan tersebut berdampak pada beban biaya kesehatan program JKN.

“JKN itu untuk kelahiran itu ada 23 koma sekian triliun (rupiah). 18 koma sekian triliun (rupiah) itu lahir dengan sesar. Jadi 18 koma triliun itu uang JKN habis untuk sesar, hanya sekitar 5 koma triliun (rupiah) yang lahir dengan normal,” kata Muttaqien.

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan. AKURAT.CO/Sopian

Namun, kata dia, tetap harus ada penelitian lebih lanjut mengenai apakah proses sesar memiliki dampak ataukah tidak terhadap pelaksanaan layanan kesehatan di Indonesia. Soalnya, kata Muttaqien, dari 100 persen penduduk, hanya 42 persen yang memakai program JKN untuk proses melahirkan.

“Jadi menurut saya, dimensi soal melahirkan ini perlu kita kaji lagi lebih dalam, kira-kira sejauh mana bisa berpengaruh,” katanya.

Dimensi lainnya yang dipakai Perkumpulan Prakarsa untuk mengukur perkembangan dan cakupan layanan UHC adalah penyakit menular. Untuk indeks dari dimensi penyakit menular mendapat nilai 59.

Dalam dimensi penyakit menular, pada indikator penanganan penderita HIV indeks cakupan layanan kesehatannya masih sangat rendah, hanya 34. Daerah timur Indonesia memiliki indeks lebih rendah ketimbang daerah bagian barat: Sulawesi Barat (8), Maluku (17), dan Papua (18). Sedangkan indikator penanganan tuberkulosis juga masih rendah, yaitu 66.

Muttaqien menekankan dimensi tersebut, termasuk pula sanitasi, merupakan program Kementerian Kesehatan, bukan program JKN.

“Menurut saya, TBC ini menarik, kalau kita lihat angka di kita hanya 41. Tapi yang dipaparkan (di penelitian) tadi adalah 66. Kalau merujuk pada 41. Artinya kalau ada 100 orang di sini, baru 41 orang yang diduga terkena TB. Berarti ada 59 yang berkeliaran di ruangan ini dan itu bisa menular ke yang lainnya. Jadi ini masih tinggi sekali. Kalau kita lihat angka 41 sebagai indikator saja, maka itu saya pikir bahaya juga, karena banyak pengguna TB yang belum terdeteksi,” kata Muttaqien.

Sementara dimensi penyakit tidak menular, cakupan layanannya mendapatkan indeks terendah dengan nilai 49. Nilai tertinggi di Bali (56) dan terendah di Jawa Barat (34). Indikator perawatan untuk diabetes memiliki indeks tertinggi dengan nilai 90.

Dari seluruh penderita diabetes di Indonesia, sejauh ini baru 30 persen yang berobat. Persentase ini tergolong masih kecil.

Tetapi dari sisi anggaran, Muttaqien mengatakan alokasi anggaran untuk penanganan masalah tersebut cukup besar.

“Diabetes itu menghabiskan dana JKN (sebesar) 33 persen. Jadi bayangkan, kalau semua orang Diabetes sudah berobat semua, apakah cukup nih anggaran JKN?” kata dia.

Padahal, untuk sekarang, biaya pengobatan diabetes di Indonesia masih relatif murah jika dibandingkan pengobatan di rumah sakit luar negeri. Di Indonesia, sekali pengobatan sekitar 177 dolar Amerika Serikat atau setara Rp2,3 juta. Sedangkan di luar negeri, sudah mencapai 1.665 dolar AS atau setara Rp22 juta.

Di Indonesia, jumlah kasus kanker serviks terbanyak kedua di dunia. Hal ini terjadi, menurut Muttaqien, karena tingkat kesadaran masyarakat untuk screening kanker serviks masih rendah.

Data JKN pada 2017 menunjukkan hal itu. Tahun itu baru 238 ribu orang yang melakukan screening. Padahal, target program JKN mencapai lima juta orang.

“Jadi saya cukup prihatin, apakah ada yang salah dengan program ini (sehingga tidak ada yang melakukan screening)?” ujar dia.

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan. AKURAT.CO/Sopian

Diakui sosialisasi menyangkut kanker serviks masih rendah sekali. Padahal, pemeriksaan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pemerintah gratis.

“Tapi tadi angka yang mau melakukan screening kecil sekali. Jadi saya pikir ini sangat prihatin sekali, karena ini kalau sudah kena, dampaknya cukup besar, biaya besar,” kata Muttaqien.

Dalam penelitian Perkumpulan Prakarsa terungkap pengeluaran (biaya) out of pocket untuk perawatan kesehatan di Indonesia masih tinggi sehingga upaya untuk perlindungan finansial masyarakat masih belum optimal. (baca juga: Jaminan Kesehatan Nasional Harus Segera Dievaluasi, Sudah Tidak Bisa Ditawar Lagi)

Pengeluaran out of pocket yang dimaksud berupa biaya pelayanan pengobatan atau kuratif (termasuk biaya melahirkan dan obat yang tidak dapat dirinci), biaya obat (hanya obat yang dibeli di apotik, toko obat), biaya pelayanan pencegahan atau preventif, dan biaya transportasi untuk perawatan kesehatan.

Menanggapi laporan hasil penelitian tersebut, menurut Muttaqien, bicara out of pocket seharusnya tiga hal ini diperhatikan: pendapatan, pengeluaran, dan ambang batas.

“Nah di dalam penelitian (Prakarsa) ini meletakkan ambang batasnya 10 persen, bahkan ada yang sampai 25 persen. Tapi di banyak penelitian WHO, itu ambang batasnya 40 persen. Nah ini apakah kita akan sampai mendorong ke sana? Karena WHO menganjurkan 40 persen untuk out of pocket. Jadi kalau kita 40 persen dari pengeluaran kita, sudah mencapai dari itu, maka dianggap katastropik,” katanya.

Setiap negara, kata dia, memang memiliki kebebasan untuk menentukan ambang batas karena tidak ada ketentuan secara internasional. Tetapi, menurut Muttaqien, tetap harus jelas kenapa angka ambang batas tertentu dijadikan acuan.

“Jadi mau lima persen, 10 persen, itu bebas, tapi kita kan perlu justifikasi kira-kira kenapa kita ambil 10 persen, mengambil 25 persen dan sebagainya. Kalau saya lihat juga di penelitian, out of pocket-nya hanya melihat medical cost dan non-medical cost ya. Nah mungkin kalau bisa sampai kepada indirect cost, itu mungkin bisa lebih jelas lagi,” kata Muttaqien.

Indirect cost yang dimaksud Muttaqien, misalnya ada satu warga sakit, tetapi yang mengantar warga ke rumah sakit mencapai puluhan orang. Artinya, ada biaya lebih yang harus dikeluarkan untuk membiaya transportasi yang mengantar satu orang sakit tersebut.

“Yang sakit pun ada oppurtunity cost yang hilang, misalnya dia bekerja sebagai tukang bakso, karena dia tiga hari tidak bekerja karena sakit, maka peluang pendapatannya juga berkurang. Nah indirect cost-nya ini kalau kita bisa kejar sampai sana, itu (penelitian Perkumpulan Prakarsa) akan lebih kuat dan luar biasa. Tapi mungkin ini ke depan. Karena empat bulan mengerjakan ini sudah sangat luar biasa. Saya akui,” ujarnya.

Mengapa pengeluaran our of pocket di Indonesia timur tergolong rendah, menurut Muttaqien ada tiga kemungkinan hal itu bisa terjadi.

Pertama, pasien mengakses layanan kesehatan, kemudian dia jatuh miskin. Kedua, mengakses layanan kesehatan, tapi hanya beberapa hal saja. Misalnya seharusnya pasien mendapatkan 10 jenis pelayanan, tapi dia hanya mengakses lima pelayanan. Ketiga, ketika sakit, pasien pasrah saja.

“Yang ketiga itu kalau saya sakit ya sudah, sampai saya meninggal ya saya sakit dan dia tidak mengakses layanan kesehatan. Nah temen-temen di Indonesia timur ini yang mana?” kata Muttaqien.

“Kalau saya curiganya malah yang ketiga. Jadi memang mereka tidak mengakses layanan kesehatan,” Muttaqien menambahkan.

***

Sekarang ini, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional sedang mengubah paradigma pelayanan medis yang selama ini menjadi salah satu keluhan peserta karena dibeda-bedakan berdasarkan kategori kelas.

“Jadi tidak ada lagi perbedaan antara kelas satu, dua, tiga. Karena di UU itu diamanatkan adalah tidak ada perbedaan antara peserta, medis maupun non medis. Jadi paradigma kita itu masih kepada what you pay, kamu mendapatkan apa yang kamu bayarkan. Kalau kamu bayar lebih, kamu mendapatkan yang lebih. Kalau tidak lebih mungkin what you need,” tutur dia.

Tetapi untuk keseluruhan teknis pengimplementasiannya, sekarang sedang dilakukan pembahasan.

“Berapa per kamarnya masih kita bahas juga, jadi ini akan mengubah paradigma kita, kita ubah biaya preminya, ubah berapa jumlah cara pembayarannya, dan juga kira-kira kesiapan dari peserta seperti apa. Masa baru naik premi malah berubah baru lagi. Jadi ini yang sedang kami pikirkan untuk tahun depan,” ujarnya.

Sejauh ini, pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan yang sudah masuk kategori cukup baik adalah Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

“Di Pontianak itu satu kamar itu tiga orang. Pakai AC kemudian TV, kamar mandinya juga bagus, jadi bahkan kelas-kelas satu yang ada di sana ingin pindah ke kelas tiga. Karena memang pelayanannya lebih bagus. Kita harapkan standarnya nanti sama semua, lebih bagus dan lebih baik,” katanya. []

Baca juga:

Tulisan 1: Sudah Sejauh Mana Sih Capaian Universal Health Coverage di Indonesia?

Tulisan 2: Indeks Universal Health Coverage Indonesia, Dewan Jaminan Sosial Nasional: dari 49 Jadi 60, Artinya Kan Cukup Lumayan

Tulisan 3: Agar Akses Layanan Kesehatan Merata, Pemerintah Harusnya Gratiskan Kuliah Kedokteran

Tulisan 4: Jaminan Kesehatan Nasional Harus Segera Dievaluasi, Sudah Tidak Bisa Ditawar Lagi

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Universal Health Coverage

Jaminan Kesehatan Nasional Harus Segera Dievaluasi, Sudah Tidak Bisa Ditawar Lagi

Image

News

Universal Health Coverage

Agar Akses Layanan Kesehatan Merata, Pemerintah Harusnya Gratiskan Kuliah Kedokteran

Image

News

Universal Health Coverage

Sudah Sejauh Mana Sih Capaian Universal Health Coverage di Indonesia?

Image

Ekonomi

Mutu Layanan Faskes Tingkat Pertama Jadi Konsen BPJS Kesehatan

Image

Ekonomi

BPJS Kesehatan Kejar Target UHC

Image

Gaya Hidup

Ironis! Tak Satu Pun Daerah di Riau Masuk UHC

Image

Ekonomi

Tiga Provinsi Penuhi Kepesertaan BPJS Kesehatan, Tapi Target Masih Jauh

Image

Ekonomi

BPJS Kesehatan Masih Enggan Bicarakan Defisit Keuangan

Image

Ekonomi

Peserta BPJS Kesehatan Masih 72,9 Persen Total Penduduk, Butuh Dukungan Pemda

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Hiburan

Tampil Elegan dan Memesona, 7 Pesona Ariel Tatum dalam Balutan Gaun

Makin memesona!

Image
Hiburan

Ungkapan Bahagia Andmesh Kamaleng Usai Boyong Tiga Piala di Billboard Indonesia Music Awards 2020

Andmesh pun mengucapkan terim kasih kepada semua orang yang mendukungnya.

Image
Hiburan

Kembali ke Pelukan Al Ghazali, Alyssa Daguise Ogah Bahas Masa Lalu

Hubungan asmara Al dan Alyssa sempat retak pada 2019 lalu.

Image
Hiburan

Selamat! Vicky Shu Baru Saja Dikaruniai Anak Kedua

Anak kedua itu berjenis kelamin laki-laki.

Image
Hiburan

Al Ghazali Targetkan Nikah di Usia 25 Tahun, Begini Tanggapan Kekasih

Usia Al sendiri saat ini sudah menginjak 22 tahun.

Image
Hiburan

Tya Ariestya Akui Belum Dapat Kabar Terbaru Terkait Kondisi Ayahanda Jessica Iskandar

Tya Ariestya beri simpatik atas kejadian naas yang dialami ayahanda Jessica.

Image
Hiburan

Jadi Orang Tua Baru, 10 Potret Bahagia Keluarga Kecil Kimberly Ryder

Bahagia selalu!

Image
Hiburan

Tayang di Bioskop Trans TV, 5 Fakta Menarik Film Horor The Boy yang Bikin Merinding

Sekuelnya tengah tayang di bioskop saat ini lho

Image
Hiburan

Grand Dafam Rohan Jogja Turut Meriahkan Konser Dewa 19

Meet and greet Dewa 19 ini diadakan secara singkat dan exclusive

Image
Hiburan

Ini Kerugian Deddy Corbuzier Pasca Konten YouTube Dicomot Tanpa Izin

Wave Suara mengubah mengambil konten video dari YouTube Deddy Corbuzier dan mengubahnya menjadi audio.

terpopuler

  1. Rumah Langganan Terendam Air, Deretan Artis Ungkapkan Kekecewaan Hadapi Banjir Jakarta

  2. Bantah Terima Rp7,5 M, Rano Karno: Seluruh Lalu Lintas Keuangan Diatur oleh Agus Uban

  3. Jakarta Dikepung Banjir, Tengku Zulkarnain: Baru di Era Anies, Gubernurnya Dibully Habis-habisan

  4. Chef Rendy Berikan Tips Bikin Nasi Goreng yang Lezat di Rumah

  5. Jokowi: Ini Sudah Menjalar ke Banyak Negara, Tiongkok, Korsel,  Jepang, Iran, Italia, Semua Keputusan Harus Hati-hati

  6. Anies Baswedan Turunkan Jabatan Kelik dari Kepala Dinas Jadi Anggota TGUPP

  7. Selidiki Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan Anies, Komrah Kerahkan Ahli Kumpulkan Sampel di Monas

  8. 5 Artis yang Pernah Boyong Pegawainya Berangkat Umrah

  9. Sepucuk Surat untuk Anies Baswedan dan Bank DKI dari Ahli Waris The Tjin Kok

  10. Begal Kembali Beraksi di Cempaka Putih, Kali ini Korbannya Pegawai Pemprov DKI

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020