image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Sudah Sejauh Mana Sih Capaian Universal Health Coverage di Indonesia?

Maidian Reviani

Universal Health Coverage

Image

Para supir saat mengantre untuk melakukan pengecekan kesehatan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (6/6). Dinas kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Kalideres melakukan pengecekan kepada para supir bus yang akan membawa para penumpang yang mudik kekampung halaman. Para sopir harus melakukan tes kesehatan lainnya, yakni tes urine, pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, tes respiratori untuk pemeriksaan alkohol, dan tes buta warna. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Laporan kali ini menyoroti perkembangan dan pencapaian Universal Health Coverage di Indonesia.

Seperti kita ketahui, Indonesia sekarang sedang dalam masa transisi sistem pelayanan kesehatan menuju UHC dengan target menyediakan jaminan kesehatan bagi semua anggota masyarakat.

Ada empat dimensi untuk mengukurnya. Yakni, kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan dan akses.

baca juga:

Laporan ini meliputi hasil penelitian terhadap pencapaian UHC yang menggambarkan sejumlah temuan ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, kemudian mengapa kasus-kasus – sebagaimana temuan -- dan bagaimana tanggapan dari otoritas terkait atas berbagai persoalan yang kompleks tersebut.

***

* Selama ini, Universal Health Coverage hanya dilihat dari segi kepesertaan JKN. Padahal, UHC punya dimensi yang lebih luas dari itu, yakni cakupan layanan, kualitas layanan, dan perlindungan finansial untuk kesehatan.
* Terjadi ketimpangan cakupan layanan UHC antar provinsi yang cukup tinggi.
* Pemerintah perlu segera merumuskan komponen survei yang lebih komprehensif terkait biaya out of pocket untuk perawatan kesehatan.

***

Sekarang ini sedang terjadi perubahan sistem pelayanan kesehatan Indonesia menuju Universal Health Coverage dengan target menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional menjadi bagian vital dalam pencapaian UHC sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Selama ini, kata peneliti Perkumpulan Prakarsa, Herawati, UHC cuma dilihat dari segi kepesertaan JKN.

“Jadi biasa di berita dilihat capaian UHC sudah 84 persen. Tapi sebenarnya UHC jauh lebih luas dari itu,” kata Herawati.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Herawati. AKURAT.CO/Maidian Reviani

UHC punya dimensi yang lebih luas dari itu, yakni cakupan layanan, kualitas layanan, dan perlindungan finansial untuk kesehatan.

Itu sebabnya, Perkumpulan Prakarsa melakukan analisis untuk melihat perkembangan dan capaian UHC di Indonesia dengan judul UHC Tracking Indonesia’s Progress selama empat bulan di 2019.

Penelitian ini merujuk pada World Health Organization yang pada 2017 menerbitkan sebuah laporan mengenai perkembangan capaian UHC di seluruh dunia dengan judul Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report. Framework yang digunakan untuk mengukur capaian UHC. Berdasarkan kerangka Sustainable Development Goals nomor 3, target 3.8 dan indikator 3.8.1 (cakupan layanan) dan 3.8.2 (perlindungan finansial bagi masyarakat).

Herawati mengatakan kajian ini bertujuan untuk: mengukur capaian layanan di seluruh provinsi, dan mengukur kesulitan finansial yang dialami masyarakat akibat pengeluaran out of pocket untuk kesehatan.

Ada empat dimensi dan 14 indikator yang digunakan untuk mengukur indeks cakupan layanan UHC di Indonesia. Indeks didapatkan dari hasil penghitungan nilai rata-rata indeks keempat dimensi dimana nilai indeks setiap dimensi didapatkan dari nilai rata-rata indeks setiap indikator. Data yang digunakan dalam penghitungan ini diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar 2018 dari Kementerian Kesehatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 dari Badan Pusat Statistik dan beberapa sumber lainnya sebagai pelengkap.

Keempat dimensi yaitu: kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan dan akses.

Dimensi kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan anak dibagi menjadi beberapa indikator: penggunaan KB modern, kelahiran oleh tenaga kerja terampil, imunisasi (DPT, Hepatitis B, Campak) dan obat oralit untuk anak.

Dimensi penyakit menular dibagi menjadi tiga indikator: penanganan TBC, penderita HIV yang menerima perawatan ART, dan masyarakat yang menggunakan sanitasi dasar.

“Ada juga untuk dimensi penyakit tidak menular, kami menghitung prevalensi tekanan darah normal, penderita diabetes dengan perawatan imunisasi, screening kanker serviks dan masyarakat usia lebih dari 15 tahun yang tidak merokok dalam 30 hari terakhir,” kata Herawati.

Sedangkan dimensi kapasitas layanan dibagi menjadi tiga indikator: tempat tidur rumah sakit per kapita, kepadatan pekerja kesehatan, dan akses terhadap obat-obatan esensial. “Akses obat ini kami lihat dari obat esensial di puskesmas,” kata Herawati.

Rentang indeks yang digunakan adalah 1 – 100. “Dari semua dimensi tadi, kita cari rata-ratanya, maka ditemukan cakupan layanan UHC. Semakin tinggi nilainya, semakin bagus cakupan UHC,” kata Herawati.

Sementara itu, perlindungan finansial diukur dari dua dimensi, yaitu pengeluaran katastropik dan belanja kesehatan yang dapat memiskinkan masyarakat akibat biaya out of pocket.

Pengeluaran katastropik, kata Herawati, terjadi ketika rumah tangga membelanjakan lebih dari 10 persen dari total konsumsi mereka untuk perawatan kesehatan yang dilihat dari pengeluaran out of pocket.

Pengeluaran out of pocket, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018, yaitu biaya pelayanan pengobatan atau kuratif (termasuk biaya melahirkan dan obat yang tidak dapat dirinci), biaya obat (hanya obat yang dibeli di apotik, toko obat), biaya pelayanan pencegahan atau preventif, dan biaya transportasi untuk perawatan kesehatan.

“Untuk hal ini kami melihatnya dari out of pocket money. Jadi bagaimana kami mengakomodasi antara total konsumsi rumah tangga dengan total out of pocket yang digunakan untuk biaya kesehatan,” kata Herawati.

Kemudian, dimensi pemiskinan akibat pengeluaran out of pocket. Herawati menjelaskan hal ini terjadi ketika rumah tangga yang berada di atas garis kemiskinan terpaksa mengalihkan konsumsi untuk kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian akibat biaya out of pocket.

“Jadi ketika total konsumsi mereka dikurangi out of pocket itu, dia (masyarakat) itu jadi di bawah garis kemiskinan. Jadi di sinilah sebutan pemiskinan. Tapi ini kita ambil rata-rata karena setiap provinsi punya garis kemiskinan berbeda-beda,” katanya.

***

Indeks cakupan layanan Indonesia berada pada nilai 60 (lihat grafik 1). Hasil ini lebih tinggi dari indeks cakupan layanan yang dilakukan WHO dengan menggunakan data tahun 2015, yaitu 49.

Grafik 1 indeks cakupan layanan UHC. Prakarsa

Hal ini menunjukkan adanya perbaikan capaian semenjak JKN mulai diimplementasikan di Indonesia tahun 2014.

Namun dari situ terlihat adanya ketimpangan indeks cakupan layanan antara daerah, seperti Jawa dan daerah di luar pulau Jawa.

“Jadi, itu (Jakarta, Yogyakarta, dan Bali) adalah tiga provinsi dengan nilai indeks cakupan tertinggi di Indonesia. Jadi bisa dilihat gap atau bisa kita lihat barat timur Indonesia seperti itu,” kata Herawati.

Sedangkan Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara merupakan provinsi dengan indeks terendah.

Dimensi kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan anak, secara keseluruhan di angka 65. Posisi provinsi yang menempati urutan tertinggi yaitu Bali (76) dan posisi terendah Maluku, Maluku Utara, dan Papua (51).

Pada indikator penggunaan KB modern rata-rata masih rendah, 58. Posisi tertinggi Bengkulu (71) dan terendah Papua Barat (25).

“Kemudian kelahiran oleh tenaga kerja terampil di Indonesia sudah tinggi yaitu 92. Tapi sebenarnya untuk nilai angka kematian ibu masih sangat tinggi. Jadi kemarin kami sempat audiensi dengan Kemenkes untuk laporan kami menulis di sana, temuan WHO itu pada tahun 2019 ada 177 kematian ibu per 100 ribu kelahiran,” kata Herawati.

Pada indikator imunisasi, Aceh memiliki indeks terendah, 38. Sedangkan, rata-rata indeks imunisasi di Indonesia sebesar 72.

Di Aceh, untuk anak dan bayi yang melakukan DPT (22), hepatitis B (54), dan campak (38).

“Kalau di Aceh, coba kami lihat-lihat memang karena ideologi ya. Mungkin karena islamic law itu kemudian merubah pola pikir masyarakat juga. Bahkan, ada yang mengatakan imunisasi itu zatnya haram sehingga tidak bisa digunakan. Padahal itu sangat penting untuk mencegah kematian bayi dan anak,” kata Herawati.

Kemudian pada indikator penggunaan oralit pada anak rata-rata cakupan layanan kesehatan masih rendah, yaitu 36.

“Padahal, diare adalah penyebab utama kematian anak di bawah usia lima tahun,” katanya.

Sementara itu, untuk indeks dari dimensi penyakit menular mendapat nilai 59. Jakarta merupakan provinsi dengan nilai indeks tertinggi, 73, sedangkan Sulawesi Barat menjadi yang terendah, 45.

“Dari sini kita bisa lihat ada ketimpangan. Di Jakarta (73), Sulawesi Barat (45). Jadi, seluruh provinsi di Indonesia, nilai indeksnya di bawah 70. Hanya Jakarta yang nilai indeks 70,” kata Herawati.

Pada indikator penanganan penderita HIV indeks cakupan layanan kesehatannya sangat rendah, hanya 34. Daerah timur Indonesia memiliki indeks lebih rendah ketimbang daerah bagian barat: Sulawesi Barat (8), Maluku (17), dan Papua (18).

Indikator penanganan tuberkulosis juga masih rendah, yaitu 66. “Ini juga sangat mengagetkan,” kata Herawati.

Dalam dimensi penyakit tidak menular mempunyai indeks terendah dengan nilai 49. Nilai tertinggi di Bali (56) dan terendah di Jawa Barat (34).

“Dan yang mengagetkan buat kami sebagai peneliti sebenarnya penemuan kami di Jabar. Ini menjadi catatan penting bagi kami, karena kalau kita lihat kedekatan Jabar dan Jakarta itu seperti sekarang ini secara geografis dekat, tapi secara indeks memang jauh pencapaiannya,” kata Herawati.

Pada indikator screening untuk deteksi kanker serviks mendapat nilai indeks hanya 9, yakni di Papua (1), Sulawesi Tenggara (1) dan Banten (2).

“Artinya, bisa dikatakan bahwa hanya 9 dari 100 perempuan Indonesia yang umurnya 30-49 yang melakukan deteksi dini kanker serviks. Itu serviks pelayanannya ada di puskesmas, itu merupakan program Kemenkes dan gratis, tapi tidak ada yang menggunakan. Padahal ini salah satu penyakit yang mematikan bagi perempuan.”

Indikator prevalensi tekanan darah normal nilainya juga masih rendah, yaitu 55. Tertinggi di Aceh dan Riau (66), terendah DKI Jakarta (41).

“Tekanan darah normal agak unik karena DKI nilainya rendah se-Indonesia. Dan dari hasil kami, beberapa daerah timur di Indonesia untuk hasil ini jauh lebih bagus dari daerah barat Indonesia,” kata Herawati.

Nilai indeks untuk mengurangi prevalensi merokok masih kurang. Dari indeks usia lebih dari 15 tahun yang tidak merokok penilaiannya hanya 44 dari 100.

“Dan perawatan untuk diabetes memiliki nilai indeks yang tinggi, yaitu 90. Tetapi, nilai ini tidak mencerminkan prevalensi diabetes di Indonesia,” kata Herawati.

Sedangkan dimensi kapasitas dan akses layanan UHC secara keseluruhan mempunyai indeks tertinggi dengan nilai 67. Tertinggi di Jakarta (86) dan terendah di Banten yang nilainya (51).

Penilaian terhadap indikator kepadatan pekerja kesehatan secara keseluruhan masih rendah, yaitu 38. Tertinggi di Jakarta (62), terendah di Jawa Barat dan Banten (17).

“Padahal mereka (Jawa Barat dan Banten) deket sekali ya. Jadi ini menjadi temuan yang menarik. Apa yang sebenarnya terjadi, apa permasalahannya?” kata Herawati.

Akses terhadap obat-obatan esensial secara keseluruhan memiliki indeks tinggi, yaitu 92.

***

Menyangkut perlindungan finansial untuk kesehatan, Herawati mengatakan biaya out of pocket untuk kesehatan pada 2018 masih tinggi, Rp241.716 per kapita per tahun.

Hal itu terlihat dari pengeluaran katastropik, dimana 13 juta orang Indonesia membelanjakan lebih dari 10 persen dari total konsumsi untuk perawatan kesehatan (lihat grafik 2). Selain itu, sekitar 2,5 juta jiwa membelanjakan lebih dari 25 persen dari total konsumsi untuk biaya kesehatan.

Indeks cakupan layanan UHC 2. Prakarsa

“Pengeluaran katastropik yang tinggi terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan provinsi di Pulau Kalimantan dan di timur Indonesia memiliki pengeluaran katastropik yang rendah,” kata Herawati.

Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat 0,22 persen (600 ribu jiwa) penduduk yang dimiskinkan akibat pengeluaran out of pocket untuk perawatan kesehatan berdasarkan garis kemiskinan 1.90 dolar Amerika Serikat per kapita per hari.

Sebesar 0,74 persen (2 juta jiwa) penduduk dimiskinkan akibat pengeluaran out of pocket untuk perawatan kesehatan berdasarkan garis kemiskinan 3.10 dolar Amerika Serikat per kapita per hari dan 0,41 persen (1,1 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia mengalami pemiskinan dikarenakan out of pocket untuk perawatan kesehatan berdasarkan garis kemiskinan nasional per kapita per bulan.

***

Herawati mengatakan pencapaian UHC masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Berdasarkan analisis terdapat beberapa poin yang menjadi catatan penting.

Pertama, terjadi ketimpangan cakupan layanan UHC antar provinsi yang cukup tinggi. Ketimpangan ini diakibatkan karena distribusi tenaga kerja kesehatan yang tidak merata dan terbatasnya infrastruktur di daerah-daerah miskin.

Kedua, kesadaran masyarakat mengenai layanan kesehatan yang disediakan pemerintah masih rendah.

“Seperti yang saya katakan tadi ada screening kanker serviks itu tidak dilakukan oleh masyarakat, karena kesadarannya masih rendah,” kata Herawati. Hal ini dapat dilihat dari nilai indeks pada indikator skrining untuk kanker serviks yang hanya mencapai nilai 9 secara nasional.

Ketiga, tingginya prevalensi merokok dan pola hidup yang tidak sehat berkontribusi signifikan terhadap rendahnya indeks pada dimensi penyakit tidak menular. “Seperti serangan jantung, kolestrol, dan sebagainya,” kata Herawati.

Keempat, pengeluaran out of pocket untuk perawatan kesehatan di negeri ini masih tinggi sehingga upaya untuk perlindungan finansial masyarakat masih belum optimal.

Kelima, provinsi dengan indeks cakupan layanan yang rendah cenderung memiliki pengeluaran katastropik yang rendah untuk kesehatan, dan begitu pula sebaliknya.

“Sebenarnya, ketika daerah-daerah miskin seperti Papua, NTT, yang punya biaya katastropik rendah. Itu mereka juga mempunyai indeks cakupan yang rendah. Jadi, hasil kecil financial protection ini bisa jadi dikarenakan ada keterbatasan akses layanan kesehatan yang mereka dapatkan di daerah itu. Entah itu karena kurangnya infrastruktur, atau kondisi geografis,” katanya.

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan. AKURAT.CO/Sopian

Itu sebabnya, untuk upaya akselerasi pencapaian UHC, Perkumpulan Prakarsa memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, pemerintah memperhatikan ketimpangan cakupan layanan UHC antar provinsi. Caranya, membangun infrastruktur dan fasilitas kesehatan, termasuk pemerataan distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata terutama di provinsi yang memiliki indeks cakupan layanan yang rendah.

Kedua, perlu adanya koordinasi lintas sektoral untuk memperkuat strategi promosi dan tindakan preventif di sektor kesehatan.

“Misal mengajak tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk menyebarkan informasi soal kesehatan. Karena kenyataan di lapangan kalaupun ada pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkadang masyarakat lebih deket dengan tokoh agama atau masyarakat. Jadi pemerintah harus melihat itu sebagai strategi baru ya,” kata Herawati.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam mendorong pola hidup sehat, salah satunya mengeluarkan kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai yang dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

“Jadi ada beberapa studi tentang ini, bagaimana pemerintah itu melihat gula misal bisa dikenakan cukai untuk mengurangi diabetes dan sebagainya,” kata Herawati.

Keempat, pemerintah segera merumuskan komponen survei yang lebih komprehensif terkait biaya out of pocket untuk perawatan kesehatan. []

Baca juga:

Tulisan 1: Sudah Sejauh Mana Sih Capaian Universal Health Coverage di Indonesia?

Tulisan 2: Indeks Universal Health Coverage Indonesia, Dewan Jaminan Sosial Nasional: dari 49 Jadi 60, Artinya Kan Cukup Lumayan

Tulisan 3: Agar Akses Layanan Kesehatan Merata, Pemerintah Harusnya Gratiskan Kuliah Kedokteran

Tulisan 4: Jaminan Kesehatan Nasional Harus Segera Dievaluasi, Sudah Tidak Bisa Ditawar Lagi

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Universal Health Coverage

Jaminan Kesehatan Nasional Harus Segera Dievaluasi, Sudah Tidak Bisa Ditawar Lagi

Image

News

Universal Health Coverage

Agar Akses Layanan Kesehatan Merata, Pemerintah Harusnya Gratiskan Kuliah Kedokteran

Image

News

Universal Health Coverage

Indeks Universal Health Coverage Indonesia, Dewan Jaminan Sosial Nasional: dari 49 Jadi 60, Artinya Kan Cukup Lumayan

Image

Ekonomi

Mutu Layanan Faskes Tingkat Pertama Jadi Konsen BPJS Kesehatan

Image

Ekonomi

BPJS Kesehatan Kejar Target UHC

Image

Gaya Hidup

Ironis! Tak Satu Pun Daerah di Riau Masuk UHC

Image

Ekonomi

Tiga Provinsi Penuhi Kepesertaan BPJS Kesehatan, Tapi Target Masih Jauh

Image

Ekonomi

BPJS Kesehatan Masih Enggan Bicarakan Defisit Keuangan

Image

Ekonomi

Peserta BPJS Kesehatan Masih 72,9 Persen Total Penduduk, Butuh Dukungan Pemda

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Baru Dinyatakan Hilang, Remaja Pakistan Ditemukan jadi Kerangka di Kandang Singa

Polisi masih menyelidiki bagaimana Bilal bisa berada di dalam kandang hewan buas tersebut

Image
News

KPK Panggil Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Proyek di Kemenag

KPK menduga telah terjadi dua dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara yang menjerat Undang.

Image
News

SAH! Pimpinan DPR RI Tetapkan Tiga Anggota PAW dari Fraksi PDIP dan Nasdem

Tiga Anggota PAW terdiri dari dua anggota Fraksi PDIP dan satu orang dari Nasdem.

Image
News

Memasuki Hari ke 12, BATAN Lanjutkan Proses Coring Terhadap Lahan Terpapar Zat Radioaktif

Kemarin, hari Rabu (26/2/2020) proses coring telah selesai dilakukan di 8 titik dari 12 titik yang telah ditargetkan.

Image
News

Bekerja Sama dengan Lapan, UNSOED akan Riset di Bidang Sains dan Antariksa

Penandatangan dalam rangka mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga terkemuka, seperti LAPAN

Image
News

Tim Tabur Kejagung Tangkap DPO Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tangkap Ikan

Dua unit kapal penangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak dapat digunakan.

Image
News

Dasco: Penghentian Visa Umrah oleh Arab Saudi Demi Kebaikan Semua Pihak

Dasco juga memastikan, jika pemberhentian visa umrah itu hanya sementara waktu.

Image
News

Siswa Dihukum Makan Kotoran Manusia, PPP: Mencoreng Lembaga Pendidikan!

Seharusnya, sebagai lembaga pendidikan, pihak sekolah tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak mendidik.

Image
News

Arab Saudi Hentikan Sementara Visa Umrah Karena Corona, Kemenag: Jamaah Harus Sabar

Ubaidillah mengatakan, pihaknya juga meminta para pengelola biro perjalanan umrah untuk pro aktif mengelola informasi kepada para jemaahnya.

Image
News
Wabah Corona

Alami Bronkopneumonia, Ini Deretan Fakta Meninggalnya Pasien Suspect Corona di Semarang

Jenazah dibungkus plastik dan kremasi

terpopuler

  1. Rumah Langganan Terendam Air, Deretan Artis Ungkapkan Kekecewaan Hadapi Banjir Jakarta

  2. Jakarta Dikepung Banjir, Tengku Zulkarnain: Baru di Era Anies, Gubernurnya Dibully Habis-habisan

  3. Bantah Terima Rp7,5 M, Rano Karno: Seluruh Lalu Lintas Keuangan Diatur oleh Agus Uban

  4. Chef Rendy Berikan Tips Bikin Nasi Goreng yang Lezat di Rumah

  5. Jokowi: Ini Sudah Menjalar ke Banyak Negara, Tiongkok, Korsel,  Jepang, Iran, Italia, Semua Keputusan Harus Hati-hati

  6. Anies Baswedan Turunkan Jabatan Kelik dari Kepala Dinas Jadi Anggota TGUPP

  7. Selidiki Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan Anies, Komrah Kerahkan Ahli Kumpulkan Sampel di Monas

  8. 5 Artis yang Pernah Boyong Pegawainya Berangkat Umrah

  9. Sepucuk Surat untuk Anies Baswedan dan Bank DKI dari Ahli Waris The Tjin Kok

  10. Begal Kembali Beraksi di Cempaka Putih, Kali ini Korbannya Pegawai Pemprov DKI

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020