image
Login / Sign Up

Rata-rata Setiap Bulan Terjadi 14 Pelanggaran Kebebasan Beragama

Maidian Reviani

Toleransi vs intoleransi

Image

Foto multi ekspos fenomena alam gerhana matahari cincin di Masjid Istiqlal yang difoto dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Gerhana matahari cincin terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tepat segaris. Untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya, gerhana matahari hanya dapat dinikmati sekitar 75 persen, dimulai pukul 10.42 WIB, mengalami puncaknya pada 12.36 WIB, dan berakhir pukul 14.23 WIB. | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO, Secara faktual, kerapuhan kebhinekaan selama ini sangat kasat mata. Hal itu bisa ditandai dengan masih tingginya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta semakin terbukanya ekspresi konservatisme dan narasi intoleransi.

Peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB merupakan salah satu persoalan yang mesti diatasi secara presisi oleh para penyelenggara negara pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akselarasi penanganan persoalan-persoalan kunci mesti dilakukan oleh pemerintah.

Itulah gambaran isu yang kami angkat dalam laporan kali ini. Laporan dimulai dari hasil penelitian terhadap perkembangan kebebasan beragama pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Walaupun terjadi penurunan peristiwa jika dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya, ada beberapa catatan menarik yang muncul.

baca juga:

Menjadi menarik karena dalam laporan ini disajikan dalam beberapa perspektif dalam memandang kebebasan beragama, termasuk pula mengangkat sudut pandang Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang menjadi salah satu korban.

***

* Pelanggaran yang melibatkan aktor negara sebanyak 447 tindakan dan aktor non negara sebanyak 613 tindakan.
* Bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan insitusi pendidikan bermacam-macam, di antaranya diskriminasi.
* Gangguan terhadap tempat peribadahan yang terdokumentasi selama periode pertama pemerintahan Jokowi sebagian besar terjadi pada gereja (51 gangguan).

 ***

Jelang perayaan Natal 2019. Persoalan yang dialami sebagian umat Katolik di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, terpublikasikan hingga bergulir menjadi isu nasional.

Ketika itu, umat Katolik Stasi Santa Anastasia di Jorong Kampung Baru terpaksa tidak dapat merayakan Natal bersama-sama. Pengajuan izin penyelenggaraan ibadah Natal yang mereka ajukan ke pemerintah daerah tidak dipenuhi dan pemerintah menyampaikan surat penolakan dari warga tahun sebelumnya.

Sikap Pemerintah Kabupaten Dharmasraya disayangkan karena terus menerus bilang ke publik bahwa tidak pernah melarang ibadah dan perayaan Natal. Tetapi nyatanya, menurut Pusat Studi Antar Komunitas Foundation Padang, substansi pemenuhan atas hak melaksanakan ibadah dan perayaan Natal bersama-sama bagi umat Katolik di Jorong Kampung Baru tetap tidak terpenuhi.

Program Manager Pusaka Foundation Padang Sudarto ketika itu menyebut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya plin-plan dan selalu bersembunyi di balik kalimat “tidak pernah melarang orang beribadah di Dharmasraya.”

Tetapi di satu sisi lain, kata dia, pimpinan daerah menawarkan pinjaman mobil supaya umat Katolik bisa ibadah perayaan Natal di Sawahlunto (jaraknya 135 kilometer) atau di tempat lain. Alasan menawarkan peminjaman mobil karena adanya penolakan atau pelarangan perayaan Natal di Jorong Kampung Baru dan daerah lain di Nagari Sikabau.

Sikap kritis Sudarto ketika itu berujung penangkapan yang dilakukan anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada Selasa, 7 Januari 2020. Kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka kasus ujaran kebencian terkait pernyataan-pernyataannya mengenai pelarangan kegiatan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sinjunjung yang disampaikan lewat Facebook. Sudarto dijerat dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Kasus di Dharmasraya merupakan dari dari sekian banyak kasus intoleransi di negeri ini.

Selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (November 2014 – Oktober 2019), menurut studi Setara Institute, terjadi 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 1.060 tindakan.

Artinya, setiap bulan terjadi rata-rata 14 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 18 tindakan.

Mengapa jumlah tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selalu lebih banyak dibandingkan jumlah peristiwa? Menurut penjelasan Direktur Riset Setara Institute Halili dalam satu peristiwa pelanggaran dimungkinkan terjadi lebih dari satu tindakan pelanggaran.

Direktur Riset Setara Institute Halili. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Ada sepuluh provinsi dengan peristiwa tertinggi. Jawa Barat merupakan provinsi dengan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terbanyak pada periode pertama pemerintahan Jokowi, yakni 154 peristiwa.

Posisi kedua setelah Jawa Barat yaitu Jakarta dengan 114 peristiwa, disusul Jawa Timur (92 peristiwa), Jawa Tengah (59 peristiwa), Aceh (64 peristiwa), Daerah Istimewa Yogyakarta (38 peristiwa), Banten (36 peristiwa), Sumatera Selatan (31 peristiwa), Sumatera Utara (28 peristiwa), dan Sumatera Barat (19 peristiwa).

Tak hanya Setara Institute yang memetakan wilayah-wilayah tersebut ke dalam zona merah dan oranye. Berbagai lembaga riset, termasuk Badan Nasional Penanggulangan terorisme, pun memasukkannya dalam zona merah atau oranye.

Zona merah artinya kebebasan beragama atau berkeyakinan di kawasan itu berada dalam derajat mengkhawatirkan. Zona oranye berarti intensitas peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama secara kuantitatif sedang.

Pelanggaran dikategorikan menjadi dua, tindakan yang dilakukan oleh negara dan yang dilakukan oleh non negara.

Pelanggaran yang melibatkan aktor negara sebanyak 447 tindakan dan aktor non negara sebanyak 613 tindakan.

Dalam kategori aktor negara, terdapat beberapa institusi yang berkontribusi melakukan pelanggaran. Institusi yang menurut Setara Institute paling banyak melanggar yaitu pemerintah daerah (157 tindakan).

Urutan berikutnya insitusi kepolisian (98 tindakan).

Ada catatan menarik yang ditemukan dalam pemantauan selama tiga tahun terakhir. Institusi pendidikan (sejumlah lembaga berstatus negeri) ikut berkontribusi melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (35 tindakan).

Bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan insitusi pendidikan bermacam-macam, di antaranya diskriminasi. Halili menyontohkan salah satu sekolah negeri di Yogyakarta mewajibkan para siswi mengenakan jilbab.

“Sekolah negeri mestinya menjadi salah satu lembaga penyemai kebhinekaan. Kalau dari sekolah-sekolah beragama saya kira itu tidak terlalu kita persoalkan, tapi ini terjadi di sekolah-sekolah negeri,” kata Halili ketika saya temui di Hotel Ibis Tamarin, Jalan K. H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Kasus menarik dalam kategori tindakan pelanggaran di institusi pendidikan ditemukan di Sulawesi Tengah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang guru yang dilaporkan pengelola sekolah ke kantor polisi dengan tuduhan melakukan hate speech dan penodaan agama gara-gara menunjukkan keberpihakan terhadap kaum minoritas melalui media sosial.

Dalam kategori aktor negara, pelanggar kebebasan beragama dan keyakinan berikutnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (33 tindakan). Aktor ini disebut Halili sebagai aktor klasik atau aktor tradisional negara.

Kemudian pelanggaran dilakukan oleh pengadilan (18 tindakan), kejaksaan (17 tindakan), TNI (11 tindakan), Kementerian Agama (14 tindakan), Wilayatul Hisbah (19 tindakan), bahkan juga dilakukan oleh pemerintah desa yang merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (lima tindakan).

Sedangkan kategori pelanggaran yang tindakannya dilakukan oleh aktor non negara, menurut temuan Setara Institute, terbagi menjadi sepuluh.

Aktor non negara paling banyak melibatkan kelompok warga, jumlahnya 171 tindakan.

Kelompok warga yang menjadi pelanggar tidak membuka identitas mereka, tapi secara terang-terangan melakukan persekusi, diskriminasi, intoleransi, dan perusakan barang milik warga, individu, atau kelompok minoritas yang dianggap berbeda dengan mereka.

Di luar kelompok warga, pelaku pelanggaran terhimpun dalam organisasi keagamaan (86 tindakan).

Setara Institute juga menemukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dilakukan individu (71 tindakan).

“Individu-individu belakangan ini mengalami penguatan kapasitas untuk melakukan pelanggaran atas hak-hak beragama yang lain. Polisi barangkali tidak melakukan pelanggaran, tapi ada sekelompok orang yang melanggar, sialnya polisi diam. Ini situasinya,” ujar dia.

Majelis Ulama Indonesia, menurut temuan Setara Institute, juga menjadi aktor dengan menyumbang 64 tindakan.

Selanjutnya, Front Pembela Islam dengan 48 tindakan. FPI hampir selalu muncul setiap tahun dalam pemantauan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan oleh Setara Institute.

Aktor berikutnya ormas (24 tindakan). Ormas ini, menurut penjelasan Halili, umumnya tidak berafiliasi dengan agama tertentu.

Kelompok berikutnya pada kategori aktor non negara yaitu Forum Umat Islam (12 tindakan), Gerakan Pemuda Ansor (delapan tindakan), perusahaan (13 tindakan), dan tokoh agama atau masyarakat (13 tindakan).

Pelanggaran yang kerap terjadi di perusahaan, menurut penjelasan Halili, yaitu tindakan intoleransi yang dilakukan manajemen terhadap karyawan. Misalnya, dengan melarang penggunaan atribut agama.

Sedangkan tindakan pelanggaran yang dilakukan tokoh agama atau tokoh masyarakat dilakukan dengan menghasut atau mengajak masyarakat melakukan persekusi terhadap seseorang yang memiliki keyakinan keagamaan yang berbeda.

Halili mengatakan temuan-temuan selama ini menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non negara selalu mendominasi pelanggaran. Aktor aktor non negara dikatakannya “selalu mengancam” dinamika kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri ini.

Dari sisi korban, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama periode pertama pemerintahan Jokowi menimpa beragam kelompok warga yang dikategorikan Setara Institute menjadi 10 kelompok korban.

Kelompok korban terbanyak yaitu individu (193 peristiwa), disusul warga (183 peristiwa), kemudian umat Kristiani (136 peristiwa), Syiah (81 peristiwa), Ahmadiyah (63 peristiwa), umat Islam (47 peristiwa), Gafatar (45 peristiwa), aliran keagamaan (44 peristiwa), pelajar/mahasiswa (41 peristiwa), dan aparatur sipil negara (25 peristiwa).

Jemaat Gereja Theresia Sulap Kertas Bekas Jadi Poh. AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Khusus untuk kelompok Ahmadiyah, menurut catatan yang disampaikan Halili, jika dibandingkan pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah korban pada periode Jokowi mengalami penurunan secara signifikan.

“Pernah mereka (Ahmadiyah) menjadi korban di atas 80 peristiwa. Pernah juga (mencapai) 120 (peristiwa pada periode pertama SBY),” katanya.

Ada pula kasus menarik diskriminasi yang ditemukan Setara Institute dalam kelompok aparatur sipil negara yang menjadi korban di daerah dalam dua tahun terakhir. Mereka diwajibkan absen menggunakan fingerprint ketika salat berjamaah.

Secara khusus, tempat ibadah yang mengalami gangguan juga menjadi isu penting. Rumah ibadah, kata Halili, merupakan bagian tak terpisahkan dari hak konstitusional warga atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Gangguan terhadap tempat peribadatan yang terdokumentasi selama periode pertama pemerintahan Jokowi sebagian besar terjadi pada gereja (51 gangguan). Masjid (sebagian milik Ahmadiyah) juga menjadi sasaran gangguan, tercatat 27 peristiwa. Rumah ibadah Aliran Kepercayaan tak luput dari sasaran gangguan: 22 peristiwa. Kemudian gangguan yang menyasar Klenteng (13 peristiwa), Pura (lima peristiwa), dan Vihara (satu peristiwa).

Gangguan terhadap tempat peribadahan pada periode pertama pemerintahan Jokowi, kata Halili, secara umum terdapat beberapa permasalahan kunci yang terkait dengan intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dan ancaman ideologis terhadap negara Pancasila.

Permasalahan tersebut secara umum dapat diidentifikasi dalam dua lapis, yaitu lapis negara (state layer) dan lapis masyarakat (societal layer). Pada lapis negara terdapat tiga persoalan utama yang menjadi faktor bagi intoleransi dan pelanggaran.

Pertama, masalah pada kerangka hukum (legal framework). Kedua, persoalan kapasitas aparatur negara. Ketiga, penegakan hukum.

Sedangkan pada lapis masyarakat, terdapat empat permasalahan kunci. Halili menyebutkan, pertama, penyempitan ruang perjumpaan yang diakibatkan oleh peningkatan segregasi sosial. Kedua, illiterasi. Rendahnya literasi tentang identitas internal dan eksternal antar warga menyebabkan terjadinya begitu banyak penyangkalan (denial) dan penolakan (resistance) atas eksistensi liyan (the other). Ketiga, penguatan konservatisme. Keempat, penguatan kapasitas koersif warga.

Berdasarkan analisis dan diskusi dengan stakeholders, termasuk pemerintah, atas berbagai persoalan itu, Setara Institute merekomendasikan sebelas agenda yang mestinya dilakukan pemerintah.

Pertama, pengarusutamaan pemerintahan yang inklusif.

Presiden Jokowi mesti membawa pemerintahan menjadi inklusif.

Presiden Jokowi Tinjau Kegiatan Integrated Digital. AKURAT.CO/Sopian

Misalnya, kata Halili, pada zaman dulu, Presiden pernah mengeluarkan peraturan presiden mengenai gender.

Ternyata isu gender hingga kini menjadi salah satu dimensi penting dalam perencanaan serta penyelenggaraan program pemerintah, karena sebagian besar melibatkan perspektif gender.

“Maka penting pemerintahan inklusif ini harus diutamakan oleh presiden, idealnya dalam bentuk UU, tapi yang paling masuk akal tentu dalam bentuk perpres karena dari sisi waktu itu pasti tidak akan terlalu memakan habis,” kata Halili.

Kedua, penghapusan regulasi pemerintah, khususnya aturan di tingkat kementerian atau lembaga yang bersifat diskriminatif.

Halili mengatakan surat keputusan bersama menteri mengenai pelarangan Ahmadiyah merupakan regulasi tingkat kementerian atau lembaga yang paling bermasalah. Pada 9 Juni 2008, SKB ditandatangani oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menteri Dalam Mardiyanto, dan Menteri Agama Maftuh Basyuni.

“Karena, SKB ini menjadi dasar bagi begitu banyak regulasi lokal untuk pelarangannya dan kemudian menjadi alat bagi kelompok-kelompok lain untuk mempersekusi Ahmadiyah dimana-mana. Totally, SKB itu diskriminatif dari sisi konten, karena judulnya saja sudah pelarangan,” kata dia.

Ketiga, merevisi peraturan bersama menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Forum Kerukunan Antarumat Beragama.

“Kami meminta agar pemerintah melakukan revisi, karena ada locus-locus diskriminasi terjadi bagi kelompok intoleran untuk melarang hak-hak minoritas agama (lain) dalam pendirian rumah ibadah,” kata dia.

Keempat, penghapusan regulasi lokal atau di tingkat pemerintah daerah yang diskriminatif.

Kelima, peningkatan kapasitas aparatur negara dalam hal toleransi, kebhinekaan, serta penguatan Pancasila.

“Jadi aparat sendiri, tidak punya kapasitas untuk meng-handle isu (KBB) ini. Jadi mereka harus ditingkatkan kapasitasnya,” ujarnya.

Keenam, penegakan hukum hingga tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran KBB, terutama yang berdimensi pidana.

“Setara Institute mendesak kepolisian melakukan moratorium penggunaan pasal penodaan agama untuk menangani kasus, apalagi berdimensi restriksi terhadap KBB,” kata Halili.

Ketujuh, rehabilitasi hak korban. Misalnya, kata Halili, pemerintah memulangkan warga Ahmadiyah yang sudah belasan tahun hidup dalam ketidakjelasan di tempat pengungsian, Wisma Transito, gedung milik Dinas Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Mataram.

“Kemudian ada GKI Yasmin, Bogor. Yang secara hukum jelas mereka kuat, tapi persoalan itu terus berlarut. Jadi itu, harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah dan multi stakeholders untuk pemulihan hak korban,” kata Halili.

Kedelapan, penguatan literasi lintas agama. Kesembilan, memperluas ruang-ruang perjumpaan, termasuk pemukiman lintas identitas.

“Pemerintah daerah harus moratorium, kemudian memberikan izin untuk pembangunan eksklusif untuk satu identitas tertentu,” kata Halili.

Kesepuluh, penanganan konservatisme melalui pelarangan politisasi identitas keagamaan dalam hajatan elektoral.

Menurut Halili salah satu yang mendorong penguatan konservatisme saat ini adalah politisasi identitas.

Kesebelas, penanganan radikalisme dan ekslusifisme keagamaan di beberapa lokus kritis, yaitu sekolah, perguruan tinggi, aparatur sipil negara, dan badan usaha milik negara.

“Kelompok-kelompok intoleran yang selama ini bergerak dengan narasi-narasi anti Pancasila juga bisa ada di BUMN,” katanya.[]

Baca juga:

Tulisan 2: Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia Sudah Sangat Menyebalkan
Tulisan 3: Perjuangan dan Harapan Jadi Kekuatan Ahmadiyah
Tulisan 4: Realita di Masyarakat: Ada Anak Mulai Diajari Sikap Intoleran Sejak Dini

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Toleransi vs intoleransi

Realita di Masyarakat: Ada Anak Mulai Diajari Sikap Intoleran Sejak Dini

Image

News

Toleransi vs intoleransi

Perjuangan dan Harapan Jadi Kekuatan Ahmadiyah

Image

News

Toleransi vs intoleransi

Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia Sudah Sangat Menyebalkan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Setelah Netflix dkk, 10 Perusahaan Digital Ini Wajib Kenakan PPN ke Konsumen

DJP telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN produk digital.

Image
Ekonomi

Kemenkeu Terbitkan 4 SUN Lewat Penempatan Langsung ke BI Senilai Rp82,1 Triliun

Pemerintah menetapkan hasil penerbitan empat seri SUN dengan cara penempatan langsung kepada BI senilai Rp82,1 triliun.

Image
Ekonomi

Ekonomi Jeblok, Fadli Zon: Dari Awal Pemerintah Sudah Salah Resep, Ganti Kokinya!

Perekonomian yang jeblok akibat Pemerintah salah resep.

Image
Ekonomi

Bos BKPM Klaim RUU Cipta Kerja Mampu Beri Kepastian Investasi

Saat ini ada sekitar 17 juta hingga 18 juta orang yang tengah membutuhkan pekerjaan.

Image
Ekonomi

Guyuran Insentif Rp2,4 Juta dari Pemerintah Bikin Buruh Semringah

KSPI mengapresiasi terhadap rencana pemerintah yang akan memberikan insentif kepada 13 juta pekerja/buruh bergaji di bawah Rp5 juta/bulan.

Image
Ekonomi

Jouska Sarankan Klien Jual Rumah buat Beli Saham, Perencana Keuangan: Keterlaluan!

Perencana Keuangan Safir Senduk merasa saran yang diberikan Jouska adalah tindakan yang melampaui batas.

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Cita-citanya berhasil ia gapai!

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Wapres Ma'ruf Amin Sesumbar Ekonomi Kerakyatan Syariah Mampu Bertahan di Masa COVID-19

Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu instrumen alternatif dalam rangka pemerataan kesejahteraan.

Image
Ekonomi

Koperasi BMT Bisa Dapat Dana Bergulir Hingga Rp100 M, Begini Syaratnya!

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk LPDB sebesar Rp1 triliun akan habis terserap pada September 2020.

Image
Ekonomi

Dear HRD, Jangan Samakan Pekerjaan Marketing dan Sales

Seorang warganet mencurahkan kegusarannya kepada HRD dan perusahaan yang sering menyamakan posisi marketing dan sales.

terpopuler

  1. Upaya Denny Indrayana Menjadi Gubernur Kalsel Terganjal Kasus Payment Gateway

  2. 7 Potret Transformasi Lesti Kejora yang Bikin Terpesona, Imut dari Kecil!

  3. Pemerintah Harus Selamatkan Kelas Menengah dengan Gratiskan Seluruh Tarif Listrik dan Cicilan

  4. Viral Ibu Muda jadi Kurir Antar Makanan Sambil Momong 2 Anak Balitanya, Begini Kisahnya

  5. Faiq dan Astrid Dua Kali Berbuat 'Begituan' di Apartemen Margonda Residence V

  6. Tak Ingin Seperti Beirut, Rakyat Australia Desak Pemindahan Pabrik Amonium Nitrat

  7. Exco PSSI Anggap Gatot S Dewabroto Terlalu Banyak Ngomong

  8. Korban Tenggelam dan Hilang di Pantai Goa Cemara, Diduga Terseret ke Palung

  9. Dortmund Pastikan Sancho Tidak akan Pergi dari Signal Iduna Park

  10. Chatib Basri Sindir Belanja Pemerintah Malah Pro Cyclical, Tak Menolong Ekonomi

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit  

Diskursus antara WHO dan Sains 'Vis a Vis Post-truth' Era Pandemi COVID-19

Image
DR TANTAN HERMANSAH

“Nyate” dan Perubahan Mikro Sosial

Image
Lasmardi Iswondo

Menjaga Kemabruran Haji

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid

Image
Hiburan

Sisi Sederhana Ulama NU Gus Baha Kembali Terungkap, Ternyata Tak Punya WA