image
Login / Sign Up

Banjir di Jakarta Harusnya Tak Lagi Telan Korban Jiwa

Maidian Reviani

Problematika Kota

Image

Berbagai jenis sampah mengapung saat banjir melanda kawasan Kelingkit, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020). Jokowi menyebut penyebab banjir pada awal tahun 2020 ini karena kerusakan ekosistem dan ekologi juga kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, banjir yang melanda Jakarta sejak Selasa (31/12/2019) petang tersebut dimanfaatkan warga untuk membuang sampah seenaknya karena akan terbawa arus. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Mengapa Jakarta banjir ekstrem pada awal 2020? Itu pertanyaan besar kita hendak dijawab dalam laporan pekan ini.

Banjir 1 Januari lalu seharusnya menjadi pengingat keras mengenai bagaimana hubungan manusia dengan alam serta bagaimana kualitas manajemen kota dan bencana.

Setidaknya 67 orang di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten meninggal dunia dalam kejadian itu. Pada tanggal 3 Januari 2020, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah pengungsi mencapai 397.171 jiwa. Tak terbilang lagi berapa jumlah kerugian materi yang dialami korban.

baca juga:

Laporan ini akan menyoroti seperti apa kerusakan ekosistem dan ekologi. Secara khusus akan menyoroti kondisi Jakarta dan dikaitkan dengan situasi global. Selain itu, seperti apa langkah mitigasi dan penanganan dampak banjir. Rencana gugatan class action dari korban banjir untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah Jakarta makin menguat, juga diangkat dalam laporan ini.

***

* Tubagus mempertanyakan kinerja pemerintah Jakarta dalam mitigasi dan penanganan banjir tahun ini.
* Menurut dia ada sejumlah faktor. Di antaranya, pemerintah dinilai mengabaikan peringatan yang disampaikan satu dekade lalu bahwa keadaan daya dukung lingkungan Pulau Jawa sudah tergradasi.
* Pemerintah diingatkan untuk melakukan upaya serius untuk meminimalisir dampaknya. Tapi, menurut penilaian Tubagus, pemerintah tidak terlalu menggubris.

***

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, heran kenapa banjir di Jakarta awal 2020 masih menelan korban.

Kejadian kali ini, menurut Tubagus, seharusnya tidak perlu memakan korban lagi kalau saja pemerintah Jakarta memiliki perencanaan dan mampu mengimplementasikan mitigasi dan penanganan banjir dengan baik.

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Tubagus Soleh . AKURAT.CO/Maidian Reviani

Sebab, sebelum banjir pada awal 2020, Jakarta sudah sering mengalaminya dan titik yang terendam juga tidak jauh berubah.

Tubagus menyontohkan Jakarta pernah mengalami banjir yang lebih besar dari awal 2020, yakni 2002 dan 2007. Pada banjir yang terjadi 27 Januari hingga 1 Februari 2002, sebanyak 42 kecamatan (168 kelurahan) tergenang. Korban jiwa ketika itu lebih dari 20 orang.

Kemudian banjir pada awal Februari 2007 lebih parah lagi. Selain karena derasnya hujan lokal dan sistem drainase kota yang buruk, juga limpasan banjir dari hulu. Sekitar 80 orang meninggal dunia (tersebar di sejumlah daerah).

Tubagus mempertanyakan kinerja pemerintah Jakarta dalam mitigasi dan penanganan banjir tahun ini.

Padahal, Jakarta mempunyai setidaknya dua peraturan gubernur tentang mitigasi dan penanganan banjir.

Salah satunya, Peraturan Gubernur Nomor 143 tahun 2015 mengenai rencana pengendalian bencana pada periode 2015 sampai 2019. Isinya, dalam periode itu, pemerintah harus menghasilkan wilayah kajian bencana dan bagaimana upaya terhadap bencana.

Peraturan tersebut dinilai Tubagus belum diimplementasikan pemerintah secara baik. Banjir awal tahun 2020 yang menelan korban jiwa menjadi buktinya.

Demikian pula Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir. Pemerintah Jakarta dinilai tidak cakap mengimplementasikannya.

Peraturan tersebut mengatur bagaimana tugas satuan kerja dalam penanganan bencana, termasuk respons tanggap darurat.

Menurut catatan Walhi Jakarta, sistem tanggap darurat banjir pada awal 2020 masih buruk.

Memasuki Hari Ketiga, Banjir Masih Menggenangi Kaw. AKURAT.CO/Sopian

Nyatanya, kata Tubagus, masih banyak warga yang tidak tahu harus melakukan apa ketika pemerintah mengumumkan status siaga 1, 2, 3, dan 4.

Walaupun tak sedikit masyarakat yang inisiatif mendirikan posko-posko pengungsi di area bencana serta menggalang bantuan kemanusiaan, kata Tubagus, tanggung jawab mutlak pemerintah tidak gugur.

Meskipun sekarang genangan air juga sudah surut, pemerintah diminta tetap tanggap terhadap masalah kesehatan yang biasanya muncul dikemudian hari.

Ketika saya temui di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hari itu, Tubagus juga bicara panjang lebar mengenai kenapa Jakarta bisa terjadi banjir besar di awal tahun ini.

Menurut dia, ada sejumlah faktor. Di antaranya, pemerintah mengabaikan peringatan yang disampaikan satu dekade lalu bahwa keadaan daya dukung lingkungan Pulau Jawa sudah mengalami kemunduran, sehingga harus melakukan upaya serius untuk meminimalisir dampaknya.

“Justru pemerintah masih terus melakukan upaya pembangunan,” ujarnya.

Kemudian krisis ekologi. Menurut Tubagus, tata ruang kota tidak terkontrol. Bahkan, pemerintah tidak mampu mengontrol keterlanjuran.

Tubagus menyontohkan proyek reklamasi. Pemerintah disebut Tubagus, selalu berasalan proyek pengurugan laut itu sudah terlanjur sehingga terus digarap.

“Artinya kalau mau kita bilang, Jakarta ini tidak memiliki kepastian soal bagaimana masa depan lingkungan hidupnya,” tuturnya.

Kemudian tata kelola daerah aliran sungai. Pada zaman Belanda berkuasa di Batavia (1616), pemerintah ketika itu membangun Jakarta dengan konsep kota air.

Jakarta merupakan wilayah air karena dilewati dan dikelilingi oleh sungai-sungai: Ciliwung, Cisadane, dan Citarum.

Tetapi setelah zaman Belanda sampai sekarang, menurut Tubagus, pengelolaan daerah aliran sungai tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Ada tiga instansi yang disebut Tubagus bertanggungjawab mengontrol tata kelola daerah aliran sungai. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi Jakarta.

Berbagai Jenis Sampah Mengapung Saat Banjir Meland. AKURAT.CO/Sopian


 
Ketiga instansi yang mengurusi masalah yang sama itu, kata dia, seharusnya saling berkoordinasi untuk mencari solusi. “Tapi itu tidak dilakukan,” katanya.

Tubagus menyontohkan adanya berdebatan konsep normalisasi atau naturalisasi sungai.

“Kita mau bilang, perdebatan yang mereka (ketiganya) debatkan itu artinya menandakan bahwa pembangunan mereka tidak partisipatif. Banyak tugas PUPR itu dalam urusan sungai, misalnya mengurus sendimentasi. Mengapa betonisasi yang mereka lakukan terus juga konsep naturalisasi, naturalisasi lebih baik ketimbang normalisasi,” ujarnya.

Walaupun pendekatan naturalisasi dinilai Tubagus lebih baik, tetapi dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 terdapat kelemahan, yaitu menghilangkan pelibatan masyarakat. Padahal, selama ini naturalisasi sungai sudah dilakukan oleh masyarakat, misalnya Komunitas Ciliwung.

Sedangkan konsep normalisasi, menurut Tubagus, selalu menggunakan pendekatan penggusuran rumah warga.

Tetapi, kata Tubagus, sekarang bukan waktunya untuk memperdebatkan konsep. Menurut dia, pemerintah harus bisa berkoordinasi untuk memecahkan masalah lingkungan.

Krisis ekologi bukan hanya berbicara tentang yang terjadi Jakarta, tetapi juga daerah sekitarnya, juga pemerintah pusat yang seharusnya mengkoordinir dengan baik.

Tubagus menyontohkan perubahan fungsi lahan di Bogor dan Depok. Menurut penelitian yang dilakukan pada 1990-an, area resapan air seluas 14 ribu hektare di dua daerah itu hilang karena dialihfungsikan menjadi kawasan komersial dan pemukiman penduduk.

“Dan juga kita tahu bahwa pemukiman tidak lepas dari industri properti yang memaksakan harusnya nggak layak. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan mereka karena mereka tidak terkoordinasi secara baik oleh pusat. Jadi nggak tepat mereka main salah-salahan,” kata Tubagus.

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Galuh Syahbana Indrapahasta dalam situs LIPI menjelaskan banjir di Jabodetabek dan Banten adalah akibat tidak terkelolanya aspek teknis, ekologi, dan sosial.

Pembangunan ide Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat sudah direncanakan sejak zaman kolonial, kata Galuh, menunjukkan masalah banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama.

“Secara subsistem teknis, perlu adanya perbaikan sistem drainase dan pompa,” kata dia.

Galuh juga menyoroti perilaku tidak ramah lingkungan yang dilakukan masyarakat menyumbang risiko banjir.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh. AKURAT.CO/Maidian Reviani

“Sungai dilihat sebagai halaman belakang, tempat sampah komunal,” ujarnya.

Dia menjelaskan produksi sampah Jakarta hanya 0,5 sampai 0,8 kilogram per hari dibandingkan Singapura yang mencapai satu kilogram per hari. Namun, kata dia, di Singapura jarang terjadi banjir.

“Ini berarti bukan soal sampahnya, tapi perilaku membuang sampahnya," kata Galuh.

Terkait aspek sosial, selain perilaku disiplin masyarakat Jabodetabek juga perlu adaptif. Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Gusti Ayu Surtiari dalam situs LIPI menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi banjir yang terjadi.

"Jabodetabek berisiko banjir karena topologi dan ekologinya, ditambah lagi curah hujan meningkat. Lalu jika banjir sudah datang, kita mau apa? Mau tidak mau kita harus beradaptasi," ujarnya.

Dia menambahkan adaptasi ini harus dilakukan di semua level masyarakat mulai dari individu, regional, hingga nasional. Masing-masing level memiliki rasionalitas untuk mengambil keputusan atas tindakan yang akan dilakukan. Seluruh level tersebut harus sinergis dan tidak saling menghambat satu dengan yang lain. Misalnya, adaptasi di tingkat pemerintah tidak menghambat adaptasi oleh individu atau rumah tangga.

***

Pemerintah Jakarta diminta jangan hanya mempercantik kawasan dari sisi artifisial.

“Kebanyakan begitu, pohon ditebang masa diganti tanaman hias, kita lihat aja Jalan Sudirman, Thamrin, baru sekarang saja ditanami. 2020 anggaran Pemprov DKI Jakarta itu banyak soal mempercantik waduk, itu yang kita tentang dari dulu,” kata Tubagus.

Banjir yang selalu datang dan menelan korban harus dicegah.

Selain memperbaiki sistem tanggap darurat banjir, juga harus benar-benar memiliki niat memulihkan fungsi lingkungan, misalnya saja memperbanyak ruang terbuka hijau dan area resapan air.

“Karena juga kalau kita lihat banyak potensi ruang terbuka hijau, di sepanjang Kali Pesanggarahan tuh ada potensi terbuka hijau. Tapi kenapa nggak dibuat? Tapi ya karena tadi, karena perencanaan masih minim,” kata Tubagus.

Memasuki Hari Ketiga, Banjir Masih Menggenangi Kaw. AKURAT.CO/Sopian

Pemerintah Jakarta juga harus konsisten dengan aturan yang dibuat sendiri agar banjir awal 2020 tak terulang lagi di masa mendatang. Pemerintah jangan membiarkan pengembang membangun tanpa menjalankan kewajiban membuat sumur resapan dan ruang terbuka hijau.

Kewajiban tersebut ada pada Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Secara nasional, pemerintah didesak untuk menggunakan perspektif perubahan iklim dalam merespon bencana. Sebab, sebelum banjir besar awal tahun 2020 menelan korban, Indonesia baru saja mengalami musim kekeringan ekstrem. Kondisi ekstrem disebabkan perubahan iklim setelah terjadi pemanasan global.

“Di Jawa banyak mengalami kekeringan. Dan ketika banjir kita langsung kena. Artinya pemerintah harus melakukan upaya secara cepat menurunkan laju emisi di Indonesia. Nah itu panjang lagi, nggak cukup hanya Jakarta. Kalau soal perubahan iklim nggak harus Jakarta. Tapi harus deklarasi itu pemerintah (pusat) bahwa kita mengalami darurat iklim dari pemanasan global,” katanya. []

Baca juga:

Tulisan 1: Banjir di Jakarta Harusnya Tak Lagi Telan Korban Jiwa

Tulisan 2: Banjir Jakarta: Normalisasi atau Naturalisasi, Mana yang Terbaik?

Tulisan 3: Pemanasan Global: Kebakaran Dahsyat Australia dan Banjir Ekstrem Jakarta Awal 2020 Harus Jadi Peringatan Serius

Tulisan 4: Minta Ganti Rugi, Korban Banjir akan Lawan Pemerintah Jakarta

Tulisan 5: Penanganan Banjir Jakarta: Perintah Jokowi dari Istana

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Problematika Kota

Penanganan Banjir Jakarta: Perintah Jokowi dari Istana

Image

News

Problematika Kota

Minta Ganti Rugi, Korban Banjir akan Lawan Pemerintah Jakarta

Image

News

Problematika Kota

Pemanasan Global: Kebakaran Dahsyat Australia dan Banjir Ekstrem Jakarta Awal 2020 Harus Jadi Peringatan Serius

Image

News

Problematika Kota

Banjir Jakarta: Normalisasi atau Naturalisasi, Mana yang Terbaik?

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Setelah Netflix dkk, 10 Perusahaan Digital Ini Wajib Kenakan PPN ke Konsumen

DJP telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN produk digital.

Image
Ekonomi

Kemenkeu Terbitkan 4 SUN Lewat Penempatan Langsung ke BI Senilai Rp82,1 Triliun

Pemerintah menetapkan hasil penerbitan empat seri SUN dengan cara penempatan langsung kepada BI senilai Rp82,1 triliun.

Image
Ekonomi

Ekonomi Jeblok, Fadli Zon: Dari Awal Pemerintah Sudah Salah Resep, Ganti Kokinya!

Perekonomian yang jeblok akibat Pemerintah salah resep.

Image
Ekonomi

Bos BKPM Klaim RUU Cipta Kerja Mampu Beri Kepastian Investasi

Saat ini ada sekitar 17 juta hingga 18 juta orang yang tengah membutuhkan pekerjaan.

Image
Ekonomi

Guyuran Insentif Rp2,4 Juta dari Pemerintah Bikin Buruh Semringah

KSPI mengapresiasi terhadap rencana pemerintah yang akan memberikan insentif kepada 13 juta pekerja/buruh bergaji di bawah Rp5 juta/bulan.

Image
Ekonomi

Jouska Sarankan Klien Jual Rumah buat Beli Saham, Perencana Keuangan: Keterlaluan!

Perencana Keuangan Safir Senduk merasa saran yang diberikan Jouska adalah tindakan yang melampaui batas.

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Cita-citanya berhasil ia gapai!

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Wapres Ma'ruf Amin Sesumbar Ekonomi Kerakyatan Syariah Mampu Bertahan di Masa COVID-19

Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu instrumen alternatif dalam rangka pemerataan kesejahteraan.

Image
Ekonomi

Koperasi BMT Bisa Dapat Dana Bergulir Hingga Rp100 M, Begini Syaratnya!

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk LPDB sebesar Rp1 triliun akan habis terserap pada September 2020.

Image
Ekonomi

Dear HRD, Jangan Samakan Pekerjaan Marketing dan Sales

Seorang warganet mencurahkan kegusarannya kepada HRD dan perusahaan yang sering menyamakan posisi marketing dan sales.

terpopuler

  1. Upaya Denny Indrayana Menjadi Gubernur Kalsel Terganjal Kasus Payment Gateway

  2. 7 Potret Transformasi Lesti Kejora yang Bikin Terpesona, Imut dari Kecil!

  3. Anak Buah Anies: Covid-19 Sulit Dituntaskan Selama Pemda Bodetabek Tak Imbangi Kerja Pemprov DKI

  4. Pemerintah Harus Selamatkan Kelas Menengah dengan Gratiskan Seluruh Tarif Listrik dan Cicilan

  5. Viral Ibu Muda jadi Kurir Antar Makanan Sambil Momong 2 Anak Balitanya, Begini Kisahnya

  6. Faiq dan Astrid Dua Kali Berbuat 'Begituan' di Apartemen Margonda Residence V

  7. Tak Ingin Seperti Beirut, Rakyat Australia Desak Pemindahan Pabrik Amonium Nitrat

  8. Exco PSSI Anggap Gatot S Dewabroto Terlalu Banyak Ngomong

  9. Korban Tenggelam dan Hilang di Pantai Goa Cemara, Diduga Terseret ke Palung

  10. Dortmund Pastikan Sancho Tidak akan Pergi dari Signal Iduna Park

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit  

Diskursus antara WHO dan Sains 'Vis a Vis Post-truth' Era Pandemi COVID-19

Image
DR TANTAN HERMANSAH

“Nyate” dan Perubahan Mikro Sosial

Image
Lasmardi Iswondo

Menjaga Kemabruran Haji

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid

Image
Hiburan

Sisi Sederhana Ulama NU Gus Baha Kembali Terungkap, Ternyata Tak Punya WA