image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Banjir Jakarta: Normalisasi atau Naturalisasi, Mana yang Terbaik?

Maidian Reviani

Problematika Kota

Image

Warga saat menumpang kendaraan truk saat akan melintasi jalan Daan Mogot yang terendam banjir di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020). Lumpuhnya jalan daam mogot karena terendam banjir menyebabkan transportasi umum seperti Tranjakarta tidak dapat beroperasi, sehingga banyak warga yang menggunakan kendaraan besar seperti truk, mobil pemadam, bahkan untuk sepeda motor harus menggunakan rakit buatan.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, * Pemerintah Provinsi Jakarta tetap melanjutkan program normalisasi atau yang dalam program Gubernur Jakarta Anies Baswedan disebut dengan istilah naturalisasi tahun ini.
* Pendekatan normalisasi sungai, menurut Tubagus, selalu dilakukan dengan cara yang tak ramah dengan masyarakat, misalnya menggusur rumah.
* Menurut dia Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jakarta jangan bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus berkoordinasi untuk memulihkan lingkungan.

***

Di tengah banjir besar yang melanda sebagian Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, dan Banten awal 2020, berlangsung perdebatan klasik mengenai jurus mana yang lebih baik untuk mencegah banjir, normalisasi atau naturalisasi sungai yang melewati Jakarta.

baca juga:

Untuk menyudahi perdebatan ketika itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Juaini Yusuf mengatakan: "Sama saja sebenarnya normalisasi, naturalisasi itu sama saja. Bedanya bahasa doang, tujuannya kan ngelebarin."

Pemerintah Provinsi Jakarta tetap melanjutkan program normalisasi atau yang dalam program Gubernur Jakarta Anies Baswedan disebut dengan istilah naturalisasi tahun ini. Ranah Jakarta dalam program itu, yakni membebaskan lahan, sedangkan pengerjaannya menjadi tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam praktiknya, sungai-sungai akan dilebarkan menjadi 20 meter sampai 30 meter, dikembalikan seperti dulu. Soalnya, sekarang ini lebar sungai di Jakarta rata-rata hanya sekitar sepuluh meter sehingga daya tampungnya kurang, apalagi seperti terjadi banjir awal 2020 lalu. “Makanya itu perlunya dinormalisasi naturalisasi," kata dia.

Senada dengan Juaini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak mau dipusingkan oleh perbedaan istilah.

Menteri Basuki Hadimuljono. AKURAT.CO/Sopian

Basuki dalam situs Sekretariat Kabinet menegaskan tidak ada perbedaan antara konsep normalisasi dan naturalisasi sungai. Soalnya, semuanya sama-sama membutuhkan pelebaran sungai.

“Jadi, dari dulu saya bilang nggak ada masalah oke, sama, hanya terminologinya orang kan pengin beda-beda, tapi sama, nggak ada apa ya… perbedaan yang mendasar secara teknis, semua membutuhkan pelebaran ya,” kata Basuki.

Bahkan, kata Basuki ketika itu, Gubernur Anies Baswedan sudah mengatakan kalau di kawasan tikungan sungai tidak dibeton, pasti akan jebol. Itu sebabnya, Kementerian PUPR dan gubernur sama perspektifnya.

"Yang penting itu. Buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi, dikerjakan gitu. Jangan nggak dikerjakan," kata Basuki.

Penanganan banjir di Jakarta dilakukan melalui pembangunan infrastruktur di kawasan hulu maupun hilir. Pembangunan di hulu dilaksanakan dengan membuat Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Sedangkan pembangunan di kawasan hilir melalui normalisasi atau naturalisasi sungai, meneruskan pembangunan sudetan Kali Ciliwung yang melimpahkan air ke Kanal Banjir Timur.

Untuk mendukung program normalisasi, Kementerian PUPR menyiapkan rumah susun di kawasan Pasar Rumput bagi 800 kepala keluarga sebagai tempat tinggal sementara.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi ketika saya temui di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengatakan sekarang memang bukan waktunya untuk memperdebatkan istilah konsep.

Tetapi, Tubagus memiliki catatan. Menurut dia pendekatan naturalisasi sungai lebih baik dibandingkan dengan konsep normalisasi.

Pendekatan normalisasi sungai, menurut Tubagus, selalu dilakukan dengan cara yang tak ramah dengan masyarakat, misalnya menggusur rumah.

Menurut Tubagus seharusnya pemerintah mencari cara lain, seperti menyediakan pemukiman yang adaptif terhadap bencana.

“Dipikirin nggak sama PUPR? Nggak, dia nggak mikir itu. Artinya kita mau bilang ini minim partisipasi warga,” kata Tubagus.

Banjir. AKURAT.CO/Sopian

Walau menilai program naturalisasi lebih baik dari normalisasi, Tubagus tetap mengkritik program naturalisasi yang diatur melalui Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 31 Tahun 2019.

Menurut Tubagus, peraturan gubernur tersebut menghilangkan partisipasi masyarakat, padahal selama ini sudah banyak komunitas yang ikut melakukan naturalisasi sungai, misalnya Komunitas Ciliwung.

Tubagus menyadari memang sekarang ini bukan waktunya lagi untuk memperdebatkan konsep mana yang paling tepat untuk memecahkan persoalan lingkungan sungai dari hulu sampai hilir.

Menurut dia, yang terpenting Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jakarta jangan bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus berkoordinasi untuk memulihkan lingkungan.

Direktur Rujak Centre for Urban Studies Elisa Sutanudjaja juga menilai metode normalisasi sungai tidak menjawab persoalan.

Itu terbukti dari hasil betonisasi dan tanggulisasi pada proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang dilakukan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta.

Pada hujan lokal yang terjadi 1 Januari lalu, air dari drainase-drainase tidak bisa cepat masuk ke daerah aliran Sungai Ciliwung karena tertahan tanggul setinggi hampir dua meter sehingga pemukiman sekitarnya, seperti Kampung Pulo dan Bukit Duri, tergenang.

Pembetonan dan penanggulan Sungai Ciliwung membuat arus air cepat mengalir dan membebani saluran di bawah.

Misalnya permukaan Pintu Air Manggarai menjadi lebih cepat naik, lalu meluap ke kawasan Manggarai. Kemudian, membebani Banjir Kanal Barat maupun sungai yang dekat dengan laut Jakarta.

“Misalnya Banjir Kanal Barat itu masih pergi ke arah lain, (misalnya) pergi ke Cengkareng. Sementara Cengkareng itu menerima air tidak hanya air (dari) Kanal Barat, tapi juga dari Angke dan juga dari daerah Jakbar. Kalau misalnya Cengkareng dibebankan oleh Banjir Kanal Barat, lalu normalisasi makin cepat masuk ke dalam, air Jakarta Barat kan dia nggak ada salurannya ke sana. Makanya normalisasi yang makin membebani Kanal Barat dan nantinya membenani Cengkareng, dia akan membuat banjir Jakbar makin parah. Jadi itu kaitannya,” katanya.

Itulah kenapa Elisa menyebut proyek normalisasi sungai dalam bentuk betonisasi dan tanggulisasi gagal.

Yang dibutuhkan dalam kondisi lingkungan seperti sekarang ini, menurut Elisa, melakukan pendekatan restorasi atau mengembalikan fungsi lingkungan secara menyeluruh.

“Harusnya restorasi. Normalisasi itu mengembalikan kapasitas sungai ataupun kali, ataupun kanal,” kata Elisa.

Elisa kemudian menjelaskan soal apa itu restorasi. Dia menyontohkan, kalau selama ini kanan dan kiri daerah aliran sungai digunakan untuk perkebunan dan semuanya mengalirkan pupuk kimia yang pada akhirnya mencemari air sungai, nanti mesti diubah. Nanti, sebelum air yang mengandung kimia masuk ke sungai, harus disaring terlebih dahulu lewat penghutanan kembali reboisasi.

Elisa Sutanudjaja . AKURAT.CO/Maidian Reviani

Pendekatan restorasi, menurut dia, bisa dikolaborasikan dengan naturalisasi. Salah satu sungai yang menggambungkan dua pendekatan itu adalah Kallang River di Singapura.

“Dia melakukan pengerukan (naturalisasi) juga, di sisi kanan kirinya beton diubah menjadi yang alami. Nah itu yang dilakukan. Jadi bisa dilakukan di satu tempat yang sama,” katanya.

Untuk merealisasikan restorasi sungai, kata Elisa, memerlukan kerjasama yang serius antar pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sebab, di kawasan hulu (Bogor) sekarang ini sudah terjadi banyak sekali perubahan fungsi lahan, menjadi komersial.

Sedangkan di Ibu Kota Jakarta, pengembalian kawasan yang dikomersialkan menjadi ruang terbuka hijau belum terwujud.

Elisa mengatakan 80 persen muka tanah Jakarta sekarang sudah tertutup beton. Sementara lima persennya berupa jalan ruang teruka hijau, ruang terbuka private, dan ruang terbuka biru. Malah, kata dia, pemerintah Jakarta pernah bilang 90 persen muka tanah sudah berwujud beton.

Curah hujan pada awal 2020 lalu mencapai sekitar 180 juta kubik atau setara dengan 72 ribu kolam air standar olimpiade. Sebagai perbandingan, satu kolam air berisi 2.500 kubik. Perhitungan yang disampaikan oleh Elisa itu mengutip Guru Besar Hidrologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Joko Sujono.

Air sebanyak itu kemudian dijatuhkan ke permukaan lahan yang 80 persennya sudah berwujud beton itu.

Bayangkan, air itu kemudian dilimpahkan ke kali, sungai, dan kanal plus ruang terbuka biru (waduk dan bendungan) yang luasnya cuma tiga persen. “Ya, pasti akan meluap dan melimpah kemana-mana,” kata Elisa.

Banjir semakin parah karena topografi Jakarta, kata Elisa, datar.

Ditambah lagi permukaan lahan Jakarta Utara mengalami penurunan. Akibatnya, aliran air dari beberapa daerah, seperti Rawa Buaya, yang seharusnya menuju laut, justru terperangkap di wilayah yang sudah mengalami penurunan muka tanah.

Banjir besar pada awal tahun ini selain karena derasnya hujan lokal sejak malam pergantian tahun, juga karena gerojokan air dari wilayah Depok dan Bogor.

Pada waktu subuh tanggal 1 Januari, hujan deras mengguyur Bogor dan Depok. Curah hujan di Depok ketika itu mencapai 158 milimeter.

Kondisi Bendungan Katulampa di Bogor pada jam delapan pagi sudah dinyatakan status siaga dua.

Siang harinya, sekitar jam 12.00 WIB, Depok menyatakan siaga satu.

Derasnya air dari Bogor dan Depok serta hujan lokal membuat air Sungai Ciliwung tumpah ruah pada siang dan sore.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banjir di Jakarta. Peneliti Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia M. Fakhrudin dalam laman resmi LIPI menyebutkan karena curah hujan, tutupan lahan, dan sistem drainase.

“Sebanyak 30 sampai 40 persen wilayah di Jakarta berada di bawah permukaan air laut, dan persentasenya terus bertambah,” kata dia.

Sistem drainase di Jakarta, kata dia, masih mengandalkan pompa. Hal ini mengakibatkan proporsi jumlah air hujan yang dikonversi langsung menjadi aliran permukaan atau direct run-off akan cenderung terus meningkat.

Mengenai penyebab banjir awal tahun 2020, menurut Fakhrudin, hujan memang menjadi faktor utama banjir di hilir. Sementara aliran sungai di hulu meningkatkan besaran dan lamanya banjir.

"Hujan ekstrem di hilir merupakan faktor utama terjadinya banjir di Jakarta kali ini, jadi bukan lagi salah kiriman air dari Bogor," kata Fakhrudin.

***

Di tengah perdebatan mengenai siapa yang harus bertanggungjawab atas banjir yang terjadi pada awal tahun 2020, budayawan Ridwan Saidi bicara dari sisi historis ketika saya wawancarai melalui telepon pada Minggu 5 Januari 2020.

Pada masa lalu, kota metropolitan ini (dulu namanya masih Batavia), banyak rawa atau hamparan daerah berair.

Tetapi setelah kedatangan Belanda, banyak rawa dan kali yang ditutup oleh mereka. Akibat kerusakan lingkungan, pada tahun 1640 sudah ada catatan yang menyebutkan Jakarta kebanjiran.

Seingat budayawan kelahiran 1942 itu, di salah satu tahun pada masa Orde Lama, di Jakarta pernah terjadi hujan yang durasinya lebih lama dari yang turun pada awal 2020. Ketika itu, hujan turun tiga hari tiga malam.

Tetapi dampaknya tidak seberapa besar karena masih banyak rawa.

Setelah memasuki Orde Baru, pembangunan fisik genjar dilakukan. Ridwan menyebut ada 166 rawa ditutup pada zaman itu.

Kawasan yang dulunya penuh hamparan resapan air, berubah menjadi beton. Terbayanglah dampaknya, kemana lagi air mengalir.

Siang itu, Elisa menunjuk peta Jakarta tahun 1923. Kota yang sekarang menjadi metropolitan ini dulunya berwujud rawa-rawa dan dilewati banyak sungai.

Banjir. AKURAT.CO/Sopian

Elisa menyontohkan tahun 1986 hingga 1990, Kelapa Gading masih berupa sawah. Bangunan yang mencolok ketika itu hanya sebuah gereja yang terletak di tengah sawah.

Setelah itu, kalau membandingkan peta tata ruang dari 1985 hingga 2005, wujud Kelapa Gading terlibat betul perubahannya.

“Total perubahan lahan itu 3.900 hektare,” kata Elisa seraya menyebut nama salah satu kawasan perumahan di Tangerang sebagai perbandingan skala untuk menggambarkan betapa masifnya pembangunan di sana.

Selain karena terjadi menyusutnya lahan resapan air, menurut Elisa, banjir diperparah oleh pengembang perumahan yang mengabaikan kewajiban terhadap lingkungan. Misalnya, tidak membangun drainase yang baik, tidak menyediakan area sumur resapan, dan ruang terbuka hijau.

“Idealnya, orang yang membangun bekas lahan hijau itu seharusnya dia tidak membuat masalah di tempat lain, tapi diharapkan mengelola airnya sendiri,” ujar Elisa.

Tapi yang disayangkan oleh Elisa, petugas pemerintah juga tidak memeriksa apakah pengembang sudah menjalankan kewajiban atau belum.

Sikap aparatur yang seperti itu, menurut Elisa, justru menunjukkan pemerintah lalai atas aturan yang dibuat sendiri.

Dengan adanya ancaman krisis iklim yang lebih parah, menurut Elisa, mestinya yang dibutuhkan sekarang tindakan tegas secara hukum.

“Tidak bisa dibiarkan sama sekali limpahan 180 juta kubik hanya dikasih ke drainase. Jadi baik developer, kamu dan saya, sama-sama punya kewajiban bikin sumur resapan dan ini harus disegerakan tanpa peduli. Dan kalau ini melihat yang urgensi, kita bisa melihat siapa yang paling besar lahannya, dia harus bertanggungjawab,” kata Elisa.

Pemerintah, khususnya Jakarta, mestinya bisa memaksa pengembang menyediakan area sumur resapan. Caranya, sebelum mereka menjamin ketersediaan sumur resapan, pemerintah tidak menerbitkan dokumen Sertifikat Layak Fungsi.

Ilustrasi banjir. BNPB

“Bagi (pengembang) gedung kalau itu (sertifikat), nggak keluar kayaknya kiamat, karena penghuni nggak bisa bikin domisilah, nggak bisa bikin A, B, C ,D,” kata Elisa.

Cara lainnya yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengurangi beban drainase kota yaitu memasang meteran pada setiap kompleks gedung untuk mengukur seberapa banyak air kotor atau air hujan yang dikeluarkan dari sana.

Sebagai kompensasi, nanti, setiap kompleks gedung harus mengeluarkan biaya sesuai dengan berapa banyak air yang dikeluarkan. Pemberlakuan sistem tersebut, kata Elisa, sudah berlangsung di Jerman dan negara bagian California.

“Selama ini drainase, kan di-charge kan ambil air ya, sekarang yang ngeluarin air ya di-charge juga. Karena untuk mempertimbangkan kapasitas drainase juga, kalau terus menerus buat drainase ya yang rugi kan kita juga, karena harus investasi terus,” katanya. []

Baca juga:

Tulisan 1: Banjir di Jakarta Harusnya Tak Lagi Telan Korban Jiwa

Tulisan 3: Pemanasan Global: Kebakaran Dahsyat Australia dan Banjir Ekstrem Jakarta Awal 2020 Harus Jadi Peringatan Serius

Tulisan 4: Minta Ganti Rugi, Korban Banjir akan Lawan Pemerintah Jakarta

Tulisan 5: Penanganan Banjir Jakarta: Perintah Jokowi dari Istana

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Problematika Kota

Penanganan Banjir Jakarta: Perintah Jokowi dari Istana

Image

News

Problematika Kota

Minta Ganti Rugi, Korban Banjir akan Lawan Pemerintah Jakarta

Image

News

Problematika Kota

Pemanasan Global: Kebakaran Dahsyat Australia dan Banjir Ekstrem Jakarta Awal 2020 Harus Jadi Peringatan Serius

Image

News

Problematika Kota

Banjir di Jakarta Harusnya Tak Lagi Telan Korban Jiwa

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Polisi Selidiki Mayat Laki-Laki di Hotel Tokyo Banjarmasin

"Korban ditemukan sudah meninggal dunia saat berada di kamar nomor 334 Hotel Tokyo,"

Image
News

Polri Akan Tindak Tegas Anggota Yang Tidak Jaga Netralitas di Pilkada 2020

"Pak Kapolri pernah bilang netralitas adalah sebuah dan menjadi kewajiban anggota polri

Image
News

Dapat Ikut Pilkada 2020, Mabes Polri Klaim Mantan Pati Polri Tak Dapat Intervensi Kepolisian Lagi

mantan perwira tinggi (Pati) Polri dapat mengikuti dan menjadi kandidat dalam Pilkada Serentak 2020.

Image
News

Anggota DPR Minta GAPKI Maksimalkan Pemanfaatan Biodisel untuk Dalam Negeri

Ridwan menolak energi biodisel yang dihasilkan di Indonesia diekspor ke luar. Sebab tiap tahun pemerintah mensubsidi Rp120 Triliun

Image
News

Lokasi Observasi 188 ABK Kapal Pesiar World Dream: Pulau Sebaru Ini Rumah, Jadi Ada Kamar-kamarmya Bagus

“BNPB siap mendukung opsi pemulangan WNI baik melalui laut maupun udara, sesuai keputusan yang akan dipilih Presiden Joko Widodo.”

Image
News

UPDATE: Dampak Banjir di Jabodetabek dan Karawang

Masyarakat yang membutuhkan evakuasi hewan peliharannya dapat menghubungi 112.

Image
News

Video Kekerasan Terhadap Muslim di New Delhi Viral, Tagar #ShameOnYouIndia Trending di Twitter

Beberapa video masih perlu diverifikasi kebenarannya

Image
News

Remaja 17 Tahun Kepergok Curi Uang Kotak Amal Masjid

"Pelaku kami bawa ke Mapolsek sehingga tidak dihakimi massa yang sudah berkerumun," kata Kapolres Cirebon.

Image
News

Anies Baswedan: Alhamdulillah Sore Ini 100 Persen Sudah Surut

"Pembahasan mengenai banjir dan lain-lain kita lakukan sesudah warga bisa kembali lagi ke rumah masing-masing," kata Anies.

Image
News

Pelaku Sudah Diamankan, Begini Kronologis Sopir Ambulans Dipukul Saat Bawa Jenazah

Selain jenazah, ambulans juga membawa pihak keluarga yang menyaksikan arogansi si supir mobil pribadi.

terpopuler

  1. Dari Kuli Bangunan hingga Bergelimang Harta, 8 Fakta Menarik Sosok Akbar 'Ajudan Pribadi'

  2. Masyarakat Diminta Waspada Penipuan Mengatasnamakan Pertamina

  3. Wabah Virus Corona di Korsel Capai Hampir Seribu Kasus, Kondisi Daegu Kini bak Kota Mati

  4. Masa Jabatan Hakim MA dan MK Beda, Saldi Isra: Politik Hukum Apa Yang Sedang Dibangun Pemerintah?

  5. Raja Arab Saudi Jamu Pendeta Yahudi dari Israel untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah

  6. Bantah Terima Rp7,5 M, Rano Karno: Seluruh Lalu Lintas Keuangan Diatur oleh Agus Uban

  7. Kasus Makin Meroket, Wakil Menteri Kesehatan Iran Positif Terjangkit Virus Corona

  8. Aksi Dua Lansia di Rumah Sakit ini Bikin Mewek, Bukti Romantis Tak Kenal Usia

  9. Rumah Langganan Terendam Air, Deretan Artis Ungkapkan Kekecewaan Hadapi Banjir Jakarta

  10. Polda NTB Nyatakan Status Siaga Satu Hadapi Siklon Tropis Ferdinand

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020

Image
News

Tewas Saat Luncurkan Roket Buatannya, Ini 6 Fakta Menarik Penganut Bumi Datar Mike 'Mad' Hughes