image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Banjir di Jakarta Harusnya Tak Lagi Telan Korban Jiwa

Maidian Reviani

Problematika Kota

Image

Berbagai jenis sampah mengapung saat banjir melanda kawasan Kelingkit, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020). Jokowi menyebut penyebab banjir pada awal tahun 2020 ini karena kerusakan ekosistem dan ekologi juga kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, banjir yang melanda Jakarta sejak Selasa (31/12/2019) petang tersebut dimanfaatkan warga untuk membuang sampah seenaknya karena akan terbawa arus. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Mengapa Jakarta banjir ekstrem pada awal 2020? Itu pertanyaan besar kita hendak dijawab dalam laporan pekan ini.

Banjir 1 Januari lalu seharusnya menjadi pengingat keras mengenai bagaimana hubungan manusia dengan alam serta bagaimana kualitas manajemen kota dan bencana.

Setidaknya 67 orang di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten meninggal dunia dalam kejadian itu. Pada tanggal 3 Januari 2020, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah pengungsi mencapai 397.171 jiwa. Tak terbilang lagi berapa jumlah kerugian materi yang dialami korban.

baca juga:

Laporan ini akan menyoroti seperti apa kerusakan ekosistem dan ekologi. Secara khusus akan menyoroti kondisi Jakarta dan dikaitkan dengan situasi global. Selain itu, seperti apa langkah mitigasi dan penanganan dampak banjir. Rencana gugatan class action dari korban banjir untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah Jakarta makin menguat, juga diangkat dalam laporan ini.

***

* Tubagus mempertanyakan kinerja pemerintah Jakarta dalam mitigasi dan penanganan banjir tahun ini.
* Menurut dia ada sejumlah faktor. Di antaranya, pemerintah dinilai mengabaikan peringatan yang disampaikan satu dekade lalu bahwa keadaan daya dukung lingkungan Pulau Jawa sudah tergradasi.
* Pemerintah diingatkan untuk melakukan upaya serius untuk meminimalisir dampaknya. Tapi, menurut penilaian Tubagus, pemerintah tidak terlalu menggubris.

***

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, heran kenapa banjir di Jakarta awal 2020 masih menelan korban.

Kejadian kali ini, menurut Tubagus, seharusnya tidak perlu memakan korban lagi kalau saja pemerintah Jakarta memiliki perencanaan dan mampu mengimplementasikan mitigasi dan penanganan banjir dengan baik.

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Tubagus Soleh . AKURAT.CO/Maidian Reviani

Sebab, sebelum banjir pada awal 2020, Jakarta sudah sering mengalaminya dan titik yang terendam juga tidak jauh berubah.

Tubagus menyontohkan Jakarta pernah mengalami banjir yang lebih besar dari awal 2020, yakni 2002 dan 2007. Pada banjir yang terjadi 27 Januari hingga 1 Februari 2002, sebanyak 42 kecamatan (168 kelurahan) tergenang. Korban jiwa ketika itu lebih dari 20 orang.

Kemudian banjir pada awal Februari 2007 lebih parah lagi. Selain karena derasnya hujan lokal dan sistem drainase kota yang buruk, juga limpasan banjir dari hulu. Sekitar 80 orang meninggal dunia (tersebar di sejumlah daerah).

Tubagus mempertanyakan kinerja pemerintah Jakarta dalam mitigasi dan penanganan banjir tahun ini.

Padahal, Jakarta mempunyai setidaknya dua peraturan gubernur tentang mitigasi dan penanganan banjir.

Salah satunya, Peraturan Gubernur Nomor 143 tahun 2015 mengenai rencana pengendalian bencana pada periode 2015 sampai 2019. Isinya, dalam periode itu, pemerintah harus menghasilkan wilayah kajian bencana dan bagaimana upaya terhadap bencana.

Peraturan tersebut dinilai Tubagus belum diimplementasikan pemerintah secara baik. Banjir awal tahun 2020 yang menelan korban jiwa menjadi buktinya.

Demikian pula Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir. Pemerintah Jakarta dinilai tidak cakap mengimplementasikannya.

Peraturan tersebut mengatur bagaimana tugas satuan kerja dalam penanganan bencana, termasuk respons tanggap darurat.

Menurut catatan Walhi Jakarta, sistem tanggap darurat banjir pada awal 2020 masih buruk.

Memasuki Hari Ketiga, Banjir Masih Menggenangi Kaw. AKURAT.CO/Sopian

Nyatanya, kata Tubagus, masih banyak warga yang tidak tahu harus melakukan apa ketika pemerintah mengumumkan status siaga 1, 2, 3, dan 4.

Walaupun tak sedikit masyarakat yang inisiatif mendirikan posko-posko pengungsi di area bencana serta menggalang bantuan kemanusiaan, kata Tubagus, tanggung jawab mutlak pemerintah tidak gugur.

Meskipun sekarang genangan air juga sudah surut, pemerintah diminta tetap tanggap terhadap masalah kesehatan yang biasanya muncul dikemudian hari.

Ketika saya temui di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hari itu, Tubagus juga bicara panjang lebar mengenai kenapa Jakarta bisa terjadi banjir besar di awal tahun ini.

Menurut dia, ada sejumlah faktor. Di antaranya, pemerintah mengabaikan peringatan yang disampaikan satu dekade lalu bahwa keadaan daya dukung lingkungan Pulau Jawa sudah mengalami kemunduran, sehingga harus melakukan upaya serius untuk meminimalisir dampaknya.

“Justru pemerintah masih terus melakukan upaya pembangunan,” ujarnya.

Kemudian krisis ekologi. Menurut Tubagus, tata ruang kota tidak terkontrol. Bahkan, pemerintah tidak mampu mengontrol keterlanjuran.

Tubagus menyontohkan proyek reklamasi. Pemerintah disebut Tubagus, selalu berasalan proyek pengurugan laut itu sudah terlanjur sehingga terus digarap.

“Artinya kalau mau kita bilang, Jakarta ini tidak memiliki kepastian soal bagaimana masa depan lingkungan hidupnya,” tuturnya.

Kemudian tata kelola daerah aliran sungai. Pada zaman Belanda berkuasa di Batavia (1616), pemerintah ketika itu membangun Jakarta dengan konsep kota air.

Jakarta merupakan wilayah air karena dilewati dan dikelilingi oleh sungai-sungai: Ciliwung, Cisadane, dan Citarum.

Tetapi setelah zaman Belanda sampai sekarang, menurut Tubagus, pengelolaan daerah aliran sungai tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Ada tiga instansi yang disebut Tubagus bertanggungjawab mengontrol tata kelola daerah aliran sungai. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi Jakarta.

Berbagai Jenis Sampah Mengapung Saat Banjir Meland. AKURAT.CO/Sopian


 
Ketiga instansi yang mengurusi masalah yang sama itu, kata dia, seharusnya saling berkoordinasi untuk mencari solusi. “Tapi itu tidak dilakukan,” katanya.

Tubagus menyontohkan adanya berdebatan konsep normalisasi atau naturalisasi sungai.

“Kita mau bilang, perdebatan yang mereka (ketiganya) debatkan itu artinya menandakan bahwa pembangunan mereka tidak partisipatif. Banyak tugas PUPR itu dalam urusan sungai, misalnya mengurus sendimentasi. Mengapa betonisasi yang mereka lakukan terus juga konsep naturalisasi, naturalisasi lebih baik ketimbang normalisasi,” ujarnya.

Walaupun pendekatan naturalisasi dinilai Tubagus lebih baik, tetapi dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 terdapat kelemahan, yaitu menghilangkan pelibatan masyarakat. Padahal, selama ini naturalisasi sungai sudah dilakukan oleh masyarakat, misalnya Komunitas Ciliwung.

Sedangkan konsep normalisasi, menurut Tubagus, selalu menggunakan pendekatan penggusuran rumah warga.

Tetapi, kata Tubagus, sekarang bukan waktunya untuk memperdebatkan konsep. Menurut dia, pemerintah harus bisa berkoordinasi untuk memecahkan masalah lingkungan.

Krisis ekologi bukan hanya berbicara tentang yang terjadi Jakarta, tetapi juga daerah sekitarnya, juga pemerintah pusat yang seharusnya mengkoordinir dengan baik.

Tubagus menyontohkan perubahan fungsi lahan di Bogor dan Depok. Menurut penelitian yang dilakukan pada 1990-an, area resapan air seluas 14 ribu hektare di dua daerah itu hilang karena dialihfungsikan menjadi kawasan komersial dan pemukiman penduduk.

“Dan juga kita tahu bahwa pemukiman tidak lepas dari industri properti yang memaksakan harusnya nggak layak. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan mereka karena mereka tidak terkoordinasi secara baik oleh pusat. Jadi nggak tepat mereka main salah-salahan,” kata Tubagus.

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Galuh Syahbana Indrapahasta dalam situs LIPI menjelaskan banjir di Jabodetabek dan Banten adalah akibat tidak terkelolanya aspek teknis, ekologi, dan sosial.

Pembangunan ide Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat sudah direncanakan sejak zaman kolonial, kata Galuh, menunjukkan masalah banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama.

“Secara subsistem teknis, perlu adanya perbaikan sistem drainase dan pompa,” kata dia.

Galuh juga menyoroti perilaku tidak ramah lingkungan yang dilakukan masyarakat menyumbang risiko banjir.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh. AKURAT.CO/Maidian Reviani

“Sungai dilihat sebagai halaman belakang, tempat sampah komunal,” ujarnya.

Dia menjelaskan produksi sampah Jakarta hanya 0,5 sampai 0,8 kilogram per hari dibandingkan Singapura yang mencapai satu kilogram per hari. Namun, kata dia, di Singapura jarang terjadi banjir.

“Ini berarti bukan soal sampahnya, tapi perilaku membuang sampahnya," kata Galuh.

Terkait aspek sosial, selain perilaku disiplin masyarakat Jabodetabek juga perlu adaptif. Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Gusti Ayu Surtiari dalam situs LIPI menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi banjir yang terjadi.

"Jabodetabek berisiko banjir karena topologi dan ekologinya, ditambah lagi curah hujan meningkat. Lalu jika banjir sudah datang, kita mau apa? Mau tidak mau kita harus beradaptasi," ujarnya.

Dia menambahkan adaptasi ini harus dilakukan di semua level masyarakat mulai dari individu, regional, hingga nasional. Masing-masing level memiliki rasionalitas untuk mengambil keputusan atas tindakan yang akan dilakukan. Seluruh level tersebut harus sinergis dan tidak saling menghambat satu dengan yang lain. Misalnya, adaptasi di tingkat pemerintah tidak menghambat adaptasi oleh individu atau rumah tangga.

***

Pemerintah Jakarta diminta jangan hanya mempercantik kawasan dari sisi artifisial.

“Kebanyakan begitu, pohon ditebang masa diganti tanaman hias, kita lihat aja Jalan Sudirman, Thamrin, baru sekarang saja ditanami. 2020 anggaran Pemprov DKI Jakarta itu banyak soal mempercantik waduk, itu yang kita tentang dari dulu,” kata Tubagus.

Banjir yang selalu datang dan menelan korban harus dicegah.

Selain memperbaiki sistem tanggap darurat banjir, juga harus benar-benar memiliki niat memulihkan fungsi lingkungan, misalnya saja memperbanyak ruang terbuka hijau dan area resapan air.

“Karena juga kalau kita lihat banyak potensi ruang terbuka hijau, di sepanjang Kali Pesanggarahan tuh ada potensi terbuka hijau. Tapi kenapa nggak dibuat? Tapi ya karena tadi, karena perencanaan masih minim,” kata Tubagus.

Memasuki Hari Ketiga, Banjir Masih Menggenangi Kaw. AKURAT.CO/Sopian

Pemerintah Jakarta juga harus konsisten dengan aturan yang dibuat sendiri agar banjir awal 2020 tak terulang lagi di masa mendatang. Pemerintah jangan membiarkan pengembang membangun tanpa menjalankan kewajiban membuat sumur resapan dan ruang terbuka hijau.

Kewajiban tersebut ada pada Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Secara nasional, pemerintah didesak untuk menggunakan perspektif perubahan iklim dalam merespon bencana. Sebab, sebelum banjir besar awal tahun 2020 menelan korban, Indonesia baru saja mengalami musim kekeringan ekstrem. Kondisi ekstrem disebabkan perubahan iklim setelah terjadi pemanasan global.

“Di Jawa banyak mengalami kekeringan. Dan ketika banjir kita langsung kena. Artinya pemerintah harus melakukan upaya secara cepat menurunkan laju emisi di Indonesia. Nah itu panjang lagi, nggak cukup hanya Jakarta. Kalau soal perubahan iklim nggak harus Jakarta. Tapi harus deklarasi itu pemerintah (pusat) bahwa kita mengalami darurat iklim dari pemanasan global,” katanya. []

Baca juga:

Tulisan 1: Banjir di Jakarta Harusnya Tak Lagi Telan Korban Jiwa

Tulisan 2: Banjir Jakarta: Normalisasi atau Naturalisasi, Mana yang Terbaik?

Tulisan 3: Pemanasan Global: Kebakaran Dahsyat Australia dan Banjir Ekstrem Jakarta Awal 2020 Harus Jadi Peringatan Serius

Tulisan 4: Minta Ganti Rugi, Korban Banjir akan Lawan Pemerintah Jakarta

Tulisan 5: Penanganan Banjir Jakarta: Perintah Jokowi dari Istana

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Problematika Kota

Penanganan Banjir Jakarta: Perintah Jokowi dari Istana

Image

News

Problematika Kota

Minta Ganti Rugi, Korban Banjir akan Lawan Pemerintah Jakarta

Image

News

Problematika Kota

Pemanasan Global: Kebakaran Dahsyat Australia dan Banjir Ekstrem Jakarta Awal 2020 Harus Jadi Peringatan Serius

Image

News

Problematika Kota

Banjir Jakarta: Normalisasi atau Naturalisasi, Mana yang Terbaik?

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Polisi Selidiki Mayat Laki-Laki di Hotel Tokyo Banjarmasin

"Korban ditemukan sudah meninggal dunia saat berada di kamar nomor 334 Hotel Tokyo,"

Image
News

Polri Akan Tindak Tegas Anggota Yang Tidak Jaga Netralitas di Pilkada 2020

"Pak Kapolri pernah bilang netralitas adalah sebuah dan menjadi kewajiban anggota polri

Image
News

Dapat Ikut Pilkada 2020, Mabes Polri Klaim Mantan Pati Polri Tak Dapat Intervensi Kepolisian Lagi

mantan perwira tinggi (Pati) Polri dapat mengikuti dan menjadi kandidat dalam Pilkada Serentak 2020.

Image
News

Anggota DPR Minta GAPKI Maksimalkan Pemanfaatan Biodisel untuk Dalam Negeri

Ridwan menolak energi biodisel yang dihasilkan di Indonesia diekspor ke luar. Sebab tiap tahun pemerintah mensubsidi Rp120 Triliun

Image
News

Lokasi Observasi 188 ABK Kapal Pesiar World Dream: Pulau Sebaru Ini Rumah, Jadi Ada Kamar-kamarmya Bagus

“BNPB siap mendukung opsi pemulangan WNI baik melalui laut maupun udara, sesuai keputusan yang akan dipilih Presiden Joko Widodo.”

Image
News

UPDATE: Dampak Banjir di Jabodetabek dan Karawang

Masyarakat yang membutuhkan evakuasi hewan peliharannya dapat menghubungi 112.

Image
News

Video Kekerasan Terhadap Muslim di New Delhi Viral, Tagar #ShameOnYouIndia Trending di Twitter

Beberapa video masih perlu diverifikasi kebenarannya

Image
News

Remaja 17 Tahun Kepergok Curi Uang Kotak Amal Masjid

"Pelaku kami bawa ke Mapolsek sehingga tidak dihakimi massa yang sudah berkerumun," kata Kapolres Cirebon.

Image
News

Anies Baswedan: Alhamdulillah Sore Ini 100 Persen Sudah Surut

"Pembahasan mengenai banjir dan lain-lain kita lakukan sesudah warga bisa kembali lagi ke rumah masing-masing," kata Anies.

Image
News

Pelaku Sudah Diamankan, Begini Kronologis Sopir Ambulans Dipukul Saat Bawa Jenazah

Selain jenazah, ambulans juga membawa pihak keluarga yang menyaksikan arogansi si supir mobil pribadi.

terpopuler

  1. Dari Kuli Bangunan hingga Bergelimang Harta, 8 Fakta Menarik Sosok Akbar 'Ajudan Pribadi'

  2. Masyarakat Diminta Waspada Penipuan Mengatasnamakan Pertamina

  3. Wabah Virus Corona di Korsel Capai Hampir Seribu Kasus, Kondisi Daegu Kini bak Kota Mati

  4. Masa Jabatan Hakim MA dan MK Beda, Saldi Isra: Politik Hukum Apa Yang Sedang Dibangun Pemerintah?

  5. Raja Arab Saudi Jamu Pendeta Yahudi dari Israel untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah

  6. Bantah Terima Rp7,5 M, Rano Karno: Seluruh Lalu Lintas Keuangan Diatur oleh Agus Uban

  7. Kasus Makin Meroket, Wakil Menteri Kesehatan Iran Positif Terjangkit Virus Corona

  8. Aksi Dua Lansia di Rumah Sakit ini Bikin Mewek, Bukti Romantis Tak Kenal Usia

  9. Rumah Langganan Terendam Air, Deretan Artis Ungkapkan Kekecewaan Hadapi Banjir Jakarta

  10. Polda NTB Nyatakan Status Siaga Satu Hadapi Siklon Tropis Ferdinand

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020

Image
News

Tewas Saat Luncurkan Roket Buatannya, Ini 6 Fakta Menarik Penganut Bumi Datar Mike 'Mad' Hughes